Pendidikan Mentawai: Ketika Sekolah Tidak Cukup Dibangun, Tetapi Harus Dihidupkan
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
- visibility 71
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TERASREPUBLIK.COM -Ada bangunan sekolah yang berdiri tegak di tepi jalan, dengan dinding putih, papan nama rapi, dan bendera merah putih yang berkibar setiap Senin. Dari luar, bangunan itu tampak sebagai bukti bahwa negara telah hadir. Namun, bagi anak yang setiap pagi menempuh jalan licin, menyeberang perahu, atau membantu orang tua sebelum berangkat belajar, sekolah bukan sekadar bangunan. Sekolah adalah janji. Janji bahwa anak itu akan diberi kesempatan untuk berpikir, bertanya, dan memahami dunia yang lebih luas dari pulau tempat ia dilahirkan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Di Kepulauan Mentawai, janji itu sering kali belum sepenuhnya ditepati. Bukan karena anak-anak Mentawai tidak mampu belajar. Bukan pula karena masyarakatnya tidak menghendaki pendidikan. Sebaliknya, persoalannya jauh lebih dalam: pendidikan kerap diperlakukan sebagai pekerjaan administratif, bukan sebagai proses memanusiakan manusia. Sekolah dibangun, guru ditugaskan, anggaran dicatat, lalu semua pihak merasa pekerjaan telah selesai. Padahal, di dalam ruang kelas, anak mungkin masih duduk tanpa buku yang cukup, guru mungkin mengajar dengan beban yang terlalu berat, dan pengetahuan mungkin tidak pernah benar-benar menyentuh kehidupan mereka.
Sebagai anak Mentawai yang kini belajar Pendidikan Guru Sekolah Dasar, saya melihat persoalan ini bukan hanya dari laporan pemerintah atau data statistik. Saya melihatnya dari kehidupan, dari jarak antara pulau dan kota, dari mahasiswa yang harus meminjam laptop untuk menyelesaikan skripsi, serta dari anak-anak yang tumbuh di wilayah yang sering disebut “tertinggal” seolah-olah mereka sendirian yang bersalah. Padahal, ketertinggalan bukanlah dosa anak. Ketertinggalan adalah hasil dari kebijakan, geografi, kemiskinan, dan pengabaian yang berlarut-larut.
Sekolah Bukan Sekadar Gedung
Dalam banyak pembicaraan tentang pendidikan daerah, masalah sering direduksi menjadi persoalan fisik. Sekolah belum ada, ruang kelas rusak, jalan sulit, listrik tidak stabil, atau sinyal internet lemah. Semua itu nyata dan penting. Tidak ada yang berhak meremehkan penderitaan anak yang harus belajar di ruangan bocor ketika hujan turun, atau guru yang harus berjalan berjam-jam untuk mencapai sekolah.
Namun, ada kekeliruan besar bila kita mengira pendidikan akan otomatis membaik begitu gedung dibangun atau laptop dibagikan. Gedung yang indah tanpa guru yang berdaya hanya akan menjadi bangunan kosong. Laptop tanpa listrik, internet, pendampingan, dan konteks hanya akan menjadi benda berat yang tidak mengubah nasib anak. Sekolah bukan sekadar tempat anak datang, menyalin papan tulis, lalu pulang. Sekolah harus menjadi ruang tempat anak belajar memahami dunia, bertanya, bekerja sama, dan menemukan makna dari pengalaman hidupnya.
Pendidikan adalah ekosistem. Ia mencakup guru, siswa, keluarga, kebijakan, budaya, ekonomi, dan geografi. Anak yang lapar tidak akan mampu berkonsentrasi. Anak yang harus membantu orang tua mencari nafkah tidak akan punya waktu untuk belajar dengan tenang. Anak yang tidak pernah melihat buku di rumah tidak dapat disalahkan bila literasinya tertinggal. Maka, menyalahkan anak karena “malas” adalah cara paling mudah untuk menutupi ketidakadilan yang lebih besar.
