Penjaga Bumi yang Diundang Dunia, tetapi Dicurigai di Negeri Sendiri: Waktu Indonesia Menepati Janji Hutan Adat
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month 4 jam yang lalu
- visibility 20
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Masyarakat adat telah lama menjadi penjaga hutan, mata air, dan keanekaragaman hayati Indonesia. Namun, ketika dunia mengakui peran mereka dalam krisis iklim, negara justru masih ragu mengakui eksistensi serta hak ulayat mereka secara penuh.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!
Pengakuan Global, Ketidakpastian Domestik
TERASREPUBLIK.COM – Di panggung Konferensi Perubahan Iklim PBB (UNFCCC COP31) di Antalya, Turki, masyarakat adat hadir bukan sekadar sebagai simbol keberagaman. Mereka hadir sebagai pemegang pengetahuan ekologis yang telah teruji selama berabad-abad, sekaligus sebagai subyek utama dalam upaya menjaga hutan dan menurunkan emisi.
Pemerintah Indonesia pun membawa janji besar ke forum itu: mempercepat pengakuan dan penetapan sekitar 1,4 juta hektare hutan adat pada periode 2025–2029. Komitmen ini disampaikan dalam forum “Advancing Indigenous Peoples’ and Local Communities’ Tenure Rights” di Paviliun UNDP pada COP31.kehutanan.go+1
Namun, janji tersebut berhadapan dengan realitas yang menyakitkan di dalam negeri. Hingga Oktober 2026, pemerintah baru menetapkan 177 hutan adat dengan total luas 376.280 hektare. Artinya, masih ada sekitar 1,02 juta hektare yang harus diselesaikan dalam waktu yang relatif singkat.
Lebih ironis lagi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mencatat bahwa tambahan penetapan hutan adat sejak komitmen COP30 hanya mencapai 1.175,3 hektare, atau sekitar 0,08 persen dari target 1,4 juta hektare. Angka itu bukan sekadar capaian administratif. Ia adalah cermin dari kesenjangan antara retorika iklim di panggung internasional dan keberanian politik di rumah.
Masyarakat Adat: Penjaga Nyata Bumi
Data PBB menunjukkan terdapat lebih dari 476 juta masyarakat adat yang hidup di 90 negara, membentuk lebih dari 5.000 kelompok budaya, dan mencakup sekitar 6,2 persen populasi dunia. Wilayah mereka mencakup sekitar 28 persen permukaan bumi dan memuat 11 persen hutan dunia.
Mereka juga menjadi penjaga sebagian besar keanekaragaman hayati yang tersisa di planet ini. Artikel ini mengutip angka bahwa masyarakat adat menjaga lebih dari 80 persen keanekaragaman hayati dunia dan 36 persen hutan alami yang masih utuh. Dalam konteks Indonesia, angka tersebut bukan sekadar statistik global. Ia menggambarkan keberadaan ribuan komunitas yang hidup berdampingan dengan hutan, bukan sekadar mengeksploitasinya.
Masyarakat adat bukan “penghuni liar” yang perlu dikawal negara. Mereka adalah pengelola ruang hidup yang telah membangun sistem pengetahuan lokal: menentukan musim tanam, menjaga mata air, mengatur pemanfaatan hasil hutan, dan mewariskan memori kolektif dari generasi ke generasi. Ketika hutan dianggap hanya sebagai komoditas, negara kehilangan penjaga paling efektif dari ekosistem itu.
Paradoks Kebijakan Iklim Indonesia
Indonesia berada dalam posisi paradoksal. Di satu sisi, negara menempatkan diri sebagai aktor penting dalam agenda iklim global. Di sisi lain, kebijakan domestik masih sering memperlakukan masyarakat adat sebagai objek pembinaan, bukan subyek berdaulat yang memiliki hak atas tanah, hutan, dan sumber kehidupan.
Kementerian Kehutanan menyatakan telah menetapkan 376.280 hektare hutan adat hingga Oktober 2026. Namun, capaian tersebut masih jauh dari target 1,4 juta hektare yang dijanjikan hingga 2029. Selisih ini bukan hanya soal kecepatan birokrasi. Ia menunjukkan adanya hambatan struktural: konflik tenurial, tumpang tindih izin, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta ketidakjelasan mekanisme pengakuan hak masyarakat adat.
