Bintang Satu di Negeri yang Lupa Berterima Kasih
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
- visibility 110
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sebuah Notifikasi yang Tak Kunjung Datang
Pada Januari 2026, di sebuah kabupaten kecil di pesisir utara Jawa Tengah, seorang mahasiswa mendaftarkan dirinya ke sebuah aplikasi pesan-antar makanan. Namanya Yuris, umurnya dua puluh satu. Ia diterima. Itu saja yang terjadi hari itu, dan tak seorang pun mencatatnya sebagai peristiwa.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Sesudah itu ia menunggu. Tiap pagi, sebelum matanya benar-benar terbuka, tangannya sudah mencari gawai dan menyalakan akunnya. Layar menyala. Layar tidak berbunyi. Di Batang, kabupaten yang tidak seramai Semarang, Jogja, atau Solo, pesanan datang seperti hujan di musim kemarau: dijanjikan, dibicarakan, jarang tiba.
Menunggu bukan perkara hina. Petani menunggu panen, nelayan menunggu angin. Tetapi mereka menunggu alam, dan alam tak pernah berpura-pura menjadi kawan. Yuris menunggu sesuatu yang disebut kemitraan, dan kata itu bekerja lain: ia menjadikan penantian sebagai urusan pribadi. Bila pesanan tak datang, tak ada yang bersalah kecuali si penunggu.
Dari seorang pengemudi kecil inilah tulisan ini berangkat. Ia dikisahkan Mojok pada 28 Oktober 2026, dan dari kisah itu kita akan melihat betapa panjang bayangan yang jatuh dari sebuah aplikasi: ke belakang sampai zaman Politik Etika, ke depan sampai meja tempat lima sila Pancasila dipajang.
Seratus Ribu Rupiah Seminggu
Sebulan pertama, kata Yuris, anyep. Dingin dan sunyi. Seharian paling banyak satu pesanan. Pernah ia mangkal sehari penuh di depan sebuah restoran, duduk seperti orang yang menanti kereta di stasiun yang kereta-keretanya telah lama dicoret dari jadwal.
Hitungannya sederhana, sesederhana hitungan orang yang tak diberi pilihan. Pada masa awal itu, seminggu kira-kira seratus ribu rupiah kotor. Dikurangi bensin dan kuota, bersihnya tinggal lima puluh ribu. Lima puluh ribu untuk tujuh hari. Bagi mahasiswa yang menyebut kerja ini tambahan, jumlah itu nyaris tak berarti sebagai tambahan; ia lebih menyerupai sedekah yang dipungut sendiri dari jalan raya.
Lambat laun notifikasi mulai berdatangan. Pada minggu paling ramai, ada dua puluh pesanan dan tiga ratus ribu rupiah kotor, atau kira-kira lima belas ribu sepesanan sebelum bensin diperhitungkan. Untuk kabupaten yang ia sebut semedioker, Yuris menyebut angka itu lumayan.
Kata lumayan patut kita simpan baik-baik. Ia diucapkan orang-orang yang sudah lama diajar menurunkan ukuran. Lumayan bukan cukup, bukan layak; ia hanya berarti tidak serendah yang tadinya. Dan lihatlah porsi harinya: lebih banyak duduk menunggu daripada bergerak mengantar. Waktu yang tak dibayar itu tak pernah tampak di hitungan siapa pun, sebab tak ada kolom baginya.
Tak seorang pun tahu persis berapa banyak orang seperti Yuris. Belum ada data resmi tentang jumlah mitra pengemudi aplikasi ini, hanya perkiraan bahwa mereka ribuan. Yang tak terhitung mudah dilupakan, dan yang mudah dilupakan mudah pula dibebani.
Bintang Satu, Penghakiman Tanpa Hakim
Suatu hari Yuris mengantar tepat waktu. Makanan terbungkus rapi, tak ada yang tumpah. Ia memang berhati-hati betul; bintang lima adalah satu-satunya upah yang tak bisa dipotong siapa pun. Tetapi yang turun ke akunnya satu bintang.
Barangkali si pembeli kecewa pada rasa makanan dan salah menaruh kemarahan pada orang yang mengantarnya. Barangkali ia tak pernah tahu ke pundak siapa bintang itu jatuh. Yuris hanya bisa menduga. Dan itulah ciri paling awet dari kekuasaan yang tak berwajah: yang dihukum tak pernah diberi tahu kesalahannya.
Hukuman datang dari kantor, berupa surat peringatan. Nilai akun merosot, dan esok harinya pesanan makin sepi. Perhatikan urutannya. Seorang pembeli menekan satu bintang dalam tiga detik. Sebuah mesin mencatatnya. Sebuah kantor yang tak pernah dilihat siapa pun menjatuhkan sanksi. Seorang pemuda kehilangan penghasilan sehari. Tak ada sidang, tak ada pembela, tak ada saksi. Pengadilan tanpa hakim, hukuman tanpa pasal yang dapat dibaca.
