Investigasi UBK dan Pertanyaan tentang Batas Kekuasaan Aparat

Kasus dugaan tawaran uang Rp 50 juta kepada Ketua BEM FH Universitas Bung Karno (UBK) nonaktif membuka pertanyaan yang jauh lebih besar daripada sekadar benar atau tidaknya aliran dana. Di balik kronologi pertemuan, bantahan kepolisian, dan pengakuan yang disampaikan dalam forum internal kampus, tersimpan persoalan mendasar tentang batas kewenangan aparat negara dalam mengelola demonstrasi mahasiswa, serta sejauh mana ruang sipil masih dijaga dari pengaruh kekuasaan.

JAKARTA — Temuan investigasi internal Universitas Bung Karno (UBK) terkait dugaan tawaran uang dari Kasat Intelkam Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Prasetyo Purbo Nurcahyo kepada Ketua BEM FH UBK nonaktif, Muhammad Abdimaludin, sebelum aksi mahasiswa pada 15 Juni 2026, tidak bisa dibaca hanya sebagai perkara administratif biasa. Dalam penjelasan tim investigasi kampus, Abdi disebut sempat dihubungi aparat kepolisian pada 14 Juni 2026, lalu diminta mengalihkan lokasi aksi dari Istana Merdeka ke depan Gedung DPR. Dalam pertemuan itu, menurut UBK, disiapkan kompensasi Rp 50 juta.

Tuduhan itu kemudian berkembang. Masih pada hari yang sama, disebut ada pertemuan lain dengan seorang oknum polisi berinisial Egi, yang menurut tim investigasi menawarkan dana lebih besar, yakni Rp 70 juta. Pada hari pelaksanaan aksi, tawaran itu kembali berubah. Uang Rp 20 juta akhirnya disebut diterima melalui perantara senior organisasi luar kampus, setelah demo tetap berlangsung di Jalan Medan Merdeka Selatan.

Kronologi itu, jika benar, mengandung implikasi yang serius. Ia bukan semata soal perpindahan lokasi aksi atau pengaturan teknis di lapangan. Ia menyentuh inti paling sensitif dari hubungan negara dan warga: apakah aparat masih bertindak sebagai pengaman netral, atau sudah bergerak ke wilayah yang mengaburkan batas antara pelayanan publik dan intervensi terhadap ekspresi politik mahasiswa.

Polres Metro Jakarta Pusat membantah tudingan tersebut. Kapolres Kombes Pol Reynold Hutagalung menyatakan tidak ada praktik seperti yang dituduhkan dan menegaskan bahwa pengawalan massa aksi merupakan bagian dari pelayanan kepolisian. Pihak kepolisian juga menjelaskan bahwa pengamanan dilakukan terhadap berbagai kelompok massa pada hari itu, termasuk elemen lain di sejumlah titik, dengan mempertimbangkan situasi keamanan dan adanya kunjungan tamu negara.

Namun bantahan formal tidak otomatis menghapus pertanyaan substantif. Dalam kasus seperti ini, publik tidak hanya mendengar jawaban “tidak ada”, tetapi juga menilai apakah penjelasan yang disampaikan benar-benar menutup celah keraguan. Sebab persoalan utama bukan hanya apakah uang benar-benar berpindah tangan, melainkan apakah ada upaya memengaruhi arah demonstrasi melalui mekanisme yang tidak transparan.

Batas pengamanan dan intervensi

Dalam negara demokrasi, demonstrasi adalah bentuk ekspresi politik yang sah. Aparat memang memiliki tugas menjaga ketertiban, menghindari benturan, dan memastikan aksi berlangsung aman. Tetapi mandat itu berhenti pada pengamanan. Begitu aparat diduga masuk ke wilayah yang mencoba mengondisikan arah aksi, mengubah rute, atau memberikan insentif material agar massa bergerak sesuai keinginan tertentu, maka garis batas antara pengamanan dan intervensi menjadi kabur.

Di titik inilah kasus UBK menjadi penting. Bila temuan investigasi kampus akurat, maka persoalannya bukan sekadar perilaku seorang perwira atau komunikasi yang melampaui prosedur. Yang dipertaruhkan adalah integritas institusi kepolisian sebagai penjaga ketertiban yang semestinya berdiri di atas semua kepentingan. Negara tidak boleh memberi kesan bahwa ruang demonstrasi bisa diatur melalui pendekatan yang tidak sepenuhnya transparan.

Mahasiswa, dalam konteks ini, bukan sekadar peserta aksi. Mereka adalah simbol independensi nalar publik. Karena itu, ketika muncul dugaan bahwa ada tawaran dana untuk mengarahkan lokasi demonstrasi, persoalan yang timbul menjadi lebih luas daripada transaksi uang. Yang sedang diuji adalah apakah suara mahasiswa masih diperlakukan sebagai ekspresi warga negara, atau justru sebagai objek yang dapat dinegosiasikan.