Di saat yang sama, pemerintah menekankan pentingnya perhutanan sosial dan pengakuan hutan adat sebagai bagian dari ketahanan iklim nasional. Namun, tanpa kepastian hukum yang kuat, masyarakat adat tetap rentan dikeluarkan dari wilayah kelola mereka. Hutan dapat diakui di atas kertas, tetapi hak masyarakat atasnya tetap diperebutkan oleh izin tambang, perkebunan, atau proyek infrastruktur.
Akar Masalah: Warisan Kolonial yang Belum Mati
Keraguan negara terhadap masyarakat adat bukan hal baru. Ia berakar pada warisan kolonial yang menempatkan negara sebagai pemilik mutlak tanah, sementara masyarakat lokal diposisikan sebagai pengguna tanah yang harus meminta izin.
Doktrin domein verklaring era kolonial Belanda tahun 1870 menjadi contoh nyata. Tanah yang tidak bersertifikat perorangan dianggap milik negara. Padahal, bagi masyarakat adat, tanah bukan sekadar aset ekonomi. Ia adalah ruang hidup, situs leluhur, sumber penghidupan, dan bagian dari identitas kolektif.
Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sebenarnya telah mencabut doktrin feodal tersebut. Negara ditegaskan sebagai pengatur, bukan pemilik mutlak tanah rakyat. Namun, dalam praktiknya, roh kolonial itu masih hidup dalam sejumlah undang-undang kehutanan dan pertambangan. Tanah adat kerap diperlakukan sebagai tanah negara yang dapat dialokasikan kepada korporasi, bukan sebagai wilayah kelola masyarakat yang telah ada jauh sebelum negara modern terbentuk.
Kontras ini semakin tajam bila dibandingkan dengan perlakuan negara terhadap daerah swapraja. Di Daerah Istimewa Yogyakarta, hak asal-usul Kesultanan dan Kadipaten atas tanah diakui sebagai badan hukum pemilik yang sah. Tanah tak bertuan di pesisir atau sekitar mata air pun dilindungi sebagai aset keraton. Namun, di luar Yogyakarta, Diktum Keempat UUPA 1960 menghapus hak swapraja kerajaan dan kesultanan, lalu menarik tanahnya menjadi tanah negara.
Akibatnya, hilangnya struktur feodal di tingkat atas sering disalahartikan sebagai hilangnya masyarakat adat di tingkat tapak. Padahal, komunitas adat tidak pernah punah hanya karena istana atau kerajaan di atasnya dibubarkan. Mereka tetap hidup dalam bentuk persekutuan hukum, ikatan marga, dan hak ulayat yang dijalankan secara nyata.
Ilmu Hukum dan Antropologi Menolak Anggapan Keliru
Teori persekutuan hukum (rechtsgemeenschap) dari Cornelis van Vollenhoven memberi dasar penting. Ia membedakan antara kerajaan sebagai payung politik feodal dan komunitas kampung atau marga sebagai pemilik sejati hak ulayat. Pemilik dan pengelola tanah sehari-hari bukan istana, melainkan persekutuan hukum di tingkat bawah.
Teori hukum yang hidup (living law) dari Eugen Ehrlich dan pluralisme hukum (legal pluralism) dari John Griffiths memperkuat argumen ini. Eksistensi masyarakat adat tidak lahir dari surat keputusan birokrasi. Ia lahir dari praktik nyata: menjaga mata air, membagi hasil hutan, merawat memori kolektif, dan menyelesaikan konflik secara adat.
Dengan kata lain, negara bukan pencipta masyarakat adat. Negara datang belakangan. Pengakuan negara seharusnya bersifat deklaratif, yaitu mencatat sesuatu yang sudah ada. Bukan konstitutif, yaitu berhak menghidupkan atau mematikan suatu komunitas.
Sayangnya, dalam praktiknya, negara sering bertindak seolah-olah ia berhak menentukan apakah suatu masyarakat “masih asli” atau “sudah punah”. Logika ini berbahaya. Ia membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan perampasan hak.
RUU Masyarakat Adat: Ujian Nyata Komitmen Negara
Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat di DPR masih belum selesai. Padahal, undang-undang ini adalah instrumen kunci untuk memberikan kepastian hukum bagi jutaan warga adat di Indonesia. Tanpa payung hukum yang kuat, pengakuan hutan adat akan selalu rentan dibatalkan, ditunda, atau dikurangi maknanya.