Kawan Yuris lebih malang. Ia terlambat mengantar karena rumah pemesan terendam banjir setinggi setengah badan orang dewasa. Motor ditinggal di mulut gang, dan ia berjalan tiga sampai empat ratus meter menerjang air. Si pembeli tahu rumahnya sedang banjir; ia tinggal di dalamnya. Namun bintang satu tetap jatuh, dan akun kawan itu ditangguhkan hampir dua pekan. Dua pekan tanpa penghasilan, karena telah menempuh banjir untuk mengantar sepiring makanan kepada orang yang kelaparan di tengah banjir.
Mudah menyalahkan pembeli, dan Mojok menyebutnya lugu. Tetapi keluguan itu tak bersalah sendirian. Ia dibiarkan hidup di dalam sebuah sistem, dan sistem yang membiarkan satu bintang salah alamat merobohkan penghidupan seseorang adalah sistem yang dirancang tanpa rasa ingin tahu tentang orang yang dihukumnya. Keluguan hanya menjadi bencana bila di belakangnya berdiri mesin yang tak pernah bertanya.
Dua Puluh Kilometer di Tengah Malam
Di kota, kata Yuris, pesanan paling jauh hanya sekitar satu kilometer dari restoran. Di kabupaten, restoran jarang, pengemudi berlimpah, pembeli sekelumit. Pengemudi terlalu banyak untuk pembeli yang terlalu sedikit.
Maka pada suatu tengah malam, setelah seharian tak ada satu pun pesanan, ia menerima antaran dari Batang ke Karangdadap, di Kabupaten Pekalongan. Lebih dari dua puluh kilometer, dan pulang-pergi lebih dari sejam di jalan gelap. Bila hari itu ramai, katanya, tak akan ia ambil. Tetapi perut yang kosong tak memberi hak untuk menolak.
Upahnya dua puluh satu ribu rupiah. Seluruhnya habis untuk bensin pulang-pergi. Tak ada tip; pembeli memang tak wajib memberi, dan memang tak memberi.
Cermati apa yang terjadi. Ia menempuh jarak, menanggung risiko jalan malam, menyusutkan umur motornya, menyerahkan sejam hidupnya, dan pulang membawa nol. Dalam bahasa perusahaan, itu disebut pesanan selesai. Dalam bahasa orang yang mengalaminya, itu kerja yang namanya sukarela tetapi rasanya paksaan.
Kabupaten Batang dan Pekalongan sama-sama dilintasi Jalan Raya Pos, jalan yang dibangun pada zaman Daendels dengan tenaga paksa. Pramoedya pernah menelusurinya dalam Jalan Raya Pos, Jalan Daendels, dan mencatat siapa yang membayar jalan itu dengan keringat dan nyawa. Jalan boleh berganti aspal; perkara siapa yang menanggung ongkosnya belum tentu berganti.
Politik Etika dalam Wajah Digital
Pada 1899 C. Th. van Deventer menulis bahwa Belanda berutang kehormatan kepada tanah jajahannya, utang dari puluhan tahun Tanam Paksa yang mengisi kas negeri di seberang lautan. Pada 1901 Ratu Wilhelmina, dalam pidato takhtanya, menyebut panggilan moral terhadap rakyat Hindia. Lahirlah Politik Etika dengan tiga seruannya yang termasyhur: irigasi, edukasi, emigrasi. Kata-katanya mulia. Tak adil menuduh semua pencetusnya munafik; di antara mereka ada yang sungguh gelisah.
Yang menarik Pramoedya, dan yang ia tuliskan dengan sabar dalam Tetralogi Buru (Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca), ialah jarak antara ucapan dan susunan. Minke boleh bersekolah di HBS dan dididik dengan ilmu Eropa, namun di sanalah ia mengerti bahwa ilmu belum membebaskan: hukum kolonial tetap menentukan siapa yang berhak atas anak, istri, dan harta Nyai Ontosoroh. Irigasi mengairi sawah, tetapi pabrik gula pula yang menyewa tanah petani seperti Trunodongso dengan paksaan yang dihaluskan. Sekolah mencetak juru tulis, emigrasi memasok kuli bagi perkebunan. Kemajuan tiba, tetapi menurut ukuran dan kebutuhan si pemberi.
Sekarang bandingkan. Hari ini yang dipakai bukan kata utang kehormatan, melainkan peluang dan kemitraan. Aplikasi datang ke kabupaten membawa janji modernitas dan era digital, menawarkan pekerjaan yang disebut sejuta umat dan jam kerja yang disebut fleksibel. Orang yang menerimanya dipanggil mitra, bukan buruh, dan kata itu seperti pakaian yang sedap dipandang. Tetapi dalam kemitraan ini yang menetapkan harga, jarak, sanksi, dan nilai adalah pusat. Yang menanggung bensin, motor, kuota, dan risiko banjir adalah pinggiran.
