Mahasiswa Beri Tenggat 18 Hari, Ancam Demo Reformasi Jilid 2

 Aliansi Hitam di Depan Gerbang Bank Indonesia

Sore itu, Jumat, 5 Juni 2026, langit di atas Kota Semarang menggantung kelabu, seolah merekam kecemasan yang menjalar di isi dompet setiap warga negara. Tepat pukul 17.00 WIB, keheningan di sekitar Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jawa Tengah pecah oleh derap langkah ratusan mahasiswa. Mereka datang bukan membawa proposal riset atau diktat kuliah, melainkan sebuah makam simbolis bagi mata uang yang mereka sebut sedang berada di ruang ICU: Rupiah.

Massa aksi yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) wilayah Jawa Tengah—gabungan simpul-simpul mahasiswa dari Kota Semarang hingga Kota Surakarta—membawa atmosfer kemarahan yang terukur. Di barisan depan, sebuah spanduk besar dibentangkan dengan tulisan mencolok, sebuah obituari prematur: ”RIP. Rupiah Sekarat”.

Tidak lama setelah orasi pertama diledakkan dari atas mobil komando, beberapa mahasiswa mulai menggelar aksi teatrikal yang menguras emosi publik yang melintas di jalanan. Mereka membentangkan spanduk lain bertuliskan, ”Turut Berdukacita atas Matinya Rupiah”. Di atas kain putih tersebut, lembaran-lembaran uang mainan dihamburkan ke udara sebelum akhirnya disulut api. Asap hitam mengepul, membawa abu kertas yang beterbangan bersama angin sore. Sebagai ritual penutup kedukaan, kelopak bunga mawar merah dan melati ditaburkan di atas sisa-bunga api yang meredup.

Sebelum membubarkan diri secara tertib, para mahasiswa melakukan tindakan yang melambangkan mosi tidak percaya total: mereka menyegel pintu masuk Kantor Perwakilan BI Jateng menggunakan spanduk tuntutan dan garis pembatas hitam-kuning.

Aksi ini bukan sekadar luapan emosi sesaat di jalanan. Ini adalah sebuah maklumat politik-ekonomi. Mahasiswa memberikan tenggat waktu yang sangat spesifik dan ketat kepada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto: 18 hari. Jika dalam waktu tersebut tidak ada intervensi radikal yang mampu menyelamatkan rupiah dari keterpurukan, mereka mengancam akan mengonsolidasikan gerakan massa yang lebih masif di ibu kota Jakarta, sebuah gerakan yang mereka beri nama yang sakral sekaligus mengerikan bagi penguasa: Reformasi Jilid 2.

Anatomi Krisis — Ketika Rupiah Menembus Batas Psikologis Rp 18.000

Untuk memahami mengapa mahasiswa sampai pada titik nadir kesabaran mereka, kita harus melihat papan angka di pasar valuta asing. Rupiah tidak sekadar melemah; ia sedang mengalami pendarahan hebat. Angka Rp 18.000 per dolar AS yang berhasil ditembus pada pekan ini bukan sekadar statistik kuantitatif, melainkan hantaman keras pada fundamental ekonomi domestik. Ini adalah level terlemah rupiah dalam lima tahun terakhir, bahkan melampaui volatilitas ekstrem yang terjadi di masa-masa awal dekade 2020-an.

Bagi masyarakat awam, angka di monitor perdagangan valas mungkin terasa abstrak. Namun, dalam realitas ekonomi dapur, Rp 18.000 adalah alarm bahaya. Indonesia adalah negara yang sangat bergantung pada bahan baku impor—mulai dari kedelai untuk tahu-tempe, gandum untuk mi instan, hingga komponen elektronik dan bahan kimia industri. Ketika rupiah ambruk, biaya impor melonjak drastis (imported inflation).

Dampaknya langsung terasa di sektor riil. Di Jawa Barat dan Jawa Tengah, para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) mulai menjerit. Pilihan mereka hanya dua, dan keduanya sama-sama pahit:

1. Menaikkan harga jual di tengah daya beli masyarakat yang sedang lesu, yang berarti berisiko kehilangan pelanggan.
2. Mengurangi ukuran produk atau melakukan PHK massal terhadap karyawan demi menekan biaya operasional yang membengkak.

Keresahan inilah yang ditangkap oleh para mahasiswa. Presiden Mahasiswa Politeknik Negeri Semarang, Kevin Priambodo, secara gamblang menyatakan bahwa kejengkelan gerakan mahasiswa sudah mencapai puncaknya karena pemerintah terkesan melakukan normalisasi terhadap krisis.

