Keropos di Fondasi Menara Rp 268 Triliun: Membaca Pembersihan Total di Tubuh Badan Gizi Nasional

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Oleh: Boas Sababang

Yogyakarta, 2 Juni 2026

I. Badai di Kompleks Istana: Ketika “Anak Emas” Harus Angkat Kaki

Selasa sore, 2 Juni 2026, atmosfer di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta mendadak pekat oleh ketegangan politik. Di hadapan puluhan mikrofon yang berdesakan, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, didampingi Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah M. Qodari, membacakan sebuah keputusan yang mengejutkan publik, namun sekaligus telah diprediksi oleh banyak analis kebijakan publik.

Presiden Prabowo Subianto secara resmi mencopot Dadan Hindayana dari posisinya sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Langkah “bersih-bersih” ini tidak setengah-setengah. Bak menyapu bersih sarang laba-laba hingga ke sudut-sudutnya, Presiden juga memberhentikan dua Wakil Kepala BGN sekaligus: Letjen (Purn) Lodewijk Pusung dan Irjen (Purn) Sony Sonjaya. Sebuah pembersihan total (total overhaul) pada pucuk pimpinan lembaga yang baru seumur jagung.

Sebagai gantinya, tongkat estafet kepemimpinan diserahkan kepada Nanik S. Deyang, yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Kepala BGN. Untuk menambal lubang managerial, Istana menarik dua figur berlatar belakang bertolak belakang namun strategis: Agustina Arumsari, Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Mayjen Trenggono, Wakil Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara.

Secara normatif, Mensesneg Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa perombakan radikal ini merupakan hasil monitoring dan evaluasi ketat atas kinerja BGN selama 1,5 tahun terakhir.

“Banyak catatan yang menjadi dasar pertimbangan Bapak Presiden… Ada masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP, tata kelola, termasuk kedisiplinan dalam menjaga kualitas dari makanan yang seharusnya ditetapkan oleh BGN,” ujar Prasetyo dengan nada bicara yang ditekan, mencoba menyembunyikan retorika kegagalan sistemik dengan istilah “evaluasi.”

Namun, bagi publik yang waras dan mengamati realitas di lapangan, pencopotan Dadan Hindayana bukanlah sekadar pergantian manajerial biasa. Ini adalah pengakuan tidak langsung dari Istana bahwa program megaproyek andalan rezim—Makan Bergizi Gratis (MBG)—sedang berada dalam kondisi lampu merah. Fondasi menara impian senilai Rp 268 triliun itu ternyata keropos, digerogoti oleh ketidakdisiplinan fiskal, tata kelola yang amburadul, dan korupsi yang mengintai di balik piring-piring makanan anak sekolah.

II. Anatomi Kegagalan Dadan Hindayana: Antara Ambisi Teknokrasi dan Realitas Lapangan

Saat pertama kali ditunjuk memimpin BGN, Dadan Hindayana dipandang sebagai sosok teknokrat yang menjanjikan. Dengan latar belakang akademisnya, ia diharapkan mampu merumuskan logistik pangan skala raksasa secara presisi. Namun, mengelola ruang kuliah sangat berbeda dengan mengendalikan rantai pasok makanan matang untuk puluhan juta anak di seluruh pelosok Nusantara.

Kegagalan Dadan, jika dikuliti secara kritis, berakar pada tiga dosa besar tata kelola:

1. Ketidakdisiplinan Standar Operasional Prosedur (SOP)

BGN di bawah Dadan gagal membangun sistem kontrol kualitas yang tersentralisasi dan antipas. Akibat penyerahan eksekusi dapur umum ke pihak ketiga tanpa pengawasan ketat, SOP mengenai higienitas, waktu pengolahan, dan distribusi makanan menjadi sangat longgar. Makanan yang seharusnya sampai ke tangan siswa dalam kondisi segar dan bernutrisi tinggi, kerap kali beralih menjadi hidangan yang basi atau tercemar.

2. Kebutaan Logistik Daerah Ragam

Dadan tampak gagap memetakan disparitas infrastruktur antarwilayah di Indonesia. Model distribusi yang berhasil diuji coba di Jakarta atau kota-kota besar Jawa, dipaksakan secara seragam ke daerah-daerah lain tanpa mempertimbangkan ketersediaan air bersih, rantai pendingin (cold chain), dan pasokan pangan lokal. Akibatnya, terjadi ketimpangan kualitas menu yang masif antara wilayah urban dan rural.