Etika dahulu mendidik pribumi agar cakap melayani; kini pemuda kabupaten dibuat cakap gawai untuk melayani, lalu dinilai. Dan penilaian itu mengingatkan pada Rumah Kaca: Pangemanann, orang pribumi dalam dinas kolonial, mengamati Minke dari balik tumpukan arsip. Peringkat pada akun Yuris adalah arsip semacam itu. Ia mencatat setiap antaran, tak dapat dibantah oleh yang dicatat, dan menentukan nasib tanpa memperlihatkan pencatatnya. Pembeli yang lugu adalah pribumi zaman ini: diberi alat, tak diberi tahu siapa yang memegang kendalinya.
Politik Etika menjanjikan balas budi dari yang kuat kepada yang lemah. Di sini arahnya terbalik. Pengemudi yang dituntut membalas budi: bersyukur atas peluang, bersabar atas sepi, tersenyum di depan bintang satu.
Pancasila sebagai Alat Ukur, Bukan Hiasan Dinding
Dalam kajian Pancasila lazim dibedakan tiga tingkat nilai: nilai dasar, yakni kelima sila itu sendiri; nilai instrumental, yakni undang-undang dan peraturan yang menjabarkannya; dan nilai praksis, yakni kenyataan sehari-hari. Kritik bekerja di celah antara ketiganya. Bila kenyataan menyimpang dari nilai dasar, yang bersalah bukan nilainya melainkan praktiknya. Dengan begitu Pancasila menjadi landasan untuk menggugat, bukan perisai untuk membenarkan keadaan.
Peringatan perlu dipasang di sini. Pramoedya ditahan di Pulau Buru dari 1969 sampai 1979, pada masa ketika Pancasila diajarkan lewat penataran P4. Ia tahu benar bahwa sila dapat dijadikan alat membungkam. Maka kritik ini harus kembali ke isi sila, bukan ke bunyi yang diulang-ulang.
Kemanusiaan yang adil dan beradab. Bintang satu yang menjatuhkan sanksi tanpa mendengar pengemudi tidak adil; penangguhan dua pekan atas orang yang menerjang banjir tidak beradab. Adab bukan soal ramah di depan pintu, melainkan soal sistem yang memberi orang hak membela diri sebelum dihukum.
Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kata seluruh mencakup kabupaten kecil. Lima puluh ribu rupiah bersih seminggu, dan dua puluh satu ribu yang habis menjadi bensin, sukar disebut keadilan. Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 menjamin setiap warga negara pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Pekerjaannya ada; penghidupan yang layak tidak. Dalam hubungan kemitraan, apa yang melekat pada pekerja, seperti upah layak, jaminan, dan hak didengar, tidak otomatis melekat. Di titik inilah nilai instrumental tertinggal dari nilai dasar.
Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Tak ada musyawarah dalam pemberian peringatan, dan tak ada wakil pengemudi di kantor yang tak terlihat itu. Suara mereka baru terdengar bila menjadi berita.
Persatuan Indonesia. Yuris menyimpulkan bahwa pekerjaan ini hanya cocok di kota. Bila benar, maka aplikasi yang katanya merambah kabupaten justru melebarkan jarak antara kota dan kabupaten: yang satu kebanjiran pesanan, yang lain kebanjiran pengemudi.
Ketuhanan Yang Maha Esa. Tak ada ajaran agama yang membenarkan menghukum orang karena menempuh banjir demi mengantar makanan kepada yang lapar. Sila pertama menuntut dasar moral bagi setiap sistem, termasuk yang ditulis dalam kode.
Penutup: Siapa yang Berutang kepada Siapa
Yuris tidak meminta belas kasihan. Ia hanya ingin bensin pulang, dan penilaian yang mau mendengar sebelum menghukum. Itu bukan tuntutan besar; itu ukuran paling dasar dari apa yang oleh orang terpelajar dalam Tetralogi Buru disebut adil sejak dalam pikiran, sebelum dalam perbuatan.
Politik Etika telah lama berlalu, tetapi wataknya pandai menyamar. Ia selalu datang sebagai kebaikan dari atas, dan selalu menyisakan pertanyaan yang sama: siapa yang menetapkan syarat, dan siapa yang menanggung ongkosnya? Pancasila memberi kita bahasa untuk menjawab. Selama lima sila hanya dibacakan dan tak dipakai untuk menimbang, bintang satu akan terus jatuh pada orang yang salah, dan negeri ini akan terus lupa berterima kasih kepada mereka yang menempuh banjir.
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