Di Mentawai, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena geografi. Kepulauan ini bukan wilayah yang dapat dijangkau dengan mudah. Jarak antar-pulau, biaya transportasi, cuaca, dan keterbatasan fasilitas membuat layanan pendidikan tidak merata. Sekolah mungkin ada di administrasi, tetapi tidak selalu hadir dalam kehidupan anak. Guru mungkin tercatat dalam data, tetapi tidak selalu mendapat dukungan yang layak. Anggaran mungkin besar di atas kertas, tetapi tidak selalu sampai ke ruang kelas yang paling membutuhkan.
Ketimpangan yang Diwarisi
Ketimpangan akses adalah akar dari banyak persoalan pendidikan. Anak dari keluarga berpenghasilan rendah sering tidak memiliki akses memadai terhadap buku, internet, perangkat belajar, bahkan gizi yang cukup. Dalam kondisi seperti itu, menyuruh anak belajar mandiri melalui aplikasi atau video online adalah sesuatu yang tidak realistis. Teknologi tidak pernah netral bila aksesnya tidak adil. Ia dapat menjadi jembatan bagi yang sudah beruntung, tetapi sekaligus dinding baru bagi yang tertinggal.
Pengalaman mahasiswa juga memperlihatkan ketimpangan ini. Tidak semua mahasiswa memiliki laptop, internet yang stabil, atau ruang belajar yang layak. Ada yang harus meminjam perangkat untuk menyelesaikan tugas, menunggu antrean di perpustakaan, atau bekerja sambil kuliah agar dapat bertahan hidup. Dalam kondisi seperti itu, prestasi tidak hanya bergantung pada kemauan. Ia juga bergantung pada dukungan material, akses, dan kesempatan.
Kita sering mendengar narasi bahwa kegagalan seseorang disebabkan oleh kemalasan atau kurang gigih. Narasi itu nyaman bagi mereka yang tidak pernah merasakan kesulitan. Narasi itu juga berbahaya karena mengalihkan tanggung jawab dari sistem kepada individu. Padahal, anak yang gagal bukan selalu karena ia tidak berusaha. Kadang, ia gagal karena sistem tidak pernah memberinya pijakan yang sama dengan anak lain.
Pendidikan sering diposisikan sebagai jalan keluar dari kemiskinan. Pernyataan itu benar, tetapi belum lengkap. Kemiskinan sendiri dapat menjadi penghalang untuk mengakses pendidikan secara layak. Anak yang lapar, lelah, atau harus membantu keluarga bekerja tidak akan mampu belajar secara optimal, seberapa pun baiknya guru atau canggihnya teknologi di sekolah. Pendidikan tidak berdiri sendiri. Ia selalu terhubung dengan ekonomi keluarga, geografi, budaya, dan kebijakan negara.
Guru sebagai Pusat Perubahan
Jika ada satu hal yang paling menentukan kualitas pendidikan, maka hal itu adalah guru. Bukan gedung. Bukan kurikulum. Bukan gadget. Melainkan manusia yang setiap hari berdiri di depan kelas, menghadapi anak-anak dengan latar belakang yang berbeda-beda, lalu mencoba menanamkan pengetahuan dan harapan.
Guru bukan hanya penyampai materi. Guru adalah fasilitator, pendamping, dan penghubung antara pengetahuan dengan kehidupan siswa. Tugas guru bukan memberi jawaban, melainkan merancang masalah yang layak dipecahkan dan mendampingi siswa menemukan solusinya sendiri. Dalam tulisan saya tentang Project-Based Learning, Problem-Based Learning, dan Cooperative Learning, saya menekankan bahwa siswa harus menjadi pelaku utama belajar, bukan sekadar pendengar atau penyalin materi.
Project-Based Learning menghasilkan produk. Problem-Based Learning menghasilkan solusi. Cooperative Learning menekankan kerja sama dalam kelompok. Ketiganya menempatkan siswa sebagai subjek aktif yang menyelidiki, bertanya, berdiskusi, dan membangun pengetahuan sendiri. Guru berperan sebagai fasilitator, bukan satu-satunya sumber informasi. Pendekatan ini penting karena pembelajaran yang hanya menyuruh siswa mendengar, menyalin, dan mengerjakan soal sering gagal menumbuhkan pemahaman yang bertahan lama.
