Setiap kebijakan pendidikan menyimpan jawaban diam-diam atas pertanyaan filsafat yang paling tua: untuk apa manusia dididik? Ketika anggaran Rp769,1 triliun diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi dan skor PISA dijadikan cermin kemajuan, kita sebenarnya sedang bertengkar tentang tujuan akhir pendidikan, bukan sekadar tentang besaran dana. Pertanyaan itu jarang diucapkan, padahal ia menentukan ke mana uang mengalir dan apa yang dianggap berhasil.
Aristoteles memulai dari gagasan telos, tujuan akhir. Sesuatu dinilai baik jika ia menunaikan fungsinya yang khas. Bagi Aristoteles, fungsi khas manusia adalah penalaran, dan pendidikan yang baik mengarahkan manusia pada eudaimonia, hidup yang berkembang secara utuh. Dengan ukuran ini, sekolah yang meluluskan siswa tanpa kemampuan menalar belum menunaikan fungsinya, seberapa pun megah gedungnya. Angka serapan anggaran hanyalah sarana, dan sarana kerap keliru dikira tujuan.
Di sinilah kekeliruan kategori terjadi. Ketika skor tes menjadi tolok ukur utama, pendidikan direduksi menjadi apa yang mudah dihitung. Hukum Goodhart merumuskan gejalanya: ukuran yang dijadikan target berhenti menjadi ukuran yang baik. Sekolah belajar mengejar angka, sementara kemampuan berpikir yang sesungguhnya tidak ikut terukur. Filsafat tidak menolak data, tetapi mengingatkan bahwa data selalu menjawab pertanyaan yang sudah ditentukan lebih dulu oleh nilai-nilai kita.
Paulo Freire memberi nama yang tajam bagi bentuk pendidikan seperti itu: pendidikan gaya bank. Murid diperlakukan sebagai wadah kosong yang diisi pengetahuan, dan guru sebagai penyetor. Pendidikan semacam ini melatih kepatuhan, bukan kesadaran kritis. Menariknya, Ki Hajar Dewantara jauh sebelumnya sudah menolak model tersebut lewat sistem among, dengan semboyan tut wuri handayani: pendidik mengikuti dari belakang, memberi daya, bukan mengendalikan. Kemerdekaan belajar yang dijanjikan kebijakan hari ini sejatinya berakar pada warisan ini. Persoalannya, sebuah gagasan merdeka tidak otomatis hidup di dalam sistem yang menempatkan guru sebagai pelaksana administrasi dan menggantungkan kesejahteraannya pada status kepegawaian.
Immanuel Kant menawarkan ukuran moral yang tegas: manusia harus diperlakukan sebagai tujuan pada dirinya, tidak pernah semata-mata sebagai alat. Pertanyaan Kantian bagi kebijakan publik sederhana tetapi tidak nyaman. Apakah guru honorer dan siswa di pelosok diperlakukan sebagai tujuan, atau sebagai instrumen untuk memenuhi target statistik? Ketika pos anggaran wajib dipakai menutup kebutuhan di luar penyelenggaraan inti pendidikan, wajar jika muncul kecurigaan bahwa pendidikan dijadikan alat pembenaran bagi tujuan lain, sebaik apa pun tujuan itu.
Dimensi keadilan menuntut lensa John Rawls. Dalam teorinya, struktur sosial yang adil adalah yang paling menguntungkan mereka yang paling kurang beruntung, dan kesempatan yang sungguh setara hanya mungkin bila perbedaan nasib tidak ditentukan oleh tempat lahir. Anak di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal tidak memilih tempat lahirnya. Maka pemerataan guru dan sarana bukan kemurahan hati negara, melainkan syarat keadilan. Kebijakan yang rata di atas kertas tetapi timpang di kelas melanggar prinsip itu secara substantif.
Hannah Arendt menambahkan sisi yang sering terlupa. Baginya, setiap anak yang lahir membawa natalitas, kemampuan memulai sesuatu yang baru, dan pendidikan adalah tempat orang dewasa bertanggung jawab memperkenalkan dunia kepada generasi baru tanpa memadamkan kebaruannya. Kurikulum yang terus berganti sebelum sempat dipahami guru membuat dunia yang diperkenalkan kepada anak-anak menjadi tidak stabil, sehingga mereka tidak punya pijakan untuk memulai hal baru.
John Dewey melengkapinya dengan gagasan bahwa pendidikan bukan persiapan untuk hidup, melainkan hidup itu sendiri. Sekolah semestinya menjadi miniatur masyarakat demokratis tempat anak belajar bernalar bersama, bukan sekadar menghafal untuk ujian. Bila ruang kelas rusak, guru cemas soal status, dan siswa dilatih menjawab soal pilihan ganda, pengalaman demokratis itu tidak terbentuk. Yang tumbuh justru kebiasaan menyesuaikan diri dengan sistem, bukan kebiasaan mempertanyakannya, padahal demokrasi hanya sehat bila warganya terbiasa bertanya.
Dari rangkaian telaah ini, satu kontradiksi menonjol. Negara mengaku memuliakan pendidikan lewat anggaran yang terus membesar, tetapi cara menilainya menyempit menjadi angka. Besarnya dana menjadi bukti niat, sedangkan hasil belajar yang tertinggal diperlakukan sebagai urusan teknis. Padahal niat baik tidak sama dengan keadilan, dan keadilan tidak sama dengan mutu. Ketiganya harus diuji secara terpisah.
Kesimpulannya bukan ajakan untuk pesimis. Filsafat justru memberi arah yang praktis. Kebijakan yang baik perlu menjawab empat pertanyaan: apa tujuan akhirnya, siapa yang diperlakukan sebagai tujuan, siapa yang paling menanggung beban ketimpangan, dan apakah ukuran keberhasilan masih setia pada tujuan itu. Pendidikan yang memerdekakan baru sungguh terwujud bila jawabannya dapat dirasakan oleh guru yang paling kecil gajinya dan anak yang paling jauh dari kota, bukan hanya terbaca pada lembar anggaran.
Leave a Comment