Ijazah Paket C Anggota DPR: Sah, tapi Siapa Menjaga Mutu Wakil Rakyat?
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month 20 jam yang lalu
- visibility 23
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Kertas dan Kursi
TERASREPUBLIK.COM – Di negeri ini, selembar kertas sering lebih dipercaya daripada manusia yang membawanya. Sejak zaman kantor-kantor kolonial, ijazah adalah pintu. Yang memegangnya masuk lewat depan; yang tidak, menunggu di halaman belakang. Maka ketika orang ramai menyoal wakil rakyat berijazah Paket C, saya bertanya lebih dulu: siapa sebenarnya yang sedang diadili, orangnya atau kertasnya?
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Duduk perkaranya sederhana. KPU membenarkan ada anggota DPR yang lulusan Paket C. Dari 580 kursi di Senayan, 191 diisi mereka yang tercatat berpendidikan SMA atau sederajat. Sebuah petisi meminta semua ijazah dibuka dan diverifikasi, dan puluhan ribu orang menandatanganinya. Para pimpinan dewan menjawab tenang: datanya ada di KPU, silakan telusuri.
Sejarah negeri ini punya ingatan pahit tentang kertas. Dahulu pintu sekolah hanya terbuka bagi anak yang lahir dari darah tertentu, sementara kepandaian anak-anak lain dibiarkan layu di pinggir jalan. Bangsa ini kemudian bersumpah mencerdaskan semua orang, dan pendidikan kesetaraan adalah salah satu cara menepati sumpah itu. Mengejek lulusannya sama dengan menertawakan sumpah kita sendiri.
Pendidikan kesetaraan tidak lahir dari kemalasan. Ia lahir dari kenyataan negeri yang timpang: anak yang berhenti sekolah karena ayahnya sakit, karena ladang butuh tangan, karena sekolah terlalu jauh dari rumah. Ada yang bekerja siang hari dan membaca malam hari, lalu lulus. Orang seperti itu pantas dihormati, bukan dicurigai. Merendahkan mereka berarti mewarisi tabiat priyayi lama, yang mengukur harga manusia dari seragam sekolahnya.
Namun jangan buru-buru puas dengan pembelaan yang terlalu mudah. Paket C itu sah, setara SMA, dan hak untuk dipilih tidak boleh dirampas oleh gengsi gelar. Soal itu selesai. Yang belum selesai adalah soal yang lebih sulit: kursi di Senayan bukan sekadar hak, ia juga pekerjaan. Wakil rakyat membaca anggaran, menyusun undang-undang, menguji menteri. Ia digaji, ditunjang, dan dibiayai dari pajak, termasuk pajak orang-orang yang tak sempat bersekolah sama sekali. Maka kita berhak bertanya bukan hanya “sahkah kertasmu?”, melainkan “sanggupkah kau bekerja?”
Kesanggupan tidak otomatis lahir dari gelar. Banyak sarjana tertidur dalam rapat, dan banyak lulusan sekolah kesetaraan bekerja lebih jujur. Tetapi kesanggupan harus bisa diperiksa, dan pemeriksa pertama bukan rakyat di bilik suara. Pemeriksa pertama adalah partai. Merekalah yang menyusun daftar calon, merekalah yang menimbang siapa pantas ditaruh di nomor urut atas. Apakah yang mereka cari orang yang paham membaca angka belanja negara, atau orang yang pandai mengumpulkan suara: artis, kerabat, pemilik modal? Politik kita terlalu sering memperlakukan rakyat sebagai angka dan wakilnya sebagai kendaraan. Bila begitu, Paket C hanya dijadikan kambing hitam, sementara pabrik calonnya tak pernah diperiksa.
Ada pula soal yang lebih gelap dari mutu, yakni kejujuran kertas. Mahkamah Konstitusi pernah membatalkan kemenangan seorang calon bupati di Palopo karena ijazah Paket C-nya tak terbukti keasliannya. Kasus semacam itu merugikan dua pihak sekaligus: rakyat yang ditipu, dan para lulusan Paket C yang jujur, yang namanya ikut tercemar. Karena itu keterbukaan bukan penghinaan. Ia justru perlindungan bagi yang bersih. Memang benar data ada di KPU, tetapi data yang hanya terjangkau oleh yang punya waktu, akses, dan nyali bukanlah keterbukaan. Ia terbuka di atas kertas saja.
Jadi apa yang patut dituntut? Pertama, jangan jadikan Paket C bahan olok-olok; itu pengkhianatan terhadap janji pendidikan untuk semua. Kedua, tuntut partai menjelaskan bagaimana mereka menyaring calon, dan tuntut KPU menyajikan data pendidikan dengan cara yang mudah dibaca siapa saja. Ketiga, ukur wakil rakyat dari kerjanya: sikap mereka pada anggaran, keberanian mereka membela yang lemah, kesediaan mereka duduk bersama rakyat yang memilihnya.
Sejarah mengajarkan satu hal yang pahit: bangsa yang terlalu mengagungkan gelar mudah ditipu oleh orang bergelar. Ijazah hanya membuktikan seseorang pernah belajar. Hanya kerja yang membuktikan ia masih belajar, dan masih ingat untuk siapa ia duduk di kursi itu.
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
