Dugaan Makar Penyadapan Prabowo: Yusril Sebut Hasil Sadapan Listyo Cs Bisa Dipakai Tokoh untuk Gulingkan Presiden
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month Rabu, 18 Nov 2026
- visibility 58
- comment 0 komentar
- print Cetak

sumber: kumparan
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TERASREPUBLIK.COM – JAKARTA — Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra membuka kemungkinan besar bahwa hasil penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto tidak berhenti sebagai informasi rahasia di lingkungan Polri. Menurutnya, penyidikan kini menunjuk adanya indikasi bahwa data tersebut dimanfaatkan pihak luar kepolisian untuk tujuan politik, termasuk dugaan upaya menggulingkan pemerintahan Presiden Prabowo.
Pernyataan itu disampaikan Yusril dalam konferensi pers di Kemenko Kumham Imipas, Jakarta, Rabu, 18 November 2026. Ia menegaskan penyidikan masih berlangsung dan belum ada penetapan tersangka baru terkait dugaan makar, tetapi jalannya penyelidikan telah mengarah pada kemungkinan pelibatan pejabat, birokrat, maupun aktor intelektual di luar Polri.
Dari Penyadapan ke Makar
Kasus ini awalnya berfokus pada dugaan penyadapan ilegal terhadap nomor telepon Presiden Prabowo, sejumlah pejabat negara, tokoh politik, tokoh ormas, pengusaha, hingga media. Polri kemudian menetapkan mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo serta tiga perwira tinggi lain sebagai tersangka penyadapan ilegal dan penghapusan data elektronik.
Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR pada 12 November 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menyebut Listyo Sigit sebagai pihak yang diduga memberi perintah dan menentukan target penyadapan, baik secara lisan maupun melalui WhatsApp, kepada Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution selaku mantan Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri. Listyo juga disebut sebagai pengguna akhir atau end user hasil penyadapan.
Yusril menilai peran end user itu penting karena menyangkut pertanyaan mendasar: untuk apa informasi hasil penyadapan itu digunakan. Ia menegaskan penyidik tidak boleh berhenti pada persoalan teknis penyadapan, tetapi harus menelusuri rantai perintah, penerima data, dan pihak yang memanfaatkannya.
“Pemeriksaan ini memang masih terbatas kepada kalangan internal Polri, tapi tidak tutup kemungkinan kalau sudah koneksinya dengan yang lain, dan kemudian juga untuk apa hasil sadapan ini digunakan, sangat mungkin bahwa ini juga akan melibatkan pihak di luar institusi Polri,” kata Yusril, sebagaimana dikutip Kumparan.
Petunjuk Tujuan Politik
Pernyataan paling menonjol dari Yusril adalah indikasi adanya tujuan tertentu di balik penggunaan hasil penyadapan: membuat Presiden Prabowo tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya sebagaimana mestinya. Dalam kerangka hukum, itu menjadi dasar dugaan tindak pidana makar yang kini naik ke tahap penyidikan.
Yusril tidak menyebut nama tokoh, partai, lembaga, maupun kelompok yang diduga terlibat. Ia juga tidak menyatakan telah ada bukti final bahwa benar-benar terdapat upaya menggulingkan pemerintahan. Namun, ketika ditanya apakah pengguna akhir hasil penyadapan dapat memiliki tujuan menggulingkan Presiden, Yusril menjawab, “Bisa jadi begitu, tapi tergantung pada hasil penyidikan seperti apa.”
Pernyataan tersebut menempatkan kasus ini pada wilayah yang sangat sensitif. Penyadapan terhadap kepala negara bukan sekadar pelanggaran prosedur kepolisian atau pelanggaran privasi; bila terbukti digunakan untuk merancang tekanan politik, kasusnya dapat menyentuh stabilitas konstitusional dan keamanan negara.
Aktor Intelektual Dicari
Yusril menekankan bahwa penyidikan harus sampai pada “aktor intelektual” di balik dugaan tindak pidana. Istilah itu mengacu pada pihak yang merancang, menggerakkan, atau mendanai suatu perbuatan, meskipun tidak secara langsung melakukan penyadapan.