”Kami resah melihat kondisi ekonomi yang sedang terjadi. Kebijakan fiskal yang digagas dan sikap yang diambil pemerintah seolah-olah menunjukkan tidak ada masalah. Yang paling parah, saya sangat muak dengan sikap egosentris yang terus dipertahankan Presiden dalam mempertahankan program-program mercusuarnya, arogansinya, dan hal-hal lainnya,” ujar Kevin dengan nada tajam saat ditemui di lokasi aksi.

Kritik Kevin menghantam langsung ke jantung kebijakan ekonomi istana. Di saat ruang fiskal negara sedang megap-megap akibat beban eksternal, pemerintah dianggap tetap bersikeras mengalokasikan anggaran raksasa untuk proyek-proyek jangka panjang yang tidak langsung berdampak pada stabilitas perut rakyat hari ini.

Sindrom “Proyek Mercusuar” dan Bom Waktu Fiskal

Kritik tajam mengenai “program mercu suar” yang dilontarkan oleh mahasiswa membuka kotak pandora mengenai potret APBN 2026. Pemerintahan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dan Gubernur BI Perry Warjiyo kini menghadapi ujian koordinasi yang sangat krusial.

Mahasiswa menilai ada diskoneksi besar antara prioritas politik penguasa dengan kebutuhan riil stabilitas moneter. Saat ini, harga minyak mentah dunia terus merangkak naik akibat ketegangan geopolitik yang tak kunjung usai di Timur Tengah. Sebagai negara net-importir minyak, Indonesia terpaksa mengeluarkan devisa dalam jumlah yang jauh lebih besar untuk membeli bahan bakar.

Hingga hari ini, harga BBM di dalam negeri memang relatif stabil. Namun, stabilitas itu adalah stabilitas semu yang dibayar mahal oleh negara lewat skema subsidi yang membengkak. Di sinilah letak argumen “bom waktu” yang disampaikan oleh Kevin Priambodo.

Jika APBN terus-menerus dikuras untuk dua arah yang sama-sama rakus anggaran—yakni subsidi energi di satu sisi, dan pendanaan program-program prioritas politik skala besar di sisi lain—maka cepat atau lambat, daya tampung fiskal akan mencapai batas maksimumnya.

Jika titik jenuh itu tercapai, pemerintah tidak akan punya pilihan selain memangkas subsidi BBM. Ketika subsidi dicabut dan harga BBM melonjak, efek domino yang dihasilkan akan sangat instan: biaya transportasi melambung, harga kebutuhan pokok di pasar meroket, dan inflasi akan langsung memiskinkan jutaan keluarga kelas menengah ke bawah dalam semalam.

”Kita seperti hanya menunggu bom waktu. Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa upaya perbaikan yang konkret, bisa saja tiga hari lagi, seminggu lagi, semuanya meledak,” tegas Kevin.

Dari Surakarta ke Semarang — Kesadaran yang Meluas

Salah satu indikator bahwa gerakan ini memiliki resonansi yang dalam adalah keterlibatan mahasiswa dari luar Kota Semarang. Ketua BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), M Kailani Rizqi Pratama, bersama rombongannya sengaja menempuh perjalanan dari Surakarta menuju Semarang atas dasar panggilan moralitas akademik.

Kailani menyoroti fenomena psikologi massa yang berbahaya: learned helplessness atau kondisi di mana masyarakat mulai terbiasa dan pasrah dengan penurunan kualitas hidup mereka.

”Kami ingin menyadarkan masyarakat bahwa selama ini kita dipaksa merasa nyaman dengan penderitaan yang terjadi. Kalau terus begini dan kita hanya diam, bukan tidak mungkin rupiah melemah hingga Rp 25.000 per dolar AS. Jangan sampai itu terjadi. Karena itu, pemerintah harus segera bertindak,” kata Kailani.

Angka Rp 25.000 yang dilontarkan Kailani mungkin terdengar seperti skenario terburuk (worst-case scenario), namun dalam dunia makroekonomi yang sedang mengalami kepanikan pasar (market panic), tidak ada yang tidak mungkin jika intervensi yang dilakukan hanya bersifat kosmetik.

Mengenai ancaman Reformasi Jilid 2, Kailani menekankan bahwa pilihan kata tersebut tidak diambil secara serampangan. Mahasiswa memahami beban sejarah dari frasa “Reformasi”. Itu adalah jalan terakhir ketika seluruh saluran dialog formal telah tersumbat oleh kebebalan birokrasi.

”Kami tidak berharap Reformasi Jilid 2 terjadi. Kalau bisa, jangan sampai terulang lagi. Jika itu terjadi, kami juga malu sebagai bangsa Indonesia. Negara yang cerdas seharusnya tidak mengulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Tetapi, jika kondisi tidak kunjung membaik, kemungkinan itu tetap ada,” tambahnya.

 Pembelaan Otoritas Moneter — Badai dari Luar atau Kelalaian dari Dalam?