Salah satu poin paling kritis adalah pasal evaluasi 10 tahunan. Pasal ini berpotensi mencabut status masyarakat adat jika mereka dianggap tidak sesuai perkembangan zaman. Logika ini perlu dibalik.
Evaluasi seharusnya tidak menilai apakah masyarakat adat masih “asli” atau “punah”. Evaluasi seharusnya menilai sejauh mana negara berhasil melindungi tutupan hutan adat, menyelesaikan konflik tenurial, dan menyalurkan pendanaan iklim langsung kepada masyarakat adat.
Jika dalam 10 tahun ekosistem adat melemah, penyebabnya hampir selalu tekanan izin industri ekstraktif dan perampasan lahan. Tugas negara bukan mencabut status masyarakat adat dan mengubah tanah ulayat menjadi tanah negara. Tugas negara adalah memulihkan ruang hidup mereka.
Data yang Tidak Bisa Diabaikan
Beberapa angka penting perlu ditekankan:
- Terdapat lebih dari 476 juta masyarakat adat di 90 negara, membentuk lebih dari 5.000 kelompok budaya, dan mencakup sekitar 6,2 persen populasi dunia.un+1
- Wilayah masyarakat adat mencakup sekitar 28 persen permukaan bumi dan memuat 11 persen hutan dunia.
- Indonesia menargetkan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029.
- Hingga Oktober 2026, baru 376.280 hektare hutan adat yang ditetapkan.
- AMAN mencatat tambahan penetapan hutan adat sejak komitmen COP30 hanya 1.175,3 hektare, atau sekitar 0,08 persen dari target.dw+2
- Program Perhutanan Sosial telah memberikan akses kelola lebih dari 8,3 juta hektare kawasan hutan kepada sekitar 1,4 juta keluarga.
Angka-angka ini menunjukkan dua hal. Pertama, potensi kontribusi masyarakat adat terhadap perlindungan hutan sangat besar. Kedua, jarak antara komitmen dan realisasi masih sangat lebar.
Dari Retorika ke Tindakan: Apa yang Harus Dilakukan
Pemerintah Indonesia perlu berhenti memperlakukan masyarakat adat sebagai tamu di negeri sendiri. Beberapa langkah konkret perlu dilakukan:
- Percepat penetapan hutan adat. Target 1,4 juta hektare tidak boleh hanya menjadi janji di forum internasional. Ia harus diterjemahkan menjadi target tahunan yang terukur, transparan, dan dapat diaudit publik.
- Selesaikan RUU Masyarakat Adat. Undang-undang ini harus menjamin hak ulayat, perlindungan wilayah adat, dan mekanisme penyelesaian konflik yang adil. Pasal evaluasi 10 tahunan harus direvisi agar tidak menjadi alat untuk mencabut status masyarakat adat.
- Ubah logika evaluasi. Evaluasi harus fokus pada kinerja negara dalam melindungi hutan adat dan menyalurkan pendanaan iklim, bukan pada “keaslian” masyarakat adat.
- Perkuat partisipasi masyarakat adat. Mereka harus dilibatkan sebagai subyek utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan iklim serta kehutanan.
- Transparansi pendanaan iklim. Dana iklim yang dialokasikan untuk perlindungan hutan harus sampai langsung ke masyarakat adat, bukan tersangkut di lapisan birokrasi.
- Hentikan perampasan lahan. Izin industri ekstraktif yang tumpang tindih dengan wilayah adat harus ditinjau ulang dan diselesaikan secara adil.
Penutup: Menjaga Penjaga Bumi
Masyarakat adat bukan hambatan pembangunan. Mereka adalah mitra utama dalam menjaga bumi. Dunia telah mengakui peran mereka. Saatnya Indonesia melakukan hal yang sama, bukan hanya di panggung internasional, tetapi juga di dalam negeri.
Penyelamatan bumi menuntut transisi hijau berkeadilan. Artinya, negara harus berhenti mencurigai penjaga hutan sendiri dan mulai menempatkan masyarakat adat sebagai subyek utama penjaga masa depan Nusantara. Jika tidak, janji iklim akan tetap menjadi retorika, sementara hutan dan masyarakat adat terus ditekan oleh kepentingan ekonomi jangka pendek.
Waktu tidak menunggu. Bumi tidak menunggu. Masyarakat adat juga tidak boleh terus menunggu pengakuan yang seharusnya sudah lama diberikan.
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
