Rp2 Miliar di Tangan Seorang Saksi: Ketika Digitalisasi SPBU Menjadi Ladang Pengondisian
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
- visibility 91
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Rp2 Miliar di Tangan Seorang Saksi: Ketika Digitalisasi SPBU Menjadi Ladang Pengondisian
6 Nov 2026 · @boas sababang
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dua miliar rupiah tunai kini ada di tangan penyidik KPK. Uang itu disita dari Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia yang sebelumnya memimpin PT Len Industri, dalam penyidikan korupsi digitalisasi SPBU Pertamina 2018–2023. Angkanya kecil dibanding kerugian negara yang dihitung BPK, tetapi justru di situ perkara ini bisa dibaca: korupsi pengadaan jarang runtuh oleh satu bukti raksasa, melainkan terurai remah demi remah. Kritik ini ditujukan pada sistem, bukan menghakimi individu.
Yang sudah terang
Pada Agustus 2018, Pertamina dan Telkom menyepakati proyek digitalisasi SPBU dengan nilai maksimal Rp3,6 triliun, atau Rp15,25 per liter. KPK menyidik sejak September 2024 dan pada 4 Agustus 2026 menahan tiga tersangka: Dian Rachmawan (eks Direktur Enterprise & Business Service Telkom), Weriza (eks pejabat pengadaan Telkom), dan Elvizar (pemilik PT Pasifik Cipta Solusi). BPK menghitung kerugian negara Rp322,18 miliar: Rp193,75 miliar dari pengadaan alat pengukur tangki (ATG) dan Rp128,42 miliar dari kemahalan mesin EDC. Menurut KPK, Elvizar diduga memberi sekitar Rp2 miliar kepada pesaing agar mundur, sehingga perusahaannya menjadi vendor tunggal EDC.
Catatan penting: Bobby berstatus saksi, bukan tersangka. Penyitaan bukan vonis, dan kuasa hukumnya belum menanggapi.
Pola lama, bungkus baru
Ini resep klasik: lelang tampak berlomba, padahal pemenang sudah dipilih. Yang baru hanya istilahnya, transformasi digital. Telkom menunjuk PT Sigma Cipta Caraka sebagai integrator, lalu menggandeng sejumlah anak usaha. Setiap lapisan menambah satu pintu tempat keputusan bisa dikunci dan tanggung jawab bisa disembunyikan.
Skalanya perlu dibaca teliti. Rp322,18 miliar setara sekitar 9 persen dari plafon (hitungan saya; plafon adalah angka maksimal, bukan realisasi). Pada skema yang dihitung per liter BBM, selisih harga cenderung melekat pada volume penjualan, bukan dibayar sekali. Janji proyeknya pun mulia: menertibkan data penyaluran BBM. Namun pada 2020 BPH Migas sudah menyatakan programnya belum mencapai target. Transparansi yang dibangun lewat pengadaan tertutup adalah ironi yang sulit dibela.
Tiga teori, satu diagnosis
Robert Klitgaard merumuskan korupsi sebagai C = M + D − A: monopoli ditambah diskresi dikurangi akuntabilitas. Dugaan KPK memuat ketiganya: vendor tunggal, wewenang penunjukan yang lebar, dan pengawasan yang baru bekerja delapan tahun setelah kesepakatan. Donald Cressey menambahkan segitiga kecurangan: tekanan, kesempatan, rasionalisasi. Dari ketiganya, hanya kesempatan yang bisa dicabut institusi, dan rantai anak usaha justru menyediakannya. Jensen dan Meckling menyebutnya masalah prinsipal-agen: negara pemilik, direksi agen, anak usaha agen dari agen. Makin panjang rantai, makin murah menyembunyikan apa yang sebenarnya terjadi. Dalam literatur persekongkolan tender, membayar pesaing agar mundur disebut bid suppression; ia nyaris tak terlihat dari dokumen lelang karena di atas kertas semuanya sah.
Diagnosis ketiganya sama: masalahnya bukan hanya orang jahat, melainkan desain yang memberi orang jahat jalan.
Data yang menolak lupa
Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2025 turun tiga poin menjadi 34, peringkat 109 dari 180 negara, dari peringkat 99 setahun sebelumnya. Perpres No. 12/2025 menargetkan skor 43,7 pada 2029; dari 34, jaraknya hampir sepuluh poin. ICW mencatat sedikitnya 212 kasus korupsi di lingkungan BUMN sepanjang 2016–2023, dengan kerugian negara Rp64,84 triliun. Peneliti ICW juga menyebut lebih dari separuh kasus korupsi terjadi di sektor pengadaan. Kasus SPBU bukan anomali; ia statistik yang kebetulan punya nama.
Pertanyaan yang harus dijawab
Pertama, dari mana Rp2 miliar itu? Media melaporkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, bahwa uang tersebut diduga berasal dari Elvizar; KPK belum mengonfirmasi secara resmi. Kedua, apa kaitan Len Industri dengan proyek? KPK belum menguraikannya secara terbuka. Ketiga, mengapa perkara sebesar ini baru bergerak delapan tahun setelah kesepakatan? Pertanyaan ini bukan tuduhan, melainkan hak publik atas penjelasan, tanpa melepaskan asas praduga tak bersalah.
Yang mesti dilakukan
Pertama, buka data lelang BUMN dan anak usahanya, termasuk daftar peserta yang mundur beserta alasannya. Kedua, perlakukan anak usaha sebagai bagian dari pengawasan induk, bukan kotak hitam. Ketiga, telusuri aliran dana sampai penerima akhir, bukan berhenti di vendor. Keempat, lindungi pelapor internal, sebab merekalah yang pertama melihat lelang yang janggal. Kelima, jaga KPK tetap independen: Transparency International Indonesia mengaitkan merosotnya IPK 2025 dengan melemahnya independensi KPK.
Dua miliar rupiah itu hanya angka. Pertanyaan sebenarnya: maukah kita membiarkan proyek yang dijanjikan menjernihkan distribusi BBM tetap keruh di ruang pengadaannya?
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
