Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Pembangunan Ramah Masyarakat Adat: Berhenti Menjadikan Rakyat Adat Korban Kemajuan

Pembangunan Ramah Masyarakat Adat: Berhenti Menjadikan Rakyat Adat Korban Kemajuan

  • account_circle Boas Sababang
  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • visibility 9
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Pembangunan yang Mengusir, Bukan Mensejahterakan

TERASREPUBLIK.COM – Indonesia sering membanggakan pembangunan sebagai bukti kemajuan. Jalan dibangun, tambang dibuka, bendungan didirikan, dan kawasan hutan dikonversi. Namun, di balik gemerlap proyek tersebut, ada kelompok yang terus menjadi korban: masyarakat adat.

Pembangunan ramah masyarakat adat bukan sekadar jargon. Ia adalah tuntutan moral dan politik. Pembangunan yang mengusir masyarakat dari tanah leluhur, merusak sumber air, dan menghancurkan hutan bukanlah kemajuan. Ia adalah kemunduran yang dibungkus dengan bahasa pembangunan.

Masyarakat adat tidak menolak pembangunan. Mereka menolak pembangunan yang mengorbankan hidup mereka demi kepentingan segelintir pihak. Mereka menolak pembangunan yang menjadikan tanah ulayat sebagai komoditas, bukan ruang hidup.

Tanah Adat Bukan Lahan Kosong

Salah satu kesalahan terbesar dalam kebijakan pembangunan adalah menganggap tanah adat sebagai lahan kosong. Padahal, tanah tersebut telah dikelola selama generasi. Ia memiliki sejarah, memori, dan sistem pengetahuan yang tidak dapat digantikan.

Ketika negara menyerahkan izin kepada korporasi, masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber kehidupan mereka. Hutan dijadikan konsesi, mata air dicemari, dan tanah leluhur diubah menjadi proyek ekonomi. Semua itu dilakukan atas nama pembangunan, tetapi pembangunan bagi siapa?

Pembangunan ramah masyarakat adat harus dimulai dari pengakuan bahwa tanah adat bukan tanah negara. Ia adalah wilayah kelola masyarakat yang telah ada jauh sebelum negara modern berdiri.

Data yang Tidak Bisa Diabaikan

Di tingkat global, terdapat lebih dari 476 juta masyarakat adat di 90 negara, membentuk lebih dari 5.000 kelompok budaya, dan mencakup sekitar 6,2 persen populasi dunia. Wilayah mereka mencakup sekitar 28 persen permukaan bumi dan memuat 11 persen hutan dunia.un+1

Di Indonesia, pemerintah menargetkan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029. Namun, hingga Oktober 2026, baru 376.280 hektare yang ditetapkan. Angka ini menunjukkan bahwa negara masih lambat dalam mengakui hak masyarakat adat.

Padahal, masyarakat adat telah lama menjadi penjaga hutan dan keanekaragaman hayati. Mereka bukan penghambat pembangunan. Mereka adalah mitra utama dalam menjaga bumi.

Pembangunan yang Berpihak pada Rakyat

Pembangunan ramah masyarakat adat harus berpihak pada rakyat. Ia harus menjamin hak ulayat, melindungi wilayah adat, dan melibatkan masyarakat dalam setiap tahap perencanaan.

Beberapa prinsip penting perlu ditegaskan:

  1. Pengakuan hak ulayat. Tanah adat harus diakui sebagai wilayah kelola masyarakat, bukan tanah negara.
  2. Partisipasi penuh. Masyarakat adat harus dilibatkan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi proyek pembangunan.
  3. Perlindungan lingkungan. Pembangunan tidak boleh merusak hutan, mata air, dan ekosistem yang menjadi sumber kehidupan.
  4. Keadilan ekonomi. Manfaat pembangunan harus dirasakan langsung oleh masyarakat adat, bukan hanya oleh korporasi.
  5. Penyelesaian konflik. Konflik agraria harus diselesaikan secara adil dan transparan.

RUU Masyarakat Adat: Instrumen Kunci

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat masih belum selesai. Padahal, undang-undang ini adalah instrumen kunci untuk menjamin pembangunan ramah masyarakat adat. Tanpa payung hukum yang kuat, pengakuan hutan adat akan selalu rentan dibatalkan atau dikurangi maknanya.

Salah satu poin kritis adalah pasal evaluasi 10 tahunan. Pasal ini berpotensi mencabut status masyarakat adat jika mereka dianggap tidak sesuai perkembangan zaman. Logika ini berbahaya. Ia membuka ruang bagi negara untuk menentukan siapa yang “masih asli” dan siapa yang “sudah punah”.

Padahal, eksistensi masyarakat adat tidak ditentukan oleh surat keputusan birokrasi. Ia ditentukan oleh praktik nyata: menjaga mata air, membagi hasil hutan, dan merawat memori kolektif. Negara bukan pencipta masyarakat adat. Negara datang belakangan.

Dari Retorika ke Tindakan

Pemerintah harus berhenti berpuas diri dengan retorika. Yang dibutuhkan adalah tindakan nyata: pengakuan tanah, perlindungan hutan, dan penguatan kewenangan masyarakat adat.

