PTN Makin Obesitas, PTS Kena TBC: Sebuah Panduan Menuju Indonesia Cemas 2045

Bagi kalian yang telanjur kuliah di Perguruan Tinggi Swasta (PTS), apalagi yang kampusnya masuk gang dan kalau ada truk lewat kelasnya getar, saya punya kabar buruk. Tapi santai, kabar buruk ini dibungkus dengan data resmi, jadi kalian bisa sedih secara ilmiah.

Kemarin dulu, Kompas merilis data yang bikin dahi mengkerut. Ternyata, jumlah mahasiswa baru di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) melonjak dari 34,4 persen di tahun 2014 menjadi 47,3 persen di tahun 2025. Sebaliknya, pangsa pasar PTS menyusut drastis. Bahkan, dalam sepuluh tahun terakhir, sekitar 1.300 PTS raib dari peredaran. Ada yang merger, ada yang gulung tikar, dan mungkin ada yang berubah fungsi jadi gedung serbaguna atau lapangan badminton.

Intinya satu: PTN sekarang sudah kayak Om-Om makmur yang kena obesitas karena makannya kebanyakan, sementara PTS daerah makin kurus kering mirip orang kena TBC stadium lanjut.

Sebagai penonton setia komedi birokrasi ini, mari kita bedah kenapa ketimpangan ini bisa terjadi, tentu saja dengan kacamata yang agak miring.

Dosa Pertama: PTN yang Maruk dan “Jalur Mandiri” yang Sukses Mandiriin Dompet Kampus

Dulu, PTN itu elitis, sakral, dan susah dimasuki. Sekarang? PTN itu mirip minimarket waralaba. Di mana-mana ada, dan kalau bisa, semua jurusan dibuka. Gencarnya pembukaan program studi baru plus kuota “Jalur Mandiri” yang porsinya sampai 50 persen di PTN Berbadan Hukum (PTNBH) adalah bukti nyata kalau PTN sekarang menganut prinsip: “Selama uang gedung bisa dinegosiasikan, mari kita tampung sampai kelasnya luber ke parkiran.”

Ini jelas kompetisi yang nggak adil. Ibaratnya, kamu jualan es the bertenaga modal sendiri (PTS), lalu di depan tokomu, ada PNS yang jualan es the pakai gerobak dan es batu dibayari APBN (PTN). Tragisnya, si PNS ini juga jualan dengan harga diskon dan kapasitas produksi lebih gede. Ya wassalam, Bos.

Dosa Kedua: KIP-Kuliah yang Nyasar ke Tempat yang “Kurang Miskin”

Ini ironi yang paling lucu kalau kita nggak pengin nangis. Data Puslapdik 2023 menyebutkan kalau 72 persen penerima KIP-Kuliah itu malah ngumpul di PTN.

Padahal, semua orang tahu, basis mahasiswa yang benar-benar megap-megap bayar kosan dan makan promag di akhir bulan itu fiks banyakan di PTS daerah. Anak-anak yang masuk PTN lewat jalur mandiri jelas punya modal. Tapi entah kenapa, anggaran afirmasi negara lebih senang mampir ke kampus yang gedungnya megah dan punya AC sentral, ketimbang ke kampus swasta yang kipas angin kelasnya aja bunyinya sudah kayak helikopter mau lepas landas.

Dosa Kedua Setengah: Regulasi “Satu Ukuran untuk Semua”

Pemerintah kita itu suka sekali dengan konsep keseragaman. Aturan akreditasi, borang yang tebalnya ngalah-ngalahin skripsi, sampai sistem laporan Sister itu diterapkan sama rata.

Mau kamu Universitas Gadjah Mada yang anggarannya triliunan, atau Universitas Swasta “Maju Mundur” di pelosok daerah yang pendapatan setahunnya di bawah Rp5 miliar, bebannya SAMA.

Bagi PTN, bayar dosen buat ngurusin tetek bengek administrasi itu gampang, tinggal ambil dari laci APBN. Tapi bagi PTS kecil, ngurusin akreditasi itu bisa memakan 15 sampai 20 persen anggaran mereka. Anggaran yang harusnya dipakai buat benerin atap bocor atau naikin gaji dosen yang masih di bawah UMR, habis cuma buat beli kertas dan bayar asesor. Kreatif sekali, bukan?

Solusi Alternatif (Cuma Saran, Gak Didenger Ya Gak Apa-apa)

Saeful Millah dalam opininya menawarkan konsep differentiated regulation dari OECD atau skema student-based funding (uang mengikuti mahasiswa, bukan status kampusnya). Bagus sih. Tapi kalau boleh menambahkan ala Mojok, berikut solusinya:

• Pajak Obesitas Kampus: Kampus negeri yang mahasiswanya sudah di atas 50 ribu orang harus diwajibkan menyumbang AC atau proyektor ke PTS terdekat. Anggap saja ini zakat mal dari kampus kaya ke kampus dhuafa.
• Kemitraan Tinder Akademik: Bikin aplikasi semacam Tinder, tapi khusus fasilitas kampus. Kalau laboratorium Kimia PTN lagi kosong di hari Jumat, PTS daerah bisa swipe right buat pinjam pakai sore hari. Biar nggak mubazir itu alat-alat mahal dari pajak kita.

Kalau kondisi ini dibiarkan terus, target “Indonesia Emas 2045” kemungkinan besar akan typo jadi “Indonesia Cemas 2045”. Karena pas tahun itu tiba, kampus swasta sudah tutup semua, dan PTN sudah berubah jadi stadion saking gedenya.

Jadi, buat kalian yang sekarang kuliah di PTS, tetaplah bangga. Setidaknya kalian tahu rasa perjuangan bertahan hidup yang sesungguhnya—sesuatu yang tidak akan diajarkan di kelas-kelas ber-AC milik PTN.