Aktivis Dunia Bela Karst Gunungsewu, Desak Ekspansi Pariwisata Dihentikan
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
- visibility 109
- comment 1 komentar
- print Cetak

Aktivis Friends of the Earth dan WALHI Yogyakarta menuntut penghentian ekspansi pariwisata yang merusak karst Gunungsewu di Gunungkidul.
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TERASREPUBLIK.COM-Di selatan Gunungkidul, bentang karst menyimpan cadangan air dan menjadi tempat berpijak orang-orang pesisir. Kini ruang itu diperebutkan oleh pembangunan pariwisata, dan perkaranya sampai ke telinga orang-orang dari berbagai benua. Pada 17 sampai 21 Oktober 2026, sedikitnya 120 aktivis dan delegasi yang tergabung dalam Friends of the Earth (FoE) berkumpul di Yogyakarta. Mereka menyatakan bahwa perusakan Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Gunungsewu harus dihentikan.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Forum Asia Pasifik System Change Convergence Bersolidaritas untuk Warga Pesisir Gunungkidul
Forum itu bernama Asia Pasifik System Change Convergence. Pesertanya datang dari delapan negara Asia-Pasifik, ditambah wakil jaringan aktivis lingkungan dari Afrika, Amerika, dan Eropa. Mereka menyatakan berdiri bersama warga pesisir Gunungkidul yang sedang mempertahankan ruang hidupnya dari gempuran investasi pariwisata.
Krisis Ganda: Fungsi Ekologis Karst Rusak, Warga Tersingkir
Egit Andre Kelana dari WALHI Yogyakarta, dalam keterangan tertulis yang diterima Mojok pada Kamis, 29 Oktober 2026, menyebut ambisi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur pariwisata telah memicu krisis ganda. Pertama, fungsi ekologis karst Gunungsewu yang vital bagi cadangan air dihancurkan. Kedua, ketimpangan penguasaan lahan secara sistematis menyingkirkan masyarakat lokal. Warga di kawasan Pantai Sanglen dan Pantai Watu Bolong ia sebut sebagai contoh nyata dari ruang hidup yang kini terancam.
Kritik terhadap Relasi Modal, Pemerintah, dan Sultan Ground
Forum menilai kerusakan karst tak akan berhenti tanpa membongkar relasi kuasa di baliknya. WALHI dan jaringan FoE mengkritik apa yang mereka sebut “perkawinan” antara pemilik modal, lemahnya keberpihakan pemerintah kepada warga, dan dominasi kewenangan institusi feodal. Menurut mereka, klaim tanah dengan dalih Sultan Ground kerap menjadi bagian dari mekanisme perampasan ruang hidup yang selama ini dikelola turun-temurun oleh masyarakat. Egit berpendapat bahwa sistemnya harus diubah.
Itu pandangan WALHI dan jaringan FoE. Liputan Mojok tidak memuat tanggapan pemerintah, pihak Keraton, maupun pelaku usaha pariwisata atas kritik tersebut.
Tiga Tuntutan di Bawah Slogan “Karst untuk Seumur Hidup, Tidak Dijual”
Dengan slogan itu, aliansi masyarakat sipil lintas benua ini merumuskan tiga tuntutan kepada pemerintah. Pertama, menolak seluruh pengembangan industri pariwisata skala besar di kawasan karst Gunungsewu. Kedua, menutup industri pariwisata yang terbukti merusak ekosistem karst. Ketiga, mewujudkan keadilan ekonomi yang berpusat pada kedaulatan warga lokal.
Jaringan global itu menegaskan bahwa perampasan ruang hidup di Gunungkidul bukan sekadar masalah lokal. Menurut mereka, ia adalah buah dari sistem ekonomi-politik ekstraktif.
Pariwisata selalu datang membawa janji kesejahteraan. Yang ditanyakan orang-orang di Yogyakarta itu sederhana: siapa yang sebenarnya kebagian? Tinggal ditunggu apakah suara dari berbagai benua ini terdengar sampai ke meja-meja tempat izin ditandatangani.
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
