Jogja Tanpa Klakson, Upah Rendah, dan Romantisme Pendatang
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month Kamis, 12 Nov 2026
- visibility 52
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Diam yang Diajarkan
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Orang-orang datang ke kota ini dengan koper dan harapan, dan mereka kagum pada satu hal yang mudah diamati: jalanan yang macet tetapi sunyi.
Di Gejayan, kendaraan merayap seperti barisan semut yang kehilangan arah. Di perempatan Condong Catur, mesin-mesin menggeram. Tak ada klakson. Seorang perempuan dari Jakarta, yang datang untuk kuliah dan kemudian bekerja di sini, menyebutnya keluhuran. Ia pun belajar menafsirkan: ini tentu unggah-ungguh, ini tentu nrimo ing pandum. Tetapi ia sendiri mengakui sesuatu yang tak sempat ia sadari sebagai kesaksian. Orang-orang itu diam, katanya, dengan hati yang memaki.
Maka patut ditanyakan: sejak kapan diam menjadi tanda kemuliaan?
Dalam sejarah yang saya kenal, diam adalah pelajaran pertama bagi mereka yang berada di bawah. Kawula diajari menunduk sebelum diajari membaca. Ia diajari tidak menyela sebelum ia tahu bahwa ia punya hak untuk bicara. Para penguasa, di mana pun, selalu menyukai rakyat yang pandai menunggu. Dan kata-kata indah dipinjam untuk menamai kepasrahan itu: sabar, ikhlas, nrimo. Tak ada yang salah dengan kata-kata itu. Yang salah ialah siapa yang mengajarkannya, dan untuk kepentingan siapa.
Klakson adalah suara kecil, tetapi ia mengandung tuntutan. Ia berkata: aku ada di sini, aku tak mau diperlakukan begini. Kota yang tak mengenal klakson mungkin kota yang tak pernah diajari menuntut.
Dengarlah seorang pegawai swasta, tiga puluh dua tahun umurnya. Ia tak membungkus kata. Hidup di sini, katanya, memuakkan: biaya tinggi, upah rendah, dan bertahan sampai akhir bulan tanpa berutang sudah dianggapnya prestasi. Orang-orang tak membunyikan klakson, tambahnya, bukan karena sabar, melainkan karena kebanyakan memilih mengalah. Dan kemudian ia menyebut sesuatu yang paling jujur dari seluruh pembicaraan: romantisme itulah yang membius para pendatang.
Angka-angka tidak berbohong, meski sering dibungkam. Upah minimum Kota Yogyakarta tahun ini Rp2.827.593, Sleman Rp2.624.387. Itu batas bawah bagi pekerja yang baru setahun bekerja, bukan potret semua orang. Sementara itu, menurut BPS, ketimpangan pengeluaran penduduk DIY pada Maret 2026 tercatat 0,411 pada skala Gini. Dan penelitian-penelitian di universitas sendiri berkata bahwa pariwisata, yang dijual dengan Malioboro, Tugu, dan pantai-pantainya, tidak otomatis menyejahterakan yang kecil. Ia bisa melebarkan jarak antara yang punya dan yang menjual tenaga.
Seorang warga yang tinggal di tepi Kali Code melihat itu dari dekat. Kota ini sudah ramai dan berisik, katanya, tetapi banyak orang menolak mengakuinya karena terlalu mencintai gambarnya sendiri. Ia masih merasa nyaman. Hanya saja, tambahnya, sisanya tinggal sedikit.
Maka jangan salah paham. Perempuan Jakarta itu tidak berdusta; ia memang merasa sejahtera, dan perasaan itu sah. Tetapi pengalaman seorang pendatang yang punya pilihan untuk pulang tak sama dengan pengalaman orang yang tak punya tempat lain untuk dituju. Yang satu menikmati kota sebagai pemandangan; yang lain menanggungnya sebagai nasib.
Kota yang memikat bukan kota yang bebas dari kebisingan. Kebisingan itu hanya dipindahkan: dari jalanan ke dalam dada. Para pendatang duduk di angkringan, menyeruput kopi, mendengar ketenangan. Sementara di sebelah mereka ada orang yang menghitung sisa uangnya sampai tanggal tua, dan tak seorang pun mendengarnya.
Barangkali yang pantas dicemaskan dari kota ini bukan klakson yang tak berbunyi, melainkan pertanyaan yang tak pernah diajukan.
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