Di paruh akhir aksi, massa sempat ditemui oleh pihak keamanan Kantor Perwakilan BI Jateng, yang menyampaikan informasi bahwa para pimpinan wilayah sedang tidak berada di tempat karena agenda dinas lainnya. Meski demikian, tuntutan tertulis mahasiswa telah didokumentasikan untuk diteruskan ke pusat.

Di tingkat pusat, otoritas moneter sebenarnya tidak tinggal diam, namun langkah mereka sejauh ini dinilai seperti menahan air bah dengan tangan kosong. Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti, memberikan penjelasan resmi yang memetakan akar masalah dari sudut pandang bank sentral. Menurut BI, pelemahan rupiah kali ini didorong oleh kombinasi faktor eksternal dan siklus internal yang terjadi secara bersamaan:

• Tensi Geopolitik Global: Konflik di Timur Tengah yang terus memanas memicu kekhawatiran global, yang berakibat pada lonjakan harga komoditas energi, terutama minyak bumi.
• Sentimen Risk-Off: Ketidakpastian global membuat investor asing berbondong-bondong menarik modal mereka dari pasar negara berkembang (capital outflow) dan memindahkannya ke aset yang dianggap lebih aman (safe haven) seperti dolar AS dan emas.
• Siklus Korporasi Triwulan II: Secara domestik, kuartal kedua selalu menjadi periode di mana permintaan valuta asing (valas) melonjak tajam karena banyak perusahaan asing di Indonesia melakukan repatriasi dividen ke negara asal mereka, ditambah dengan jadwal pembayaran utang luar negeri yang jatuh tempo.

Menghadapi tekanan bertubi-tubi ini, Destry menyatakan bahwa BI akan mengoptimalkan seluruh bauran strategi moneter yang mereka miliki. ”Bank Indonesia akan terus hadir di pasar dan meningkatkan intensitas intervensi untuk memastikan mekanisme pasar berjalan dengan baik serta stabilitas nilai tukar rupiah tetap terjaga sesuai fundamentalnya,” tegas Destry dalam keterangan resminya.

Langkah-langkah taktis yang kini tengah dijalankan oleh BI meliputi:

1. Intervensi Triple Market: BI melakukan intervensi langsung di pasar spot, pasar Domestic Non-Deliverable Forward (DNDF), serta melakukan pembelian Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder untuk menahan kejatuhan harga obligasi negara.
2. Optimalisasi Instrumen Pro-Pasar: Memperkuat daya tarik instrumen moneter dalam denominasi rupiah agar modal asing kembali masuk.
3. Dedolarisasi lewat LCT (Local Currency Transaction): BI terus memperluas implementasi penggunaan mata uang lokal dalam transaksi bilateral dengan negara-negara mitra strategis seperti China, Jepang, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Uni Emirat Arab untuk mengurangi ketergantungan absolut terhadap dolar AS.

Menghitung Mundur 18 Hari — Ujian Nyata Tata Kelola Ekonomi

Meskipun argumen Bank Indonesia mengenai faktor eksternal memiliki dasar akademis yang kuat, bagi gerakan mahasiswa dan masyarakat terdampak, alasan tersebut tidak lagi memadai. Publik tidak bisa membeli beras menggunakan alasan “tensi geopolitik”. Negara digaji dan diberi mandat oleh konstitusi justru untuk melindungi rakyatnya dari badai eksternal tersebut.

Tenggat waktu 18 hari yang diberikan oleh BEM SI Jawa Tengah kini menjadi jam pasir yang terus berjalan. Ini bukan lagi sekadar gertakan politik di atas kertas, melainkan sebuah indikator krusial bagi stabilitas sosial-politik nasional di tahun 2026. Jika dalam waktu kurang dari tiga minggu ini Rupiah tetap tertahan di atas Rp 18.000 atau bahkan merosot lebih dalam, sumbu pendek kejengkelan sosial di berbagai daerah diprediksi akan menyatu.

Kabinet ekonomi yang dipimpin oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa bersama Bank Indonesia di bawah Perry Warjiyo kini tidak memiliki kemewahan waktu untuk berteori. Pasar membutuhkan kebijakan fiskal yang disiplin, pengereman proyek mercusuar yang tidak mendesak, serta insentif nyata bagi sektor riil agar roda ekonomi tetap berputar.

Dunia menyaksikan, dan jalanan di Jawa Tengah telah mengirimkan pesan pembukanya: ketika rupiah sekarat, nalar kritis mahasiswa menolak untuk ikut dikuburkan. Pilihan kini sepenuhnya berada di tangan istana—apakah mereka akan mendengarkan peringatan dari jalanan ini, atau membiarkan bom waktu ekonomi itu meledak dan melahirkan sejarah baru yang tak diinginkan oleh siapa pun.