Respons Sri Sultan Soal Ormas dan Upah Jogja Tak Memuaskan
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month Jumat, 13 Nov 2026
- visibility 83
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TERASREPUBLIK.COM – Yogyakarta — Respons Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sri Sultan Hamengku Buwono X, terhadap sejumlah tuntutan massa aksi dinilai belum memuaskan. Dalam dialog di Halaman Pintu Gerbang Kompleks Kepatihan, Yogyakarta, Selasa (10/11/2026), Sultan menyampaikan bahwa kebijakan Jaga Warga akan dipertimbangkan ulang, sementara persoalan upah minimum masih menunggu mekanisme dan keputusan pihak terkait.yogyakarta.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Massa aksi yang tergabung dalam Aliansi Jogja Memanggil (AJM), mahasiswa, pengemudi ojek daring, dan elemen masyarakat sipil mendatangi Kantor Gubernur DIY untuk menyampaikan aspirasi. Mereka menuntut pencabutan pengaturan Jaga Warga, penyelesaian kasus Stadion Mandala Krida, serta kenaikan upah minimum yang dinilai belum mencerminkan biaya hidup layak.
Sri Sultan menemui massa sekitar pukul 15.30 WIB setelah para demonstran menunggu sejak pukul 14.00 WIB. Gubernur DIY duduk bersila di tengah massa dan menyampaikan pesan agar unjuk rasa tetap dilakukan secara damai. “Kalian boleh berunjuk rasa, boleh menghaturkan keresahan kalian, tapi jangan anarkis,” ujarnya.
Jaga Warga Ditinjau
Terkait tuntutan pencabutan pengaturan ormas Jaga Warga, Sri Sultan menjelaskan bahwa kebijakan itu pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga keamanan dan ketenteraman warga. Namun, ia membuka ruang peninjauan apabila implementasinya justru menghambat perkembangan demokrasi.
“Kalau memang itu mempersulit tumbuhnya demokratisasi, ya akan kami tinjau,” kata Sultan, sebagaimana dikutip Mojok.
Pernyataan tersebut belum dianggap cukup oleh perwakilan massa. Mereka menilai belum ada kepastian mengenai langkah konkret pemerintah daerah, termasuk batas waktu peninjauan maupun mekanisme partisipasi masyarakat dalam evaluasi kebijakan.
Mandala Krida Masih Barang Bukti
Mengenai Stadion Mandala Krida, Sultan menjelaskan bahwa pemerintah daerah belum dapat menggunakan fasilitas tersebut secara bebas karena statusnya masih terkait dengan barang bukti perkara hukum. Ia menegaskan pihaknya tidak dapat bertindak sewenang-wenang terhadap aset yang sedang bersinggungan dengan proses hukum.
Massa aksi menilai penjelasan itu belum menjawab tuntutan mereka terkait pengusutan dugaan korupsi pembangunan Stadion Mandala Krida. Mereka mendesak proses hukum berjalan transparan dan fasilitas publik dapat kembali dimanfaatkan masyarakat.
Upah Minimum Belum Pasti
Isu upah menjadi salah satu poin yang paling menonjol dalam aksi tersebut. Massa menuntut kenaikan upah minimum di Yogyakarta menjadi Rp4,6 juta, yang mereka anggap lebih sesuai dengan kebutuhan hidup layak pekerja.yogyakarta.
Sri Sultan menjelaskan bahwa penetapan upah minimum tidak sepenuhnya berada dalam kewenangan gubernur. Menurutnya, kebijakan tersebut mengikuti ketentuan pengupahan, mempertimbangkan berbagai indikator, serta menunggu keputusan Menteri Ketenagakerjaan.
“Kalau soal upah murah itu memang menjadi keluhan yang sudah lama kami dengar, tapi kembali lagi penetapan upah daerah itu kan bukan dari kami saja,” ujar Sultan.
Dalam pemberitaan Kompas, Sultan menyatakan penentuan kenaikan Upah Minimum Provinsi mengacu pada pertumbuhan ekonomi, inflasi daerah, dan indeks alpha. Perhitungan itu digodok Dewan Pengupahan Daerah yang terdiri atas unsur pemerintah, pengusaha, dan buruh.
Namun, massa aksi menilai jawaban tersebut masih bersifat administratif. Bagi mereka, upah layak bukan sekadar persoalan formula atau mekanisme, melainkan persoalan langsung mengenai kemampuan pekerja memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Dialog Tanpa Kesepakatan
Dialog antara Sri Sultan dan massa aksi berakhir tanpa kesepakatan konkret. Perwakilan AJM menyatakan belum ada jawaban yang benar-benar menjawab substansi tuntutan, khususnya mengenai kepastian tindak lanjut pemerintah daerah.
Setelah pertemuan, massa aksi melanjutkan demonstrasi dengan berjalan kaki menuju Titik Nol Kilometer Yogyakarta. Di lokasi tersebut, mereka kembali menyampaikan orasi dan menuntut jawaban yang lebih tegas dari pemerintah.
Hingga laporan ini dibuat, belum ada pengumuman resmi mengenai jadwal peninjauan kebijakan Jaga Warga maupun langkah lanjutan pemerintah DIY terkait tuntutan upah. Massa aksi menegaskan mereka akan terus menyuarakan aspirasi selama tuntutan tersebut belum mendapat penyelesaian.mojok+1
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