Namun, guru tidak dapat bekerja sendirian. Guru perlu didukung melalui pelatihan kontekstual, pengurangan beban administratif, dan pendampingan yang lebih merata, terutama di daerah tertinggal. Ketidakpastian status kepegawaian, gaji yang rendah, dan beban kerja yang tidak seimbang dapat menekan motivasi serta kualitas mengajar. Status guru yang berbelit antara honorer, PPPK, dan PNS bukan sekadar persoalan administrasi. Ia adalah persoalan yang menentukan kualitas pembelajaran di ruang kelas.
Bagi Mentawai, persoalan ini menjadi lebih kompleks karena jarak dan geografi membuat pendampingan guru lebih sulit. Guru di pulau terpencil sering harus menghadapi keterbatasan fasilitas, isolasi profesional, dan minimnya kesempatan pengembangan diri. Meminta guru berinovasi tanpa memberi ruang, waktu, dan dukungan adalah bentuk ketidakadilan. Kita tidak boleh terus menuntut guru untuk menjadi hero, sementara negara gagal memberinya perlindungan dan kesejahteraan.
Teknologi Bukan Solusi Utama
Saya bersikap kritis terhadap anggapan bahwa digitalisasi otomatis memperbaiki pendidikan. Teknologi hanyalah alat, bukan tujuan. Tanpa guru yang kreatif, hadir, dan mampu mengaitkan pelajaran dengan kehidupan anak, perangkat digital justru dapat kehilangan makna.
Bagi anak SD, pembelajaran yang terlalu abstrak—misalnya hanya slide, video, atau aplikasi tanpa konteks—kurang efektif. Anak membutuhkan cerita, gambar, permainan, dan aktivitas yang dapat disentuh, dilihat, serta dialami langsung. Pembelajaran berbasis pengalaman penting karena anak belajar lebih baik ketika materi dikaitkan dengan kehidupan nyata.
Dalam konteks Mentawai, kritik ini sangat penting. Tidak semua anak memiliki akses internet stabil atau perangkat pribadi. Bahkan jika perangkat tersedia, tanpa pendampingan dan konteks lokal, teknologi hanya menjadi hiasan. Pendidikan digital tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan keterbatasan infrastruktur dan kondisi sosial di daerah.
Pembelajaran Harus Kontekstual
Salah satu kontribusi penting dalam pemikiran saya adalah penekanan pada pembelajaran kontekstual. Siswa harus menjadi pelaku utama belajar, bukan sekadar pendengar atau penyalin materi. Pembelajaran seharusnya dapat memakai lingkungan, kehidupan pesisir, budaya, dan pengalaman lokal sebagai media belajar.
Guru sebaiknya menggunakan bahan murah atau bahan lokal, mulai dari proyek kecil, serta melatih keterampilan kelompok secara bertahap. Dengan cara ini, sekolah tidak lagi terasa asing dari kehidupan anak, tetapi menjadi ruang yang menghubungkan ilmu dengan realitas. Anak tidak hanya belajar tentang dunia, tetapi juga belajar memahami dunia yang ada di sekitarnya.
Literasi Bukan Menyalin
Saya juga kritis terhadap praktik pendidikan yang hanya menilai anak dari kemampuan menyalin atau menghafal. Anak yang tampak rajin menulis dan menyalin belum tentu mampu memahami atau berpikir atas materi tersebut. Literasi bukan sekadar kemampuan membaca dan menulis, melainkan kemampuan memahami, menafsirkan, dan berpikir kritis.
