Kalimati: Kampung yang Tak Tercatat
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month Senin, 2 Nov 2026
- visibility 105
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Nyanyian di Balik Gang
Hujan jatuh seharian di pesisir selatan itu, dan menjelang petang tanah di gang-gang kecil telah menjadi lumpur cokelat yang melekat pada telapak kaki. Dari balik deretan warung dan rumah karaoke di Parangkusumo terdengar suara lelaki bernyanyi sumbang. Lagu yang dinyanyikannya tentang penantian. Siapa pun boleh heran: di kampung orang-orang yang menunggu itu, lagu apa lagi yang lebih tepat?
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Di balik hiruk-pikuk itu, tersembunyi dari mata para pelancong, berdirilah sebuah kampung yang oleh orang-orang berkantor disebut kumuh. Penghuninya menyebutnya Kalimati.
Balai yang Patah, Tawa yang Tersisa
Seorang bocah perempuan, Mila, dua belas tahun, menuntun orang-orang luar itu menyusuri jalan setapak. Di bawah pohon kersen, di halaman berdinding papan yang sudah miring, tiga perempuan duduk di sebuah balai bambu. Anak-anak menyalami mereka satu per satu, seperti yang diajarkan orang tua kepada anak yang tahu adat. Tak lama kemudian balai itu patah dan ambruk. Para tamu terkejut, tapi ketiga perempuan itu tertawa. Orang yang sudah terlalu sering jatuh barangkali memang tak lagi takut pada jatuh.
Orang-Orang dari Pantai Utara
Mereka dari Pati dan Jepara, dua tanah di pantai utara. Kamtini, empat puluh lima tahun, tak pernah lagi pulang, padahal bapak dan adik-adiknya masih hidup di sana. Is, adiknya, masih sesekali menengok kampung halaman. Yanti, tiga puluh delapan tahun, datang dari Jepara. Tak seorang pun dari mereka ingat benar tahun kedatangannya. Orang kecil jarang mencatat hari-harinya sendiri, sebab sejarah memang tak pernah ditulis untuk mereka. Yang Kamtini ingat hanya bahwa ia bertemu seorang lelaki di jalan raya pantura. Lelaki itu kemudian jadi suaminya dan membawanya ke selatan.
Empat Puluh Kambing dan Sembilan Petak Kamar
Dulu ia memelihara empat puluh ekor kambing. Semuanya dijualnya, dan dengan uang itu ia mendirikan sembilan petak kamar, kosan bagi sesama perantau yang kerjanya memungut sampah. Dindingnya papan, atapnya seng berkarat, lantainya tanah. Empat ratus ribu rupiah sebulan harga sepetaknya. Orang berduit mungkin bertanya mengapa tidak rumah makan saja. Pertanyaan semacam itu lahir dari perut yang tak pernah lapar.
Seorang sosiolog dari Universitas Gadjah Mada, AB Widyanta, menjawabnya dengan kata-kata kampus. Orang kelas bawah, katanya, memilih usaha yang paling kecil risikonya, sebab mereka tak punya bekal pengetahuan mengelola, tak punya keterampilan, dan tak pernah diberi sekolah yang tinggi. Mereka bekerja serabutan agar hari itu juga ada uang di tangan, sekalipun sedikit dan tak pasti. Ia menyebutnya mekanisme bertahan hidup. Kamtini tentu tak pernah mendengar istilah itu. Ia hanya menjalaninya.
Mencari Rosok di Tempat yang Sepi
Pagi hari, sesudah anak-anak berangkat ke sekolah, para perempuan itu turun mencari botol plastik di muara sungai dan tepi pantai. Dua jam cukup bila hasilnya banyak. Sisa sampah para pelancong itulah yang mereka kumpulkan. Botol dipisah dari tutupnya, dan tutup dipisah menurut warna. Kemudian datang pengepul, dan uang berpindah tangan.
Namun Kamtini memilih tempat yang sepi. Ia malu dilihat orang. Dalam hal ini orang miskin tak pernah diizinkan melupakan tubuhnya sendiri: ia dipandang rendah, lalu belajar memandang rendah dirinya. Pekerjaan yang halal itu ia sembunyikan, seakan-akan dosa. Sebagian tetangganya lebih berani dan bekerja terang-terangan.
Anak-Anak yang Dikucilkan
Rasa malu itu menjalar kepada anak-anak. Kus Sri Antoro dari Sanggar Belajar Kuncup Melati Mandiri, yang setiap hari mengajar di sana, bercerita bahwa anak-anak itu dijauhi karena pekerjaan orang tua mereka. Mereka belum lagi mengerti dunia, tetapi dunia sudah mengasingkan mereka. Di kampung sebelah, pantai yang masyhur sebagai tempat semedi juga menyimpan pelacuran, dan sebagian anak-anak itu sejak kecil sudah ikut menjual minuman di lampu merah atau memulung bersama orang tuanya. Kus cemas mereka hanyut dan lupa bahwa mereka punya hari depan.
Manusia Tanpa Surat
Sekolah negeri sebenarnya gratis. Tetapi pintunya dijaga oleh urusan surat-menyurat, dan orang yang tak punya surat dianggap tak ada. Kus menyebut daftarnya. Tanpa KTP orang tak bisa menerima bantuan sosial, tak bisa melamar kerja, tak bisa membuka rekening, tak punya BPJS, tak bisa divaksin. Mereka bahkan tak bisa memilih, apalagi dipilih. Mereka hidup di tanah ini, makan dan bernapas di sini, tetapi di mata negara mereka tidak tercatat. Maka sebagian anak berhenti sekolah, bukan karena malas, melainkan karena terlalu berbelit jalan yang harus ditempuh.
Negara yang Berpikir Terkotak-kotak
Widyanta menunjuk pangkalnya. Pemerintah, katanya, terbiasa berpikir terkotak-kotak, terikat pada batas wilayah dan aturan otonomi. Pendatang dianggap beban daerah, sebab anggaran layanan dasar lebih dahulu diperuntukkan bagi warga setempat. Pusat pun sebenarnya bertanggung jawab. Ia mengusulkan agar kementerian dan pemerintah daerah bekerja bersama dan tak saling melempar urusan. Harapan seorang terpelajar, dikatakan dengan sopan.
Rumah bagi Siapa?
Tetapi inilah soalnya. Sebuah negara yang tak sanggup mengakui warganya yang miskin, apalagi anak-anaknya, adakah ia pantas disebut rumah bagi mereka? Sementara orang menunggu keputusan dan lagu penantian itu dinyanyikan lagi di gang-gang berlumpur, anak-anak Kalimati terus tumbuh.
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
