Dugaan Penyadapan Presiden Prabowo: Ujian bagi Negara Hukum
- account_circle Boas
- calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
- visibility 112
- comment 3 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Ketika Negara Mendengar Bisikannya Sendiri
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!TerasRepublik.com – Ada perkara yang lebih berbahaya daripada senjata: ketika alat negara dipakai untuk mengintip negaranya sendiri. Senjata dapat dilihat, dihitung, dan disita. Tetapi penyadapan bekerja dalam diam. Ia masuk ke dalam percakapan, persahabatan, rencana politik, bahkan ketakutan seseorang. Ia tidak meninggalkan luka di kulit, tetapi ia dapat melukai martabat sebuah republik.
Kabar tentang dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah pejabat, tokoh politik, media, ormas, LSM, serta pengusaha menimbulkan kegelisahan yang wajar. Menurut keterangan Bareskrim Polri, tiga orang telah ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Kapolri dan Kepala Kantor Staf Presiden Listyo Sigit Prabowo, beserta dua perwira polisi lainnya. Dugaan itu menyebut penyadapan dilakukan sejak Oktober 2025 dengan memasukkan sejumlah nomor pribadi ke dalam sistem penyadapan, tanpa proses penyelidikan atau penyidikan sebagaimana diatur undang-undang.mojok
Saya tidak ingin tergesa-gesa menjatuhkan vonis. Hukum mengenal praduga tak bersalah. Tersangka bukan berarti terbukti bersalah. Namun dugaan itu sendiri sudah cukup untuk membuat kita bertanya: bagaimana mungkin alat yang seharusnya menjaga keamanan negara dapat digunakan untuk mengawasi pemimpin negara? Dan siapa yang berhak menentukan bahwa sebuah percakapan layak didengar tanpa izin pengadilan?
Dalam negara hukum, penyadapan bukanlah hak pribadi aparat. Ia adalah tindakan luar biasa yang hanya boleh dilakukan dalam keadaan tertentu, melalui prosedur yang ketat, dan di bawah pengawasan lembaga yang independen. Sebab penyadapan menyentuh hak paling dasar manusia: hak atas privasi. Manusia harus bebas berbicara dengan keluarganya, temannya, dan rekan kerjanya tanpa merasa ada telinga ketiga yang menempel di dinding.
Ketika privasi runtuh, kebebasan pun ikut runtuh. Orang akan takut berbicara. Jurnalis akan ragu menanyakan. Aktivis akan menahan kritik. Pengusaha akan memilih diam daripada menegakkan haknya. Tokoh politik akan berbicara dalam kode-kode yang tidak jelas. Akhirnya, masyarakat kehilangan kejujuran. Negara menjadi sunyi, bukan karena damai, melainkan karena takut.
Yang lebih mengkhawatirkan adalah dugaan penghapusan data elektronik terkait aktivitas penyadapan sejak Oktober 2026. Jika benar, maka ini bukan sekadar pelanggaran prosedur. Ini adalah usaha menghapus jejak. Dan dalam sejarah, penghapusan jejak selalu menjadi tanda bahwa ada kekuasaan yang ingin lolos dari pertanggungjawaban. Bukti bukan hanya milik penyidik; bukti adalah milik publik yang berhak tahu kebenaran.mojok
Presiden Prabowo dilaporkan telah memerintahkan agar kasus ini diusut secara objektif dan tanpa pandang bulu. Perintah itu harus diuji bukan dengan kata-kata, melainkan dengan tindakan. Siapa pun yang terlibat harus diperiksa. Jika ada jenderal, periksa jenderal itu. Jika ada pejabat, periksa pejabat itu. Jika ada institusi yang melindungi, bongkar perlindungan itu. Hukum yang hanya berani kepada orang kecil bukanlah hukum; ia hanya alat pemerasan yang memakai seragam.mojok
Namun kita juga harus berhati-hati. Kasus sebesar ini mudah berubah menjadi panggung saling tuduh. Publik dapat dibawa kepada kebencian terhadap satu nama, sementara sistem yang memungkinkan penyadapan tetap utuh. Padahal masalahnya bukan hanya siapa yang menekan tombol, melainkan siapa yang memberi izin, siapa yang mengawasi, siapa yang memiliki akses, dan mengapa pengawasan itu begitu mudah dilewati.
Motif dugaan penyadapan, hingga kini, belum diungkap secara resmi. Kekosongan itu justru membuka ruang bagi berbagai tafsir. Ada yang menduga soal perebutan pengaruh. Ada yang menduga soal kepentingan politik. Ada yang menduga soal keamanan. Tetapi tafsir bukanlah kebenaran. Kebenaran harus keluar dari penyidikan yang terbuka, independen, dan dapat diawasi publik.mojok
Sejarah bangsa ini telah terlalu sering mengenal pengawasan yang tidak jelas batasnya. Masa lalu mengajarkan bahwa negara dapat berubah menjadi mata yang tidak pernah tidur. Orang ditandai karena kritiknya. Orang dicurigai karena pertemanannya. Orang didiamkan karena dianggap berbahaya. Jika kita lupa pelajaran itu, kita akan membiarkan sejarah kembali dengan wajah yang lebih modern: bukan lagi melalui pintu rumah, melainkan melalui server, sinyal, dan nomor telepon.
Karena itu kasus ini harus diperlakukan sebagai ujian bagi republik. Bukan ujian bagi Prabowo saja, bukan pula bagi Listyo Sigit saja, melainkan ujian bagi seluruh institusi kekuasaan. Apakah hukum berani berdiri sama tinggi dengan kekuasaan? Apakah polisi berani memeriksa polisi? Apakah negara berani mengakui bahwa alat keamanannya dapat disalahgunakan?
Rakyat tidak menuntut kekacauan. Rakyat hanya menuntut kejelasan. Ia ingin tahu siapa yang bersalah, apa motifnya, bagaimana prosesnya terjadi, dan siapa yang harus bertanggung jawab. Ia ingin melihat hukum bekerja tanpa membedakan pangkat. Ia ingin merasa bahwa telepon di tangannya bukan alat pengawasan orang lain, melainkan miliknya sendiri.
Sebab sebuah negara dapat memiliki tentara yang kuat, polisi yang banyak, dan anggaran yang besar. Tetapi jika warganya takut berbicara, negara itu belum tentu kuat. Ia hanya tampak kuat. Kekuatan negara yang sejati terletak pada keberaniannya mengakui kesalahan, menghukum pelanggar, dan menjaga martabat warganya—bahkan ketika yang terancam adalah presidennya sendiri.
