UU Perampasan Aset Disahkan: Aset Ini Tidak Bisa Dirampas, Apa Alasannya?
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month 20 jam yang lalu
- visibility 32
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TERASREPUBLIK.COM– DPR menyetujui pengesahan RUU Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya pada Kamis, 19 November 2026, setelah proses legislasi yang berlangsung sekitar 18 tahun. Undang-undang ini memberi negara kewenangan menelusuri, membekukan, menyita, dan memulihkan aset hasil kejahatan, termasuk melalui mekanisme perampasan tanpa putusan pidana (non-conviction based forfeiture atau NCB).
Aset yang dapat dirampas mencakup hasil tindak pidana, harta yang telah dipindahtangankan atau dikonversi menjadi kekayaan pihak lain, modal, pendapatan, dan keuntungan ekonomi dari kekayaan tersebut. Negara juga dapat merampas benda yang digunakan langsung sebagai alat kejahatan serta aset temuan yang diketahui berasal dari tindak pidana meski pelakunya tidak diketahui.
Namun, tidak seluruh harta yang berkaitan dengan kejahatan otomatis menjadi milik negara untuk diperjualbelikan. Pengecualian diberikan bagi aset yang telah difungsikan sebagai fasilitas sosial, tempat ibadah, atau fasilitas umum; aset tersebut tetap dipertahankan demi manfaat publik.
Mekanisme NCB berlaku ketika pelaku meninggal dunia, melarikan diri, mengalami sakit permanen, tidak diketahui, atau keberadaannya tidak diketahui. Untuk jalur ini, aset yang dituju harus bernilai minimal Rp1 miliar.
Data dan riset pendukung
| Temuan | Data/riset | Implikasi |
|---|---|---|
| Perampasan tanpa vonis terbatas nilai aset | Pasal 6 ayat (2) menetapkan ambang minimal Rp1 miliar untuk NCB. | Aset hasil kejahatan di bawah Rp1 miliar berpotensi tidak tersentuh melalui jalur NCB. |
| Cakupan jenis kejahatan terbatas | UU mencakup korupsi, narkotika, terorisme, penyelundupan manusia, penyelundupan senjata, TPPO, serta penipuan/penggelapan berbasis teknologi informasi yang berdampak luas. nasional. | Kejahatan lingkungan, kehutanan, dan sejumlah kejahatan finansial lain belum otomatis masuk daftar. |
| Kritik ahli anti-pencucian uang | Mantan Kepala PPATK Yunus Husein menilai ambang Rp1 miliar terlalu tinggi; usulan awal pernah menyebut Rp100 juta. | Prinsip “dirty money is dirty money” menuntut pemulihan aset tanpa membedakan nominal. |
| Kebutuhan illicit enrichment | Yunus menyoroti absennya ketentuan peningkatan kekayaan tidak wajar yang tidak dapat dijelaskan asal-usulnya. | Negara lebih sulit menjangkau kekayaan yang diduga hasil kejahatan tetapi belum terhubung langsung dengan perkara pidana tertentu. |
| Durasi legislasi panjang | RUU disahkan setelah 18 tahun perdebatan. | Penundaan berulang menunjukkan kompleksitas politik dan hukum seputar kepastian pemilik aset serta hak pihak ketiga. |
Jangan Biarkan Aset Kejahatan “Aman” Hanya karena Nilainya Kecil
Pengesahan UU Perampasan Aset adalah kemajuan penting. Indonesia akhirnya memiliki instrumen khusus untuk mengejar harta hasil korupsi, narkotika, terorisme, TPPO, dan penipuan digital yang merugikan masyarakat luas—bahkan ketika pelaku sudah meninggal, kabur, atau tidak dapat ditemukan.
Tetapi, kemajuan itu belum berarti perampasan aset telah menjadi alat yang benar-benar efektif. Ambang minimal Rp1 miliar untuk perampasan tanpa putusan pidana berisiko menciptakan wilayah aman bagi kejahatan bernilai kecil, padahal kerugian masyarakat tidak selalu diukur dari nominal satu transaksi.
Logikanya sederhana: uang hasil kejahatan tetap uang hasil kejahatan, berapa pun jumlahnya. Jika seorang pelaku menyebar hasil penipuan dalam banyak aset kecil, ambang Rp1 miliar dapat menyulitkan negara memulihkan seluruh kerugian. Karena itu, ambang tersebut perlu ditinjau secara berkala dan didukung mekanisme agregasi aset dari satu jaringan kejahatan.
Pengecualian bagi fasilitas sosial, tempat ibadah, dan fasilitas umum juga perlu dibaca secara hati-hati. Prinsipnya masuk akal: negara tidak semestinya menjual masjid, sekolah, atau fasilitas publik yang telah dibangun dari dana kejahatan jika hal itu justru merugikan masyarakat. Namun, negara wajib memastikan bahwa pengecualian ini tidak menjadi celah untuk menyembunyikan aset ilegal di balik nama lembaga sosial atau keagamaan.
Ketiadaan ketentuan illicit enrichment adalah kelemahan lain yang paling relevan bagi penanggulangan korupsi. Tanpa alat untuk memeriksa kekayaan pejabat yang tidak sebanding dengan penghasilan atau laporan kekayaan, negara tetap bergantung pada bukti keterkaitan langsung dengan perkara pidana tertentu. Padahal, pola korupsi modern sering memindahkan aset ke keluarga, perusahaan cangkang, maupun instrumen keuangan lintas negara.
UU ini harus dievaluasi bukan dari sorak pengesahannya, melainkan dari kemampuannya memulihkan uang rakyat. Indikatornya jelas: jumlah aset berhasil dilacak, nilai kerugian negara yang dipulihkan, dana yang kembali ke korban, serta tidak adanya aset hasil kejahatan yang lolos hanya karena nilainya di bawah Rp1 miliar.
Sumber pendukung
- Kompas.id: “RUU Perampasan Aset Kejahatan Disahkan tapi Ada yang Tak Bisa Dirampas, Apa Itu?”kompas
- Kompas.com: “UU Perampasan Aset Dinilai Belum Mampu ‘Menggaruk di Tempat Gatal’”nasional.kompas
- Kompas.com: “UU Perampasan Aset Disahkan, Ini Aset Tindak Pidana yang Bisa Dirampas”nasional.kompas
- Kompas.com: “Poin Penting UU Perampasan Aset: Badan Pengelola, Penyitaan, hingga Aset yang Dirampas”nasional.kompas
- Reuters: “Indonesia parliament passes asset forfeiture bill into law”rmb.reuters
- Jakarta Globe: “Indonesia Passes Landmark Asset Forfeiture Law After 18 Years of Deliberations”
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
