Breaking News
light_mode
Trending Tags
Beranda » Opini » Menagih Kedaulatan Agraria Masyarakat Adat: Tanah Bukan Hadiah Negara, tetapi Hak yang Telah Ada

Menagih Kedaulatan Agraria Masyarakat Adat: Tanah Bukan Hadiah Negara, tetapi Hak yang Telah Ada

  • account_circle Boas Sababang
  • calendar_month 3 jam yang lalu
  • visibility 12
  • comment 0 komentar
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Rekognisi Tanpa Redistribusi: Janji Kosong bagi Masyarakat Adat

TERAREPUBLIK.COM – Indonesia sering membanggakan diri sebagai negara yang mengakui keberadaan masyarakat adat. Namun, pengakuan itu kerap berhenti di atas kertas. Negara bersedia menyebut nama masyarakat adat, tetapi enggan mengembalikan tanah, hutan, dan wilayah kelola yang selama ini direbut atas nama pembangunan.

Inilah paradoks yang paling menyakitkan: negara mengakui masyarakat adat sebagai subjek, tetapi menolak memberi mereka kedaulatan agraria. Pengakuan tanpa redistribusi hanyalah retorika. Ia tidak mengubah peta kekuasaan, tidak mengembalikan tanah, dan tidak melindungi hutan dari serangan korporasi.

Masyarakat adat tidak meminta belas kasihan. Mereka menagih hak yang telah ada jauh sebelum negara modern berdiri. Tanah ulayat bukan tanah negara yang boleh dialokasikan sesuka hati. Ia adalah ruang hidup, situs leluhur, dan fondasi ekonomi komunitas.

Negara Bukan Pemilik Mutlak Tanah

Undang-Undang Pokok Agraria 1960 sebenarnya telah menegaskan bahwa negara bukan pemilik mutlak tanah. Negara hanyalah pengatur. Namun, dalam praktiknya, negara sering bertindak seolah-olah ia adalah pemilik tertinggi atas seluruh tanah di Indonesia.

Doktrin domein verklaring era kolonial Belanda masih hidup dalam kebijakan kehutanan dan pertambangan. Tanah yang tidak bersertifikat perorangan dianggap milik negara. Padahal, bagi masyarakat adat, tanah tersebut telah dikelola selama generasi. Ia bukan tanah kosong. Ia adalah wilayah adat.

Ketika negara menyerahkan izin kepada korporasi, masyarakat adat kehilangan akses terhadap sumber kehidupan mereka. Hutan dijadikan konsesi, mata air dicemari, dan tanah leluhur diubah menjadi proyek ekonomi. Semua itu dilakukan atas nama pembangunan, tetapi pembangunan bagi siapa?

Kedaulatan Agraria Bukan Sekadar Hak Milik

Kedaulatan agraria masyarakat adat bukan sekadar hak milik atas tanah. Ia mencakup hak untuk mengelola, melindungi, dan menentukan nasib wilayah adat. Masyarakat adat harus memiliki kewenangan penuh atas hutan, mata air, dan sumber penghidupan mereka.

Sayangnya, kebijakan negara sering membatasi kewenangan tersebut. Masyarakat adat hanya diberi ruang terbatas, sementara korporasi mendapat akses luas. Ini bukan keadilan. Ini adalah ketidakadilan struktural yang telah berlangsung lama.

Pengakuan hutan adat, misalnya, sering disambut sebagai kemenangan. Namun, jika luasnya kecil dan prosesnya lambat, maka itu hanya simbol. Ia tidak mengubah struktur kepemilikan yang timpang.

Data yang Menunjukkan Ketimpangan

Indonesia menargetkan pengakuan 1,4 juta hektare hutan adat hingga 2029. Namun, hingga Oktober 2026, baru 376.280 hektare yang ditetapkan. Artinya, masih ada sekitar 1,02 juta hektare yang harus diselesaikan.kehutanan.go

Angka ini menunjukkan bahwa negara masih lambat dalam mengembalikan hak masyarakat adat. Padahal, masyarakat adat telah lama menjadi penjaga hutan dan keanekaragaman hayati. Mereka bukan penghambat pembangunan. Mereka adalah mitra utama dalam menjaga bumi.