3. Kelemahan Manajerial dan Pengawasan Internal

Alih-alih membangun sistem pengawasan berlapis yang melibatkan inspektorat kuat, pimpinan BGN terdahulu justru terkesan defensif terhadap kritik. Masukan dari lintas kementerian, termasuk BPKP dan DPR, seringkali dianggap sebagai angin lalu atau hambatan birokrasi, demi mengejar target kuantitatif “berapa juta anak yang sudah makan hari ini.”

Pencopotan dua jenderal purnawirawan di posisi Wakil Kepala—Lodewijk Pusung dan Sony Sonjaya—juga mengindikasikan bahwa pendekatan keamanan (security approach) atau jejaring politik yang mereka bawa gagal total dalam mengamankan jalur logistik pangan dan menegakkan disiplin organisasi. Keberadaan mereka tidak mampu membendung kebocoran dan kelalaian di tingkat akar rumput.

III. Anggaran Fantastis Rp 268 Triliun dan Celah Korupsi yang Menganga

Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2025 tentang APBN Tahun Anggaran 2026, program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendapatkan guyuran dana yang tidak main-main: Rp 268 triliun. Anggaran ini merupakan salah satu alokasi belanja tunggal terbesar dalam sejarah modern keuangan publik Indonesia untuk sebuah program sosial non-subsidi energi.

Namun, di mana ada gula yang begitu melimpah, di situ semut-semut koruptor berkumpul. Alokasi dana yang masif ini justru memicu alarm bahaya di kalangan pengamat anggaran dan parlemen. Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Marwan Jafar, melontarkan kritik yang sangat menohok terkait bagaimana anggaran raksasa ini dikelola secara ceroboh oleh BGN.

Komponen Analisis Risiko Anggaran MBG	Realitas di Lapangan / Temuan	Potensi Dampak Kerugian
Pengadaan Barang & Jasa	Pembelian aset non-prioritas (misal: motor listrik, langganan aplikasi Zoom miliaran rupiah).	Distorsi alokasi anggaran belanja publik; dana tidak terserap ke kalori anak.
Penentuan Titik Dapur (SPPG)	Muncul dugaan kuat praktik jual beli lisensi titik Satuan Pelayanan Pangan Gizi.	Monopoli vendor tidak kompeten; kualitas makanan anjlok akibat beban “upeti”.
Rantai Pasok Bahan Baku	Pengadaan bahan pangan lokal tidak transparan, dikuasai oleh spekulan/tengkulak besar.	Petani lokal tetap miskin; harga beli ditinggikan (markup), kualitas bahan diturunkan.
Disiplin Fiskal Kemenkeu	Menteri Keuangan dikritik tidak jeli melihat rincian belanja riil di tingkat bawah.	Kebocoran anggaran secara masif dan terstruktur dari pusat hingga daerah.

Kritik Marwan Jafar membedah luka dalam pada sistem keuangan BGN. Belanja-belanja fantastis untuk hal-hal yang tidak bersentuhan langsung dengan gizi anak—seperti pengadaan motor listrik operasional hingga biaya langganan platform komunikasi virtual senilai miliaran rupiah—menunjukkan adanya disorientasi prioritas. BGN tampak lebih sibuk mendandani birokrasinya sendiri ketimbang memastikan kualitas makanan di atas piring seng para siswa sekolah dasar.

Lebih jauh, munculnya rumor mengenai dugaan jual beli titik Satuan Pelayanan Pangan Gizi (SPPG) mengindikasikan bahwa program MBG telah bergeser dari misi kemanusiaan menjadi komoditas bancakan politik-ekonomi baru. Jika izin operasional dapur umum bisa diperjualbelikan di bawah meja, maka dapat dipastikan vendor yang menang bukanlah mereka yang peduli pada kalori anak, melainkan mereka yang memiliki modal politik dan finansial untuk membayar upeti. Dampak langsungnya? Pengurangan porsi, penurunan kualitas bahan makanan, dan pengabaian standar kebersihan demi menutup biaya modal haram tersebut.

Desakan Marwan agar Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) segera turun tangan melakukan audit investigatif secara menyeluruh dan transparan bukan lagi sekadar rekomendasi politik, melainkan sebuah kedaruratan nasional (national emergency). Jika kebocoran pada anggaran Rp 268 triliun ini terus dibiarkan tanpa adanya transparansi fiskal yang ketat, program ini berpotensi menjadi skandal korupsi terbesar abad ini yang akan menenggelamkan kesehatan APBN kita.

