Karhutla Indonesia Disebut Ekosida: Dua Puluh Negara Menggugat Asap dari Yogyakarta
- account_circle Boas Sababang
- calendar_month Minggu, 1 Nov 2026
- visibility 88
- comment 0 komentar
- print Cetak

The Yogyakarta Statement: Masyarakat Asia-Pasifik Sebut Karhutla Indonesia Kejahatan Ekosida, Tuntut Ganti Rugi Negara (tangkapan layar/YT WALHI Indonesia)
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
TERASREPUBLIK.COM-Asap itu bukan kabut yang lewat. Empat bulan berturut-turut ia mencekik jutaan orang, dan selama itu pula namanya hanya satu: musibah. Pada 17 sampai 21 Oktober 2026, di Yogyakarta, ratusan orang dari dua puluh negara menolak nama itu. Mereka memilih kata yang lebih berat, ekosida, dan menuntut agar korbannya diganti rugi.
Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!Dari Yogyakarta Lahir Pernyataan Yogyakarta
Pertemuan regional itu digagas Friends of the Earth Asia Pacific bersama Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Yang hadir aktivis, peneliti, dan tokoh masyarakat dari Palestina, Malaysia, Jepang, dan India, juga utusan dari Afrika, Amerika Latin, dan Eropa. Forum ini dipandu para perempuan pembela lingkungan, dan sekaligus memperingati empat puluh enam tahun perjuangan WALHI. Dari ruang itu lahir deklarasi bernama Pernyataan Yogyakarta.
Deklarasi itu menuntut pertanggungjawaban hukum dari apa yang disebut persekutuan negara dan korporasi, pihak yang dianggap paling bertanggung jawab atas kebakaran hutan dan lahan gambut.
Karhutla Bukan Musibah Tahunan
Umi Ma’arufah, Pengkampanye Hutan dan Kebun Eksekutif Nasional WALHI, menyatakan bahwa karhutla tak boleh lagi dibiasakan sebagai bencana yang datang setiap tahun. Menurutnya, karhutla harus segera ditetapkan sebagai ekosida. Ia menggambarkannya sebagai kejahatan lingkungan yang masif dan terstruktur, yaitu ekosistem dirusak dengan sengaja atau lewat kelalaian besar, sehingga kelangsungan hidup manusia dan spesies lain terancam secara permanen.
Di situ letak persoalannya. Bencana ditunggu sampai reda, sedangkan kejahatan dicari pelakunya.
Asap Lintas Batas: Anak Tak Sekolah, Rumah Sakit Penuh
Segera tak mengenal paspor. Meenakshi Raman dari Sahabat Alam Malaysia menuturkan bahwa kiriman asap lintas batas memburukkan kesehatan warganya. Anak-anak tak bisa bersekolah dan rumah sakit penuh. Karena itu organisasinya bergabung dengan WALHI untuk menuntut prinsip pencemar membayar, dan mendesak pemerintah bertindak tegas.
Dengan begitu, soal ini bukan lagi urusan satu negara. Napas orang di seberang perbatasan ikut ditagih.
Prinsip Pencemar Membayar dan Utang Iklim
Deklarasi itu juga menaruh perjuangan komunitas di Indonesia di dalam barisannya. Ia menyokong warga Pulau Pari yang menggugat pencemar karbon global di pengadilan Swiss, dan warga Kepulauan Sangihe yang mempertahankan wilayah adat dari ancaman tambang.
Menolak Solusi Iklim Palsu
Para peserta menolak apa yang mereka sebut solusi iklim palsu: pasar karbon, energi nuklir, dan kolonialisme hijau. Penolakan itu menunjukkan bahwa tuntutan mereka bukan sekadar soal memadamkan api. Mereka mempersoalkan cara dunia menghitung dan membayar kerusakan.
Di ujung deklarasi, jangkauan solidaritasnya melebar. Pernyataan itu menyerukan dukungan bagi kemerdekaan Palestina dan penghentian genosida di Gaza, perlawanan rakyat Myanmar terhadap kediktatoran militer, serta hak menentukan nasib sendiri bagi rakyat Papua Barat.
Hak Masyarakat Adat dan Persetujuan Tanpa Paksaan
Semua tuntutan itu bermuara pada satu desakan: pemerintah di berbagai negara harus mengembalikan penguasaan ruang hidup kepada rakyat. Caranya dengan mengakui hak adat, kepemilikan kolektif, dan hak persetujuan tanpa paksaan atau FPIC yang mengikat secara hukum.
Hutan dan lahan, bagi orang kecil, adalah tempat tinggal, bukan sekadar komoditas.
Sebuah Tuntutan, Belum Sebuah Putusan
Perlu dicatat dengan jujur: kata ekosida di sini adalah tuntutan masyarakat sipil, bukan putusan pengadilan. Liputan Mojok tidak memuat tanggapan pemerintah Indonesia atau para korporasi yang disebut-sebut. Dengan demikian, pertanyaan yang tersisa masih terbuka. Ke arah mana tuntutan ini akan berjalan, dan siapa yang bersedia menjawabnya?
Sementara itu, asap yang empat bulan lamanya menggantung di langit tak bisa dikembalikan dalam surat pernyataan. Ia sudah masuk ke paru-paru, ke ruang kelas yang kosong, dan ke lorong-lorong rumah sakit.
Penulis Boas Sababang
Penulis Teras Republik asal Mentawai, Sumatera Barat. Sedang menempuh S1 Pendidikan Guru Sekoah Dasar Sanata Dharma di Yogyakarta. Banyak menulis isu pendidikan, kehidupan mahasiswa, organisasi, budaya, dan lingkungan. Mengisi waktu dengan mengajar bimbel anak SD, baca buku, dan traveling.