Di tingkat global, terdapat lebih dari 476 juta masyarakat adat di 90 negara, membentuk lebih dari 5.000 kelompok budaya, dan mencakup sekitar 6,2 persen populasi dunia. Wilayah mereka mencakup sekitar 28 persen permukaan bumi dan memuat 11 persen hutan dunia.un+1

Angka-angka ini menunjukkan bahwa masyarakat adat bukan kelompok kecil yang dapat diabaikan. Mereka adalah bagian penting dari solusi iklim dan keberlanjutan.

RUU Masyarakat Adat: Ujian Kedaulatan Agraria

Rancangan Undang-Undang (RUU) Masyarakat Adat masih belum selesai. Padahal, undang-undang ini adalah instrumen kunci untuk menjamin kedaulatan agraria masyarakat adat. Tanpa payung hukum yang kuat, pengakuan hutan adat akan selalu rentan dibatalkan atau dikurangi maknanya.

Salah satu poin kritis adalah pasal evaluasi 10 tahunan. Pasal ini berpotensi mencabut status masyarakat adat jika mereka dianggap tidak sesuai perkembangan zaman. Logika ini berbahaya. Ia membuka ruang bagi negara untuk menentukan siapa yang “masih asli” dan siapa yang “sudah punah”.

Padahal, eksistensi masyarakat adat tidak ditentukan oleh surat keputusan birokrasi. Ia ditentukan oleh praktik nyata: menjaga mata air, membagi hasil hutan, dan merawat memori kolektif. Negara bukan pencipta masyarakat adat. Negara datang belakangan.

Dari Pengakuan ke Redistribusi Nyata

Pemerintah harus berhenti berpuas diri dengan pengakuan simbolik. Yang dibutuhkan adalah redistribusi nyata: pengembalian tanah, pengakuan wilayah adat, dan penguatan kewenangan masyarakat adat.

Beberapa langkah konkret perlu dilakukan:

  1. Percepat penetapan hutan adat. Target 1,4 juta hektare harus diterjemahkan menjadi target tahunan yang terukur dan transparan.
  2. Selesaikan RUU Masyarakat Adat. Undang-undang ini harus menjamin hak ulayat dan kewenangan penuh masyarakat adat atas wilayah mereka.
  3. Ubah logika evaluasi. Evaluasi harus fokus pada kinerja negara dalam melindungi hutan adat, bukan pada “keaslian” masyarakat adat.
  4. Perkuat partisipasi masyarakat adat. Mereka harus dilibatkan sebagai subyek utama dalam perencanaan dan evaluasi kebijakan agraria.
  5. Hentikan perampasan lahan. Izin industri ekstraktif yang tumpang tindih dengan wilayah adat harus ditinjau ulang.

Menagih Keadilan, Bukan Belas Kasihan

Masyarakat adat tidak meminta belas kasihan. Mereka menagih keadilan. Mereka menagih hak yang telah ada jauh sebelum negara modern berdiri. Tanah ulayat bukan hadiah negara. Ia adalah hak yang harus dikembalikan.

Kedaulatan agraria masyarakat adat adalah ujian nyata bagi demokrasi Indonesia. Jika negara serius menegakkan keadilan, maka ia harus berani mengembalikan tanah dan kewenangan kepada masyarakat adat. Jika tidak, maka pengakuan hanya akan menjadi retorika kosong.

Penutup: Waktu Menagih Kedaulatan Agraria

Waktu tidak menunggu. Bumi tidak menunggu. Masyarakat adat juga tidak boleh terus menunggu pengakuan yang seharusnya sudah lama diberikan.

Negara harus berani mengakui bahwa tanah bukan milik mutlak negara. Tanah adalah milik masyarakat yang telah mengelolanya selama generasi. Kedaulatan agraria masyarakat adat harus dikembalikan, bukan hanya diakui di atas kertas.