IV. Tragedi Duren Sawit: Ketika Angka-Angka Menelan Korban Jiwa

Di balik perdebatan elite mengenai angka-angka anggaran dan rotasi jabatan, ada realitas kelam yang harus dibayar mahal oleh rakyat kecil. Tragedi yang menimpa 72 siswa sekolah dasar di Duren Sawit, Jakarta Timur, pada awal April 2026, menjadi tamparan paling keras sekaligus titik nadir dari pengelolaan program MBG di bawah manajemen lama.

Anak-anak yang berangkat ke sekolah dengan harapan mendapatkan asupan gizi gratis demi masa depan yang lebih baik, justru harus dilarikan ke Rumah Sakit Duren Sawit dengan tubuh lemas, muntah-muntah, dan dehidrasi akut. Mereka keracunan makanan yang disajikan oleh program negara.

Foto-foto anak sekolah dasar yang terbaring lemah di ranjang rumah sakit dengan selang infus menempel di tangan mungil mereka menjadi manifestasi visual paling mengerikan dari kalimat “masalah kedisiplinan dalam menjalankan SOP” yang diucapkan oleh Mensesneg.

Tragedi Duren Sawit bukanlah kasus tunggal. Berdasarkan data yang diungkap, sejak program ini diintensifkan pada tahun 2025 hingga pertengahan 2026, tercatat sebanyak 33.626 pelajar di berbagai wilayah Indonesia telah menjadi korban keracunan makanan MBG. Angka ini bukan sekadar statistik kering; ini adalah jeritan puluhan ribu orang tua yang cemas, ini adalah bukti autentik bahwa ada kegagalan sistemik yang bersifat fatal (fatal systemic failure) dalam rantai pasok dan pengawasan pangan BGN.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Charles Honoris, dengan tepat menyuarakan kritik mendalam atas pola pikir birokrasi BGN yang terjebak dalam “fetisisme angka”.

“Program sebesar ini tidak bisa hanya diukur dari berapa besar anggaran yang dihabiskan atau berapa banyak penerima manfaat yang dicatat. Yang lebih penting adalah kualitas gizi yang diterima anak-anak, kualitas makanan yang disajikan, dan efektivitas pengawasannya. Jangan sampai yang dikejar hanya angka-angka, sementara kualitas programnya tertinggal,” cetus Charles.

Kritik Charles menelanjangi penyakit kronis birokrasi kita: kecenderungan untuk memuja laporan kuantitatif di atas kertas demi menyenangkan atasan, sambil menutup mata terhadap implementasi kualitatif di lapangan. Bagi BGN era Dadan, barangkali capaian “sukses membagikan jutaan porsi” adalah prestasi yang layak dipamerkan dalam rapat-rapat kabinet. Namun bagi rakyat, satu anak saja yang masuk rumah sakit akibat keracunan makanan negara adalah sebuah kegagalan moral yang tak termaafkan.

V. Ironi Wacana Ekspansi Luar Negeri di Tengah Keterpurukan Domestik

Di tengah situasi dalam negeri yang digambarkan oleh parlemen sebagai kondisi yang “masih kalang kabut”, publik sempat dikejutkan oleh wacana yang digulirkan oleh BGN sebelum perombakan: rencana perluasan program MBG untuk anak-anak Pekerja Migran Indonesia (PMI) di luar negeri.

Wacana ini dinilai banyak pihak sebagai tindakan yang tidak realistis, ahistoris, dan menunjukkan gejala megalomania birokrasi. Bagaimana mungkin sebuah lembaga yang belum mampu mengamankan perut anak-anak di daerah Duren Sawit—yang notabene berada di ibu kota negara—sudah berambisi mengurus logistik pangan lintas batas negara di Malaysia, Arab Saudi, atau Hong Kong?

Marwan Jafar dengan keras meminta pemerintah melupakan ambisi yang belum mendesak tersebut.

“Urus saja dulu dalam negeri yang masih kalang kabut. Program yang niatnya baik ini bisa rusak kalau pengelolaannya tidak profesional dan tidak transparan,” tegas politisi senior PKB tersebut.

Pernyataan Marwan mencerminkan keprihatinan yang mendalam atas prioritas pembangunan. Mengalihkan fokus dan anggaran ke luar negeri di saat manajemen domestik belum solid hanyalah langkah politis kosmetik yang berisiko memperlebar celah kebocoran anggaran baru. Di tengah ruang fiskal yang kian menyempit, penegakan disiplin fiskal yang ketat mewajibkan setiap rupiah dialokasikan secara efisien untuk menyelesaikan krisis di tanah air terlebih dahulu—terutama pembenahan jalur logistik di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan, Terluar) yang hingga kini justru belum tersentuh secara merata.

