Ketika Suara Mahasiswa Berhadapan dengan Kekuasaan: Siapa yang Takut pada Kritik?
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
- visibility 52
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TERASRERPUBLIK.COM – Ada sesuatu yang ganjil dalam sebuah negeri ketika anak-anak mudanya harus berhadapan dengan aparat hanya karena menyampaikan kegelisahan. Padahal, bukankah mereka sedang melakukan sesuatu yang semestinya dihormati dalam sebuah negara demokrasi: berbicara, mempertanyakan, dan menolak diam terhadap keadaan yang dianggap tidak adil?
Peristiwa 10 November 2026 di Yogyakarta kembali mengingatkan kita bahwa kebebasan berpendapat bukanlah sesuatu yang selalu berjalan mulus. Delapan mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) diamankan aparat Polda DIY dalam aksi tersebut. Tujuh di antaranya kemudian dibebaskan setelah pihak universitas mendatangi kepolisian pada Rabu, 11 November 2026. Sementara itu, seorang mahasiswa Fakultas Filsafat masih menjalani perawatan medis akibat luka yang dialaminya.
Di balik angka delapan, terdapat manusia. Ada keluarga yang menunggu kabar, ada orang tua yang mungkin tidak bisa tidur dengan tenang, dan ada mahasiswa yang seharusnya menghabiskan waktunya di ruang kuliah, membaca buku, serta mempersiapkan masa depan. Namun, pada hari itu, sebagian dari mereka justru harus berhadapan dengan kenyataan yang jauh dari kehidupan akademik.
Kita tentu tidak boleh terburu-buru menjatuhkan kesimpulan sebelum seluruh fakta terungkap. Namun, kehati-hatian tidak boleh pula dijadikan alasan untuk mengabaikan pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi dalam proses pengamanan tersebut? Apakah prosedur dijalankan sebagaimana mestinya? Mengapa terdapat mahasiswa yang mengalami luka hingga membutuhkan perawatan medis?
Pertanyaan-pertanyaan itu tidak lahir dari kebencian terhadap institusi negara. Justru sebaliknya, pertanyaan tersebut muncul karena negara memiliki kewajiban untuk melindungi setiap warga negaranya.
Ketika Kritik Dianggap Sebagai Ancaman
Demokrasi tidak dibangun untuk melahirkan masyarakat yang selalu mengangguk. Ia tumbuh dari perbedaan pendapat, perdebatan, bahkan pertentangan gagasan. Tanpa kritik, kekuasaan akan kehilangan salah satu alat terpenting untuk mengoreksi dirinya sendiri.
Mahasiswa memiliki tempat tersendiri dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Mereka bukan sekadar kelompok muda yang sedang mengejar gelar akademik. Mereka juga bagian dari masyarakat yang memiliki hak untuk mengawasi jalannya kekuasaan. Sejarah Indonesia memperlihatkan bahwa suara mahasiswa berkali-kali hadir dalam momen perubahan sosial dan politik.
Karena itu, ketika mahasiswa turun ke jalan, yang perlu diperiksa bukan semata-mata keberadaan mereka di ruang publik, melainkan juga alasan yang membuat mereka merasa perlu bersuara.
Negara tentu memiliki kewenangan menjaga ketertiban. Akan tetapi, kewenangan tersebut tidak pernah berarti memberikan kebebasan tanpa batas kepada aparat untuk menggunakan kekerasan. Penegakan hukum harus berjalan bersama penghormatan terhadap martabat manusia.
Kritik bukan kejahatan. Demonstrasi bukan pemberontakan. Dan perbedaan pendapat bukan alasan untuk merendahkan hak seseorang.
Universitas Tidak Boleh Berhenti pada Pembebasan
Di tengah peristiwa ini, langkah UGM patut diperhatikan. Rektor UGM, Ova Emilia, bersama jajaran pimpinan universitas mendatangi Polda DIY untuk mengupayakan pembebasan mahasiswa. Universitas juga menyatakan akan memberikan pendampingan hukum, bantuan medis, serta dukungan pemulihan fisik dan psikologis kepada mahasiswa terdampak.
Tidak berhenti di situ, UGM menginisiasi pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bersama perguruan tinggi lain. Tim tersebut direncanakan menghimpun keterangan berbagai pihak, mengumpulkan dokumentasi, mendengarkan pengalaman mahasiswa dan masyarakat terdampak, serta menelusuri dugaan kekerasan dalam proses pengamanan aksi.
Langkah ini penting. Sebab, tugas universitas bukan hanya menghasilkan sarjana, melainkan juga menjaga agar pengetahuan tetap memiliki keberanian moral.
Kampus seharusnya menjadi tempat ketika seseorang belajar mempertanyakan sesuatu tanpa harus kehilangan rasa aman. Di sana, mahasiswa tidak hanya diajarkan bagaimana menjawab pertanyaan dalam ujian, tetapi juga bagaimana mengajukan pertanyaan terhadap kehidupan.
Namun, pembebasan mahasiswa tidak boleh dianggap sebagai akhir dari persoalan. Kebebasan seseorang setelah diamankan tidak otomatis menjawab pertanyaan mengenai apa yang terjadi sebelumnya. Justru setelah mereka kembali, pekerjaan yang lebih penting harus dimulai: mengungkap fakta dan memastikan pertanggungjawaban apabila ditemukan pelanggaran.
TGPF tidak boleh sekadar menjadi nama yang terdengar meyakinkan dalam konferensi pers. Ia harus bekerja secara independen, terbuka, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Negara Harus Berani Mendengar
Ada perbedaan besar antara negara yang kuat dan negara yang takut. Negara yang kuat tidak merasa terancam oleh kritik. Ia sanggup mendengarkan, memeriksa, dan menjawab keberatan masyarakat melalui mekanisme hukum yang adil.
Sebaliknya, ketika kritik dibalas dengan intimidasi, masyarakat akan belajar satu hal yang berbahaya: bahwa diam lebih aman daripada berbicara.
Jika keadaan semacam itu dibiarkan, demokrasi mungkin masih memiliki gedung, lembaga, dan prosedur. Namun, perlahan-lahan ia kehilangan jiwanya. Sebab, demokrasi tanpa kebebasan berpendapat hanyalah sebuah bangunan yang tampak berdiri, tetapi kehilangan kehidupan di dalamnya.
Peristiwa Yogyakarta ini seharusnya menjadi pengingat bagi semua pihak. Kepolisian perlu memastikan setiap tindakan aparat dapat diperiksa secara objektif. Universitas harus konsisten melindungi mahasiswa. Sementara masyarakat tidak boleh kehilangan kepedulian terhadap hak-hak sipil, sekalipun mereka berbeda pandangan dengan para demonstran.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan semata-mata tentang delapan mahasiswa UGM. Ini tentang bagaimana sebuah negara memperlakukan warganya ketika mereka memilih untuk tidak diam.
Sebab, mahasiswa hari ini adalah bagian dari masyarakat yang akan menentukan wajah Indonesia esok hari. Mereka berhak tumbuh dalam ruang demokrasi yang menghargai pikiran, bukan dalam ketakutan yang membungkam pertanyaan.
Dan barangkali, pertanyaan paling penting yang perlu kita ajukan sekarang bukanlah mengapa mahasiswa turun ke jalan, melainkan mengapa sebuah negara yang mengaku demokratis masih harus belajar menerima kritik dari anak-anak mudanya sendiri.
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