Penulis

Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penjaga Bumi yang Diundang Dunia, tetapi Dicurigai di Negeri Sendiri: Waktu Indonesia Menepati Janji Hutan Adat

    Penjaga Bumi yang Diundang Dunia, tetapi Dicurigai di Negeri Sendiri: Waktu Indonesia Menepati Janji Hutan Adat

    • calendar_month 4 jam yang lalu
    • account_circle Boas Sababang
    • visibility 19
    • 0Komentar

    Masyarakat adat telah lama menjadi penjaga hutan, mata air, dan keanekaragaman hayati Indonesia. Namun, ketika dunia mengakui peran mereka dalam krisis iklim, negara justru masih ragu mengakui eksistensi serta hak ulayat mereka secara penuh. Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe! Pengakuan Global, Ketidakpastian Domestik TERASREPUBLIK.COM – Di panggung Konferensi Perubahan Iklim […]

  • Takut Itu Dibikin, Marah Itu Dirawat

    Takut Itu Dibikin, Marah Itu Dirawat

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • account_circle Boas Sababang
    • visibility 129
    • 0Komentar

    TERASREPUBLIK.COM – Amarah orang ramai sering dianggap api jerami: menyala sebentar, padam sebelum fajar. Angga Putra Fidrian, dalam opininya di Kompas.id (6/11/2026), membantah anggapan itu. Katanya, tabunglah amarah sedikit demi sedikit, hingga pada saatnya marah lebih besar daripada takut. Gagasan itu jujur. Tetapi tabungan yang tak punya bank, tak punya buku, dan tak punya penjaga […]

  • Konoha dan Orang-Orang yang Dikalahkan

    Konoha dan Orang-Orang yang Dikalahkan

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • account_circle Boas Sababang
    • visibility 64
    • 0Komentar

    TERASREPUBLIK.COM – Sejarah tak pernah ditulis oleh mereka yang kalah. Ia ditulis oleh yang berkuasa, dan yang berkuasa tahu betul cara membuat noda tampak seperti kebajikan. Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe! Konoha bukan dongeng. Ia desa seperti desa mana pun di bumi ini, dengan lumbung dan pagar, dengan segelintir orang […]

  • Power Up: Advanced Charging Solutions and Battery Tech Innovations

    Power Up: Advanced Charging Solutions and Battery Tech Innovations

    • calendar_month Sabtu, 24 Feb 2024
    • account_circle Boas Sababang
    • visibility 341
    • 0Komentar

    Smart Homes: Beyond Automation to AnticipationIf 2023 could be summarized in the gadget space, it would be the year where our homes started truly “understanding” us. Gone are the days of generic automation. With advancements in AI, homes now anticipate needs. Your coffee machine knows when you’ve had a rough night and adjusts the brew […]

  • Rp2 Miliar di Tangan Seorang Saksi: Ketika Digitalisasi SPBU Menjadi Ladang Pengondisian

    Rp2 Miliar di Tangan Seorang Saksi: Ketika Digitalisasi SPBU Menjadi Ladang Pengondisian

    • calendar_month Jumat, 6 Nov 2026
    • account_circle Boas Sababang
    • visibility 90
    • 0Komentar

    Rp2 Miliar di Tangan Seorang Saksi: Ketika Digitalisasi SPBU Menjadi Ladang Pengondisian 6 Nov 2026 · @boas sababang Thank you for reading this post, don’t forget to subscribe! Dua miliar rupiah tunai kini ada di tangan penyidik KPK. Uang itu disita dari Bobby Rasyidin, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia yang sebelumnya memimpin PT Len […]

  • Usaha Mengingat Dosa: Kisah Anak yang Tak Pernah Mengenal Ayahnya

    Usaha Mengingat Dosa: Kisah Anak yang Tak Pernah Mengenal Ayahnya

    • calendar_month Jumat, 20 Nov 2026
    • account_circle Boas Sababang
    • visibility 28
    • 0Komentar

    Ayah yang hanya nama Aku tidak pernah melihat Papi. Bagiku, ia bukan sosok yang hadir di ruang tamu, bukan tangan yang menggandengku menyeberang jalan, bukan pula suara yang menyapa dari ujung pintu. Papi hanyalah sebuah nama yang disebut ibu dengan nada pelan, seperti menyebut sesuatu yang sudah lama pergi. Thank you for reading this post, […]

expand_less DMCA.com Protection Status