Nomor Tujuh dan Perut yang Masih Kosong
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month Jumat, 30 Okt 2026
- visibility 151
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Angka yang Diumumkan dari Podium
Pada Kamis, 22 Oktober 2026, di hadapan peserta Rakornas TPAKD di Jiexpo, Jakarta, seorang presiden menyebut sebuah angka. Prabowo Subianto mengatakan Indonesia kini berada di peringkat ketujuh ekonomi dunia menurut kategori yang diterbitkan IMF. Ia mengulang kata “ketujuh” seperti orang yang baru memegang piala. Lalu ia menyebut pengusaha kecil, petani kopi, dan bibit yang bisa tumbuh di rawa dan gambut. Ia menutup dengan kalimat yang disambut tepuk tangan: “kami kuat, kami kaya.”
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Di tengah pidato yang bernada pesta itu terselip satu kalimat yang lebih jujur. Ia mengatakan bahwa filosofi ekonomi kita sampai kini belum sejalan dengan UUD 1945, dan pemerintahannya harus berani mengoreksi diri. Kalimat itu patut kita pegang. Sebab dengan ukuran itulah angka ketujuh sebaiknya ditimbang.
Ukuran yang Tak Disebut
Angka tidak pernah berbicara sendiri. Ia berbicara menurut cara orang menghitungnya, dan yang menghitung belum tentu menceritakan cara itu.
Peringkat ketujuh itu, menurut laporan-laporan sebelumnya, disusun berdasarkan PDB yang disesuaikan dengan paritas daya beli (PPP). Pada Januari 2025 Indonesia sudah berada di posisi ketujuh, naik dari kedelapan setahun sebelumnya. Jadi kabar itu bukan kabar baru, dan berita Kompas yang memuat pidato tadi tidak menyebut ukuran apa yang dipakai. Padahal pilihan ukuran menentukan segalanya. PPP membandingkan keluaran ekonomi dengan memperhitungkan perbedaan tingkat harga, dan IMF sendiri menyebut ukuran ini berguna untuk melihat potensi pasar domestik.
Hitungan lain memberi gambar yang lebih sederhana. Dengan nilai PDB nominal dalam dolar, Bank Indonesia pernah menyebut Indonesia di urutan keenam belas dunia. IMF memproyeksikan PDB nominal Indonesia sekitar 1,54 triliun dolar AS pada 2026. Penduduk kita jauh lebih banyak daripada penduduk negara-negara yang kita lampaui. Besarnya ekonomi sebuah bangsa yang berpenduduk ratusan juta memang selalu tampak besar. Yang lebih jarang diumumkan dari podium adalah berapa bagian dari besar itu yang sampai ke meja makan.
Dapur yang Tak Tercatat dalam Peringkat
Peringkat tidak mencatat harga beras di pasar. Ia juga tidak mencatat rasa cemas seorang buruh harian di akhir bulan.
Lembaga riset CORE Indonesia, dalam evaluasi dua tahun pemerintahan ini, menilai bahwa ekonomi memang tumbuh, tetapi kualitasnya belum sepenuhnya membaik. Menurut mereka, hampir enam dari sepuluh pekerja masih berada di sektor informal, dengan pendapatan tidak tetap dan perlindungan sosial terbatas. Kelas menengah terhimpit suku bunga naik, rupiah melemah, dan barang impor yang kian mahal. Itu kalimat tentang orang-orang yang mengisi pasar dan terminal, bukan tentang tabel peringkat.
Survei Celios yang dikumpulkan antara 15 September dan 9 Oktober 2026 berbunyi serupa. Sebanyak 78 persen responden menyebut harga kebutuhan pokok sebagai masalah mendesak, dan 58 persen menyebut lapangan kerja serta perlindungan pekerja. Direktur eksekutif lembaga itu mengaitkan kenaikan harga pangan dengan program makan bergizi gratis, dan menyebut beras yang dimakan kelas menengah ikut naik meski surplus.
Ada pula yang tampak langsung oleh mata. Pada pertengahan Oktober 2026 antrean panjang kendaraan mengular di sejumlah SPBU di Bali. Di Jawa Tengah dan Yogyakarta pun kita menyaksikan barisan serupa. Bangsa yang menyebut dirinya kaya tak semestinya berbaris begitu lama untuk seliter bensin.
Kebanggaan yang Perlu Diuji
Adil pula kita dengarkan pembelanya. Mereka menunjuk pertumbuhan, 5,61 persen pada kuartal I dan 5,29 persen pada kuartal II 2026, serta klaim swasembada untuk delapan komoditas utama. Sebuah survei yang dikutip media menyebut 65,4 persen responden puas dengan kinerja pemerintah. Mereka juga benar bahwa PPP adalah metode yang sah dan dipakai IMF, bukan akal-akalan. Pertumbuhan di atas lima persen di tengah ketidakpastian dunia bukan perkara kecil, dan menyangkal itu sama curangnya dengan membesar-besarkannya.
Tetapi pertanyaan yang diajukan para pengkritik tidak terjawab oleh semua itu. Mereka tidak menyangkal bahwa ekonomi tumbuh. Mereka bertanya untuk siapa ia tumbuh, dan seberapa lama kelas menengah sanggup bertahan dengan penghasilan yang tak naik secepat harga. Pembelaan lewat angka pertumbuhan menjawab soal yang lain.
Maka saya kembali pada kalimat sang presiden sendiri, tentang keberanian mengoreksi diri. Peringkat ketujuh bisa menjadi kebanggaan, tetapi ia lebih berguna sebagai bahan ujian. Jika memang kita kuat, buktikan dengan harga pangan yang tidak mencekik, pekerjaan yang tidak serabutan, dan bensin yang tidak membuat orang menunggu berjam-jam. Jika filosofi ekonomi kita memang belum sejalan dengan konstitusi, ukurannya bukan urutan di antara bangsa-bangsa, melainkan kesejahteraan yang dirasakan rakyat sendiri.
Sebuah bangsa tak dihormati karena nomor urutnya, tetapi karena sanggup memberi makan dan martabat kepada orang yang paling lemah di dalamnya. Kita belum tahu apakah angka tujuh itu pertanda kebangkitan atau hanya hiasan di dinding. Itu hanya bisa dijawab dengan melihat ke dapur rakyat, bukan ke tabel di layar.
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