Dalam konteks kasus ini, aktor intelektual dapat berada pada beberapa titik: pemberi perintah awal penyadapan, penyusun target dan prioritas informasi, pihak yang mengolah data menjadi laporan, serta pihak yang menggunakan laporan untuk memengaruhi keputusan politik atau keamanan. Polri sendiri menyatakan masih menelusuri kemungkinan adanya penerima hasil penyadapan selain Listyo Sigit.
Kapolri Suyudi sebelumnya menjelaskan bahwa peran Listyo sebagai end user dikaitkan dengan dugaan menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana. Artinya, penyidik berupaya membuktikan bukan hanya siapa yang menyadap, tetapi juga siapa yang memerintahkan dan bagaimana hasilnya dialirkan.
Belum Ada Bukti Pembunuhan
Yusril juga merespons spekulasi publik mengenai kemungkinan adanya rencana pembunuhan Presiden Prabowo. Ia menegaskan, hingga saat ini penyidik belum menemukan keterkaitan antara dugaan makar tersebut dengan rencana pembunuhan presiden.
Pernyataan ini penting untuk menjaga batas antara fakta penyidikan dan narasi politik. Dugaan makar yang dikemukakan pemerintah mengarah pada upaya menghalangi presiden menjalankan tugas, bukan pada temuan bukti pembunuhan.
Meski demikian, kemunculan istilah “makar” dalam kasus penyadapan presiden menimbulkan tekanan besar terhadap proses hukum. Mantan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi sebelumnya juga menyebut dugaan penyadapan tersebut “mengarah ke perbuatan makar,” menandakan posisi resmi Istana telah mengangkat kasus ini ke ranah keamanan negara.
Tantangan Pembuktian
Kasus ini menghadapi sejumlah tantangan pembuktian. Penyidik perlu membuktikan adanya perintah penyadapan, target yang ditentukan, aliran data, penerima hasil, serta niat dan tujuan penggunaan informasi tersebut. Bukti digital, rekaman komunikasi, keterangan saksi, dan jejak sistem monitoring akan menjadi kunci.nasional.
Tantangan lain adalah memisahkan fakta dari interpretasi politik. Yusril sendiri menegaskan dugaan adanya pihak yang ingin menggulingkan Prabowo masih harus dibuktikan melalui penyidikan. Dengan kata lain, pernyataan pejabat tinggi bukan otomatis merupakan putusan hukum atas siapa pun.
Namun, perkembangan ini menunjukkan penyidikan tidak lagi berhenti pada empat perwira Polri yang telah menjadi tersangka. Pemerintah menekankan kemungkinan pemeriksaan diperluas kepada pejabat atau birokrasi pemerintahan lain yang terkait dengan tujuan penyadapan.
Ujian Kepercayaan Publik
Bagi publik, kasus ini menjadi ujian bagi integritas aparat keamanan dan kepastian hukum. Jika penyadapan terhadap presiden benar-benar terjadi, muncul pertanyaan serius tentang siapa yang mengawasi kekuasaan kepolisian, bagaimana data rahasia negara dilindungi, dan siapa yang dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk kepentingan politik.
Sementara itu, prinsip praduga tak bersalah tetap menjadi batas penting. Listyo Sigit dan para tersangka lain belum dinyatakan bersalah dalam dugaan makar; penetapan tersangka dalam perkara penyadapan tidak serta-merta berarti mereka terbukti melakukan makar.
Yang jelas, pernyataan Yusril menandai pergeseran penting: kasus penyadapan yang semula tampak sebagai persoalan internal Polri kini diduga memiliki dimensi politik yang lebih luas. Jika penyidik berhasil menelusuri aktor intelektual dan tujuan penggunaan data, kasus ini dapat menjadi salah satu uji tuntas paling besar terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan perlindungan institusi presiden di Indonesia
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
