Pembangunan Ramah Masyarakat Adat: Berhenti Menjadikan Rakyat Adat Korban Kemajuan
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month 3 jam yang lalu
- visibility 9
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Pembangunan yang Mengusir, Bukan Mensejahterakan
TERASREPUBLIK.COM – Indonesia sering membanggakan pembangunan sebagai bukti kemajuan. Jalan dibangun, tambang dibuka, bendungan didirikan, dan kawasan hutan dikonversi. Namun, di balik gemerlap proyek tersebut, ada kelompok yang terus menjadi korban: masyarakat adat.
Pembangunan ramah masyarakat adat bukan sekadar jargon. Ia adalah tuntutan moral dan politik. Pembangunan yang mengusir masyarakat dari tanah leluhur, merusak sumber air, dan menghancurkan hutan bukanlah kemajuan. Ia adalah kemunduran yang dibungkus dengan bahasa pembangunan.
Masyarakat adat tidak menolak pembangunan. Mereka menolak pembangunan yang mengorbankan hidup mereka demi kepentingan segelintir pihak. Mereka menolak pembangunan yang menjadikan tanah ulayat sebagai komoditas, bukan ruang hidup.
Tanah Adat Bukan Lahan Kosong
Salah satu kesalahan terbesar dalam kebijakan pembangunan adalah menganggap tanah adat sebagai lahan kosong. Padahal, tanah tersebut telah dikelola selama generasi. Ia memiliki sejarah, memori, dan sistem pengetahuan yang tidak dapat digantikan.
Ketika negara menyerahkan izin kepada korporasi, masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber kehidupan mereka. Hutan dijadikan konsesi, mata air dicemari, dan tanah leluhur diubah menjadi proyek ekonomi. Semua itu dilakukan atas nama pembangunan, tetapi pembangunan bagi siapa?
Pembangunan ramah masyarakat adat harus dimulai dari pengakuan bahwa tanah adat bukan tanah negara. Ia adalah wilayah kelola masyarakat yang telah ada jauh sebelum negara modern berdiri.
Data yang Tidak Bisa Diabaikan
Di tingkat global, terdapat lebih dari 476 juta masyarakat adat di 90 negara, membentuk lebih dari 5.000 kelompok budaya, dan mencakup sekitar 6,2 persen populasi dunia. Wilayah mereka mencakup sekitar 28 persen permukaan bumi dan memuat 11 persen hutan dunia.un+1
Di Indonesia, pemerintah menargetkan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029. Namun, hingga Oktober 2026, baru 376.280 hektare yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan bahwa negara masih lambat dalam mengakui hak masyarakat adat.
Padahal, masyarakat adat telah lama menjadi penjaga hutan dan keanekaragaman hayati. Mereka bukan penghambat pembangunan. Mereka adalah mitra utama dalam menjaga bumi.
Pembangunan yang Berpihak pada Rakyat
Pembangunan ramah masyarakat adat harus berpihak pada rakyat. Ia harus menjamin hak ulayat, melindungi wilayah adat, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan.
Beberapa prinsip penting perlu ditegaskan:
- Pengakuan hak ulayat. Tanah adat harus diakui sebagai wilayah kelola masyarakat, bukan tanah negara.
- Partisipasi penuh. Masyarakat adat harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek pembangunan.
- Perlindungan lingkungan. Pembangunan tidak boleh merusak hutan, mata air, dan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan.
- Keadilan ekonomi. Manfaat pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat adat, bukan hanya oleh korporasi.
- Penyelesaian konflik. Konflik agraria harus diselesaikan secara adil dan transparan.
RUU Masyarakat Adat: Instrumen Kunci
Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat masih belum selesai. Padahal, undang-undang ini adalah instrumen kunci untuk menjamin pembangunan ramah masyarakat adat. Tanpa payung hukum yang kuat, pengakuan hutan adat akan selalu rentan dibatalkan atau dikurangi maknanya.
Salah satu poin kritis adalah pasal evaluasi 10 tahunan. Pasal ini berpotensi mencabut status masyarakat adat jika mereka dianggap tidak sesuai perkembangan zaman. Logika ini berbahaya. Ia membuka ruang bagi negara untuk menentukan siapa yang “masih asli” dan siapa yang “sudah punah”.
Padahal, eksistensi masyarakat adat tidak ditentukan oleh surat keputusan birokrasi. Ia ditentukan oleh praktik nyata: menjaga mata air, membagi hasil hutan, dan merawat memori kolektif. Negara bukan pencipta masyarakat adat. Negara datang belakangan.
Dari Retorika ke Tindakan
Pemerintah harus berhenti berpuas diri dengan retorika. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata: pengakuan tanah, perlindungan hutan, dan penguatan kewenangan masyarakat adat.
Beberapa langkah konkret perlu dilakukan:
- Percepat penetapan hutan adat. Target 1,4 juta hektare harus diterjemahkan menjadi target tahunan yang terukur dan transparan.
- Selesaikan RUU Masyarakat Adat. Undang-undang ini harus menjamin hak ulayat dan kewenangan penuh masyarakat adat atas wilayah mereka.
- Ubah logika evaluasi. Evaluasi harus fokus pada kinerja negara dalam melindungi hutan adat, bukan pada “keaslian” masyarakat adat.
- Perkuat partisipasi masyarakat adat. Mereka harus dilibatkan sebagai subyek utama dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.
- Hentikan perampasan lahan. Izin industri ekstraktif yang tumpang tindih dengan wilayah adat harus ditinjau ulang.
Menolak Pembangunan yang Menindas
Masyarakat adat tidak menolak pembangunan. Mereka menolak pembangunan yang menindas. Mereka menolak pembangunan yang mengorbankan hidup mereka demi kepentingan segelintir pihak.
Pembangunan ramah masyarakat adat adalah ujian nyata bagi demokrasi Indonesia. Jika negara serius menegakkan keadilan, maka ia harus berani melindungi tanah dan kewenangan masyarakat adat. Jika tidak, maka pembangunan hanya akan menjadi alat penindasan.
Penutup: Pembangunan yang Berpihak pada Rakyat
Waktu tidak menunggu. Bumi tidak menunggu. Masyarakat adat juga tidak boleh terus menunggu pengakuan yang seharusnya sudah lama diberikan.
Pembangunan ramah masyarakat adat bukan sekadar jargon. Ia adalah tuntutan moral dan politik. Negara harus berani mengakui bahwa tanah adat bukan tanah negara. Ia adalah wilayah kelola masyarakat yang telah ada jauh sebelum negara modern berdiri.
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