VI. Era Nanik S. Deyang: Pilihan Tepat atau Sekadar Tambal Sulam Kompromi?

Di tengah badai kritik tersebut, penunjukan Nanik S. Deyang sebagai Kepala BGN yang baru membawa secercah harapan sekaligus tanda tanya besar. Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, secara terbuka memberikan apresiasi dan legitimasi politik atas keputusan Presiden Prabowo ini.

Menurut Dasco, Nanik adalah pilihan yang sangat tepat karena rekam jejaknya selama menjabat sebagai Wakil Kepala BGN sejak September 2025 menunjukkan karakter pemimpin lapangan yang responsif dan tegas. Nanik dikenal tidak ragu untuk turun langsung ke lapangan melakukan monitoring, bahkan ia tercatat memiliki keberanian politik untuk menutup sejumlah dapur MBG yang kedapatan tidak memenuhi syarat sanitasi dan gizi. Langkah berani Nanik ini kontras dengan pendekatan pendahulunya yang cenderung administratif-birokratis.

Namun, tugas yang kini diemban Nanik di pundaknya teramat berat. Ia tidak sekadar mewarisi sebuah lembaga, melainkan sebuah “bom waktu” birokrasi dengan anggaran jumbo yang sedang diawasi ketat oleh penegak hukum dan publik.

Untuk memastikan pergantian kepemimpinan ini bukan sekadar kosmetik politik (political window dressing), melainkan momentum transformasi struktural, duet kepemimpinan baru bersama Agustina Arumsari (eks BPKP) dan Mayjen Trenggono (eks Agrinas) harus segera mengambil langkah-langkah darurat:

• Pertama, Pembersihan Total Rantai Pasok Vendor: Nanik harus berani memutus kontrak seluruh vendor atau pengelola dapur umum (SPPG) yang memiliki rekam jejak buruk, tidak kompeten, atau terindikasi masuk melalui jalur nepotisme dan suap. Standar higienitas harus ditingkatkan dari level kompromistis menjadi tanpa toleransi (zero tolerance).
• Kedua, Institusionalisasi Pengawasan Berlapis: Kehadiran Agustina Arumsari dari BPKP harus dioptimalkan untuk membangun sistem audit internal yang real-time. Setiap sen dari Rp 268 triliun harus dapat dacak peruntukannya secara digital, mulai dari pembelian beras di tingkat petani hingga menjadi kalori di piring siswa.
• Keempat, Refokus Ke Daerah 3T: Mengembalikan khitah program MBG sebagaimana yang disuarakan oleh pimpinan DPR, yaitu memprioritaskan pemenuhan gizi di daerah-daerah termiskin dan terluar (3T) yang selama ini mengalami stunting struktural, ketimbang memaksakan perluasan program ke luar negeri yang absurd.

VII. Kesimpulan: Menyelamatkan Manifesto Kemanusiaan dari Nafsu Birokrasi

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), sebagaimana diutarakan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, pada hakikatnya adalah sebuah “manifesto kemanusiaan” dan “manifesto keberpihakan” negara kepada pemenuhan hak-hak dasar anak serta investasi jangka panjang sumber daya manusia Indonesia. Ini adalah visi mulia yang tidak boleh gagal. Sebab, jika program ini gagal, yang dipertaruhkan bukan sekadar reputasi politik Presiden Prabowo Subianto, melainkan masa depan satu generasi bangsa.

Pencopotan Dadan Hindayana dan perombakan total pimpinan BGN pada 2 Juni 2026 ini harus dibaca sebagai sebuah momentum koreksi sejarah. Istana telah memperlihatkan ketegasannya bahwa tidak ada tempat bagi pejabat yang tidak kompeten, tidak disiplin, dan abai terhadap keselamatan rakyat, sekalipun mereka berada di lingkaran utama kekuasaan.

Kini, bola panas berada di tangan Nanik S. Deyang dan tim barunya. Publik akan mengawal dan menagih janji: apakah di bawah kepemimpinan baru ini BGN mampu mengubah menara Rp 268 triliun yang sempat keropos itu menjadi benteng pertahanan gizi anak bangsa yang kokoh, transparan, dan bebas dari korupsi? Ataukah kita hanya sedang menonton pergantian wajah di atas panggung, sementara di balik layar, anak-anak kita masih terus bertaruh nyawa di setiap suapan makan siang mereka? Time will tell. Rapor merah sudah diberikan, saatnya BGN berbenah total tanpa tapi.