Beberapa langkah konkret perlu dilakukan:

  1. Percepat penetapan hutan adat. Target 1,4 juta hektare harus diterjemahkan menjadi target tahunan yang terukur dan transparan.
  2. Selesaikan RUU Masyarakat Adat. Undang-undang ini harus menjamin hak ulayat dan kewenangan penuh masyarakat adat atas wilayah mereka.
  3. Ubah logika evaluasi. Evaluasi harus fokus pada kinerja negara dalam melindungi hutan adat, bukan pada “keaslian” masyarakat adat.
  4. Perkuat partisipasi masyarakat adat. Mereka harus dilibatkan sebagai subyek utama dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan pembangunan.
  5. Hentikan perampasan lahan. Izin industri ekstraktif yang tumpang tindih dengan wilayah adat harus ditinjau ulang.

Menolak Pembangunan yang Menindas

Masyarakat adat tidak menolak pembangunan. Mereka menolak pembangunan yang menindas. Mereka menolak pembangunan yang mengorbankan hidup mereka demi kepentingan segelintir pihak.

Pembangunan ramah masyarakat adat adalah ujian nyata bagi demokrasi Indonesia. Jika negara serius menegakkan keadilan, maka ia harus berani melindungi tanah dan kewenangan masyarakat adat. Jika tidak, maka pembangunan hanya akan menjadi alat penindasan.

Penutup: Pembangunan yang Berpihak pada Rakyat

Waktu tidak menunggu. Bumi tidak menunggu. Masyarakat adat juga tidak boleh terus menunggu pengakuan yang seharusnya sudah lama diberikan.

Pembangunan ramah masyarakat adat bukan sekadar jargon. Ia adalah tuntutan moral dan politik. Negara harus berani mengakui bahwa tanah adat bukan tanah negara. Ia adalah wilayah kelola masyarakat yang telah ada jauh sebelum negara modern berdiri.

Penulis

Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Crane Patah di Proyek Pembangunan Mega Kuningan, Satu Pekerja Meninggal Dunia

    Crane Patah di Proyek Pembangunan Mega Kuningan, Satu Pekerja Meninggal Dunia

    • calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
    • account_circle Boas Sababang
    • visibility 52
    • 0Komentar

    Crane Patah di Proyek Pembangunan Mega Kuningan, Satu Pekerja Meninggal Dunia Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe! TERASREPUBLIK.COM – Jakarta – Sebuah crane di proyek pembangunan kawasan Mega Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, patah pada Jumat (13/11/2026) siang. Insiden tersebut menyebabkan seorang pekerja laki-laki meninggal dunia. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes […]

  • Juru Tulis Baru

    Juru Tulis Baru

    • calendar_month 1 jam yang lalu
    • account_circle Boas Sababang
    • visibility 14
    • 0Komentar

    Di kota tempat aku bekerja, orang-orang punya juru tulis baru. Ia tidak makan, tidak tidur, dan tidak pernah menuntut kenaikan upah. Cukup beri ia satu kalimat perintah, dan dalam tiga detik ia menyerahkan pidato, surat cinta, sambutan belasungkawa, dan permohonan maaf pejabat yang ketahuan korupsi, semuanya dengan tata bahasa yang rapi dan penyesalan yang terukur. […]

  • Grand Indonesia meraih peringkat pertama Asia dan kedua dunia di The Worldworthy 100: Shopping Malls 2026, satu-satunya wakil Indonesia.

    Grand Indonesia Jadi Mal Terbaik Asia dan Nomor 2 Dunia 2026

    • calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
    • account_circle Boas Sababang
    • visibility 42
    • 0Komentar

    Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe! JAKARTA, TERASREPUBLIK.COM– Grand Indonesia dinobatkan sebagai pusat perbelanjaan terbaik di Asia sekaligus terbaik kedua di dunia dalam daftar The Worldworthy 100: Shopping Malls 2026. Mal di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, itu menjadi satu-satunya wakil Indonesia dalam daftar tersebut. Grand Indonesia membukukan skor 9,22. […]

  • Hunger, thirst and chaos in southern Gaza as hostilities drive humanitarian aid to the brink of collapse
    War

    Hunger, thirst and chaos in southern Gaza as hostilities drive humanitarian aid to the brink of collapse

    • calendar_month Kamis, 8 Feb 2024
    • account_circle Boas Sababang
    • visibility 423
    • 0Komentar

    Twelve-year-old Do’a Atef spends her days knocking on doors begging for food, or gathering firewood from a dusty hill near a refugee camp outside Rafah, in southern Gaza, to cook the few tomatoes and peppers given to her by strangers. Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe! Do’a told NBC News that […]

  • Remote Ready: Essential Tech Tools for the Digital Nomad

    Remote Ready: Essential Tech Tools for the Digital Nomad

    • calendar_month Minggu, 23 Feb 2025
    • account_circle Lili Cheng
    • visibility 363
    • 0Komentar

    As the timeline of technology perpetually accelerates, 2023 emerges as a testament to human creativity and ingenuity. The realm of gadgets is no longer restricted to mere utility; it’s about amplifying human potential and redefining boundaries. With each passing day, these handheld marvels become an even more integrated part of our daily lives, intertwining with […]

  • Menunggu yang Belum Bernama

    Menunggu yang Belum Bernama

    • calendar_month Minggu, 8 Nov 2026
    • account_circle Boas Sababang
    • visibility 79
    • 0Komentar

    Aku belum pernah jatuh cinta. Tetapi aku sudah lama merasa penuh oleh sesuatu yang belum punya alamat. Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe! Aneh. Orang lapar tahu ia lapar karena ada makanan di dunia. Orang haus tahu ia haus karena ada air. Lalu apa yang kutunggu sehingga hatiku begini sesak? Belum […]

expand_less DMCA.com Protection Status