Menagih Kedaulatan Agraria Masyarakat Adat: Tanah Bukan Hadiah Negara, tetapi Hak yang Telah Ada
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month 3 jam yang lalu
- visibility 12
- comment 0 komentar
- print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Rekognisi Tanpa Redistribusi: Janji Kosong bagi Masyarakat Adat
TERAREPUBLIK.COM – Indonesia sering membanggakan diri sebagai negara yang mengakui keberadaan masyarakat adat. Namun, pengakuan itu kerap berhenti di atas kertas. Negara bersedia menyebut nama masyarakat adat, tetapi enggan mengembalikan tanah, hutan, dan wilayah kelola yang selama ini direbut atas nama pembangunan.
Inilah paradoks yang paling menyakitkan: negara mengakui masyarakat adat sebagai subjek, tetapi menolak memberi mereka kedaulatan agraria. Pengakuan tanpa redistribusi hanyalah retorika. Ia tidak mengubah peta kekuasaan, tidak mengembalikan tanah, dan tidak melindungi hutan dari serangan korporasi.
Masyarakat adat tidak meminta belas kasihan. Mereka menagih hak yang telah ada jauh sebelum negara modern berdiri. Tanah ulayat bukan tanah negara yang boleh dialokasikan sesuka hati. Ia adalah ruang hidup, situs leluhur, dan fondasi ekonomi komunitas.
Negara Bukan Pemilik Mutlak Tanah
Undang-Undang Pokok Agraria 1960 sebenarnya telah menegaskan bahwa negara bukan pemilik mutlak tanah. Negara hanyalah pengatur. Namun, dalam praktiknya, negara sering bertindak seolah-olah ia adalah pemilik tertinggi atas seluruh tanah di Indonesia.
Doktrin domein verklaring era kolonial Belanda masih hidup dalam kebijakan kehutanan dan pertambangan. Tanah yang tidak bersertifikat perorangan dianggap milik negara. Padahal, bagi masyarakat adat, tanah tersebut telah dikelola selama generasi. Ia bukan tanah kosong. Ia adalah wilayah adat.
Ketika negara menyerahkan izin kepada korporasi, masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber kehidupan mereka. Hutan dijadikan konsesi, mata air dicemari, dan tanah leluhur diubah menjadi proyek ekonomi. Semua itu dilakukan atas nama pembangunan, tetapi pembangunan bagi siapa?
Kedaulatan Agraria Bukan Sekadar Hak Milik
Kedaulatan agraria masyarakat adat bukan sekadar hak milik atas tanah. Ia mencakup hak untuk mengelola, melindungi, dan menentukan nasib wilayah adat. Masyarakat adat harus memiliki kewenangan penuh atas hutan, mata air, dan sumber penghidupan mereka.
Sayangnya, kebijakan negara sering membatasi kewenangan tersebut. Masyarakat adat hanya diberi ruang terbatas, sementara korporasi mendapat akses luas. Ini bukan keadilan. Ini adalah ketidakadilan struktural yang telah berlangsung lama.
Pengakuan hutan adat, misalnya, sering disambut sebagai kemenangan. Namun, jika luasnya kecil dan prosesnya lambat, maka itu hanya simbol. Ia tidak mengubah struktur kepemilikan yang timpang.
Data yang Menunjukkan Ketimpangan
Indonesia menargetkan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029. Namun, hingga Oktober 2026, baru 376.280 hektare yang ditetapkan. Artinya, masih ada sekitar 1,02 juta hektare yang harus diselesaikan.kehutanan.go
Angka ini menunjukkan bahwa negara masih lambat dalam mengembalikan hak masyarakat adat. Padahal, masyarakat adat telah lama menjadi penjaga hutan dan keanekaragaman hayati. Mereka bukan penghambat pembangunan. Mereka adalah mitra utama dalam menjaga bumi.
Di tingkat global, terdapat lebih dari 476 juta masyarakat adat di 90 negara, membentuk lebih dari 5.000 kelompok budaya, dan mencakup sekitar 6,2 persen populasi dunia. Wilayah mereka mencakup sekitar 28 persen permukaan bumi dan memuat 11 persen hutan dunia.un+1
Angka-angka ini menunjukkan bahwa masyarakat adat bukan kelompok kecil yang dapat diabaikan. Mereka adalah bagian penting dari solusi iklim dan keberlanjutan.
RUU Masyarakat Adat: Ujian Kedaulatan Agraria
Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat masih belum selesai. Padahal, undang-undang ini adalah instrumen kunci untuk menjamin kedaulatan agraria masyarakat adat. Tanpa payung hukum yang kuat, pengakuan hutan adat akan selalu rentan dibatalkan atau dikurangi maknanya.
Salah satu poin kritis adalah pasal evaluasi 10 tahunan. Pasal ini berpotensi mencabut status masyarakat adat jika mereka dianggap tidak sesuai perkembangan zaman. Logika ini berbahaya. Ia membuka ruang bagi negara untuk menentukan siapa yang “masih asli” dan siapa yang “sudah punah”.
Padahal, eksistensi masyarakat adat tidak ditentukan oleh surat keputusan birokrasi. Ia ditentukan oleh praktik nyata: menjaga mata air, membagi hasil hutan, dan merawat memori kolektif. Negara bukan pencipta masyarakat adat. Negara datang belakangan.
Dari Pengakuan ke Redistribusi Nyata
Pemerintah harus berhenti berpuas diri dengan pengakuan simbolik. Yang dibutuhkan adalah redistribusi nyata: pengembalian tanah, pengakuan wilayah adat, dan penguatan kewenangan masyarakat adat.
Beberapa langkah konkret perlu dilakukan:
- Percepat penetapan hutan adat. Target 1,4 juta hektare harus diterjemahkan menjadi target tahunan yang terukur dan transparan.
- Selesaikan RUU Masyarakat Adat. Undang-undang ini harus menjamin hak ulayat dan kewenangan penuh masyarakat adat atas wilayah mereka.
- Ubah logika evaluasi. Evaluasi harus fokus pada kinerja negara dalam melindungi hutan adat, bukan pada “keaslian” masyarakat adat.
- Perkuat partisipasi masyarakat adat. Mereka harus dilibatkan sebagai subyek utama dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan agraria.
- Hentikan perampasan lahan. Izin industri ekstraktif yang tumpang tindih dengan wilayah adat harus ditinjau ulang.
Menagih Keadilan, Bukan Belas Kasihan
Masyarakat adat tidak meminta belas kasihan. Mereka menagih keadilan. Mereka menagih hak yang telah ada jauh sebelum negara modern berdiri. Tanah ulayat bukan hadiah negara. Ia adalah hak yang harus dikembalikan.
Kedaulatan agraria masyarakat adat adalah ujian nyata bagi demokrasi Indonesia. Jika negara serius menegakkan keadilan, maka ia harus berani mengembalikan tanah dan kewenangan kepada masyarakat adat. Jika tidak, maka pengakuan hanya akan menjadi retorika kosong.
Penutup: Waktu Menagih Kedaulatan Agraria
Waktu tidak menunggu. Bumi tidak menunggu. Masyarakat adat juga tidak boleh terus menunggu pengakuan yang seharusnya sudah lama diberikan.
Negara harus berani mengakui bahwa tanah bukan milik mutlak negara. Tanah adalah milik masyarakat yang telah mengelolanya selama generasi. Kedaulatan agraria masyarakat adat harus dikembalikan, bukan hanya diakui di atas kertas.
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