Anak Indonesia perlu diajak berpikir seperti “detektif data,” yang mampu membaca informasi, mengajukan pertanyaan, dan menafsirkan data. Bagi Mentawai, ini berarti pendidikan perlu mendorong anak untuk bertanya, menyelidiki, dan memahami realitas di sekitarnya, bukan hanya mengikuti materi. Anak tidak boleh hanya dilatih menjadi penghafal, tetapi juga menjadi pemikir yang mampu membaca dunia secara kritis.
Identitas Budaya sebagai Kekuatan
Pendidikan Mentawai tidak boleh terlepas dari identitas budaya. Tato Mentawai, misalnya, bukan sekadar ornamen tubuh. Ia adalah identitas, nilai, dan warisan. Budaya lokal bukan hal yang terpisah dari pendidikan, melainkan dapat menjadi sumber nilai, rasa bangga, dan pembelajaran.
Dengan latar belakang sebagai mahasiswa PGSD asal Mentawai, saya melihat pendidikan sebagai sarana untuk memperkuat manusia lokal tanpa menghapus akar budayanya. Budaya bukan hiasan, tetapi fondasi. Anak Mentawai tidak boleh merasa budayanya kalah atau ketinggalan zaman. Sebaliknya, budaya harus dihadirkan dalam pembelajaran sebagai sumber pengetahuan, nilai, dan identitas. Dengan cara ini, pendidikan tidak hanya membentuk anak yang cerdas, tetapi juga anak yang sadar akan akarnya.
Kritik terhadap Sistem
Saya tidak hanya menulis tentang idealisme, tetapi juga kritik terhadap sistem. Banyak kebijakan pendidikan dibuat tanpa memahami realitas di lapangan. Kebijakan yang berubah-ubah justru menambah beban dan ketidakpastian di tingkat sekolah. Anggaran pendidikan sering tidak sampai secara efektif ke ruang kelas. Angka besar tidak otomatis berarti kualitas pendidikan meningkat.
Dalam APBN 2026, anggaran pendidikan ditetapkan sebesar Rp769,1 triliun atau sekitar 20 persen dari belanja negara. Namun, dari jumlah itu, Rp223,6 triliun dialokasikan untuk program Makan Bergizi Gratis. Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 40/PUU-XXIV/2026 menilai bahwa tanpa MBG, anggaran pendidikan operasional tidak lagi memenuhi ambang 20 persen. Ini menunjukkan bahwa persoalan bukan hanya pada jumlah anggaran, tetapi juga pada bagaimana anggaran itu digunakan untuk memperbaiki kondisi nyata di sekolah.
Bagi Mentawai, kritik ini sangat relevan. Kebijakan yang dibuat di pusat sering tidak memperhitungkan kondisi geografis, budaya, dan sosial di daerah. Pendidikan Mentawai membutuhkan pendekatan yang lebih lokal, fleksibel, dan manusiawi. Bukan tambal sulam. Bukan proyek kilat. Melainkan perubahan yang menyeluruh dan berkelanjutan.
Harapan untuk Masa Depan
Saya berharap pendidikan dapat menjadi ruang yang adil, manusiawi, dan bermakna bagi semua anak, terlepas dari latar belakang ekonomi atau geografis. Saya juga berharap guru dapat diberi ruang untuk berkembang, bukan hanya dibebani administrasi. Guru perlu dilatih, didampingi, dan dihargai agar mampu mengajar dengan layak.
Bagi saya, pendidikan Mentawai bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat, keluarga, dan komunitas. Perubahan harus dimulai dari kesadaran bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan yang bermakna, bukan sekadar sertifikat atau angka. Pendidikan bukan sekadar transfer pengetahuan, melainkan proses membentuk manusia yang mampu berpikir, bertanya, dan memahami dunia.
Dengan latar belakang sebagai mahasiswa PGSD asal Mentawai, saya membawa suara yang penting dalam wacana pendidikan nasional. Saya mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh hanya dibicarakan dari pusat, tetapi juga harus didengar dari daerah, dari ruang kelas, dan dari pengalaman nyata anak-anak yang belajar di sana. Karena pada akhirnya, sekolah tidak cukup dibangun. Sekolah harus dihidupkan.
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