Teori legitimasi kekuasaan

Untuk membaca kasus ini secara lebih utuh, pendekatan yang relevan adalah teori legitimasi kekuasaan. Teori ini menekankan bahwa kekuasaan negara hanya dianggap sah jika dijalankan sesuai mandat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Legitimasi bukan hanya soal memiliki kewenangan formal, tetapi juga soal persepsi publik bahwa kewenangan itu digunakan secara wajar dan tidak melampaui batas.

Dalam kasus UBK, legitimasi kepolisian dipertaruhkan bukan pada kewenangan dasar mereka mengamankan demo, melainkan pada cara kewenangan itu dijalankan. Bila aparat memang mengawal massa aksi sebagaimana dijelaskan Polres, maka tindakan tersebut bisa dibaca sebagai pelayanan. Tetapi bila di saat yang sama ada tawaran uang atau pertemuan informal untuk mengalihkan lokasi demonstrasi, maka pengamanan tidak lagi netral. Ia berubah menjadi alat pengaruh.

Teori legitimasi membantu menjelaskan mengapa kasus ini cepat menjadi sensitif. Publik tidak hanya menilai hasil akhir, tetapi juga proses. Satu tindakan yang tampak kecil—misalnya negosiasi lokasi aksi—bisa memicu pertanyaan besar tentang siapa yang mengendalikan ruang publik. Dalam demokrasi, persepsi itu sangat penting. Sekali kepercayaan publik retak, klarifikasi yang bersifat teknis sering kali tidak cukup untuk memulihkannya.

Titik kabur yang mengganggu

Ada beberapa hal yang membuat kasus ini sulit diletakkan begitu saja sebagai peristiwa biasa. Pertama, kronologi yang disampaikan UBK menunjukkan rangkaian pertemuan dan tawaran dengan nominal yang berubah-ubah. Dari Rp 50 juta, lalu Rp 70 juta, kemudian Rp 20 juta. Pola seperti ini menimbulkan pertanyaan: apakah ada tawar-menawar di luar prosedur resmi, ataukah ada penafsiran yang berbeda atas komunikasi yang terjadi?

Kedua, uang yang disebut diterima baru diserahkan setelah aksi selesai, melalui perantara senior organisasi luar kampus. Ini memperumit pembacaan publik. Jika uang baru diterima setelah demonstrasi berlangsung, lalu untuk apa dana itu? Apakah sebagai kompensasi pengalihan lokasi? Apakah sebagai penghargaan informal? Atau ada penjelasan lain yang belum terbuka ke publik? Justru karena alurnya tidak sederhana, transparansi menjadi semakin penting.

Ketiga, kehadiran senior dari luar kampus dalam pertemuan juga menambah lapisan persoalan. Dalam ruang demonstrasi mahasiswa, batas antara kaderisasi internal, jaringan alumni, dan pengaruh eksternal selalu sensitif. Jika ada perantara di luar struktur organisasi formal kampus, maka pertanyaan tentang siapa yang berperan sebagai penghubung menjadi krusial. Apalagi bila penghubung itu menyangkut institusi negara.

Kepolisian dan kebutuhan transparansi

Bantahan kepolisian memang tidak bisa diabaikan. Setiap tuduhan harus diuji, bukan langsung diterima sebagai kebenaran. Tetapi dalam perkara yang menyangkut kepercayaan publik, bantahan yang baik bukan sekadar penolakan, melainkan penjelasan yang rinci. Di sinilah tantangan kepolisian berada: mereka tidak cukup hanya mengatakan tidak ada pelanggaran. Mereka perlu menunjukkan bagaimana pengamanan dilakukan, siapa yang berkomunikasi dengan siapa, dan dalam kapasitas apa setiap pertemuan berlangsung.

Jika benar pengawalan massa aksi adalah bagian dari pelayanan, maka penjelasan itu harus bisa dibedakan secara tegas dari dugaan tawaran dana. Tanpa itu, publik akan melihat dua narasi yang saling bertabrakan. Satu pihak menyebut pelayanan, pihak lain menyebut intervensi. Dan selama tidak ada data yang benar-benar menjernihkan, ruang abu-abu akan terus membesar.

Di negara demokratis, institusi penegak hukum justru akan diuntungkan jika mereka membuka proses secara transparan. Kepercayaan publik tidak dibangun dengan defensif, melainkan dengan keterbukaan. Semakin rinci penjelasan yang diberikan, semakin kecil ruang spekulasi. Sebaliknya, jika penjelasan terlalu umum, publik akan mengisi kekosongan itu dengan dugaan mereka sendiri.

Mengapa kampus menjadi penting

UBK bukan sekadar lokasi peristiwa. Kampus adalah ruang yang idealnya menjaga kebebasan berpikir, kritik, dan solidaritas sipil. Karena itu, ketika persoalan ini bermula dari kegiatan mahasiswa, dampaknya menjadi jauh lebih besar. Kampus bisa berubah menjadi ruang uji bagi demokrasi itu sendiri: apakah suara mahasiswa masih dianggap sah, atau mulai dipandang sebagai sesuatu yang bisa diatur dari luar.

Kasus ini juga mengingatkan bahwa demokrasi tidak selalu tergerus oleh kebijakan besar yang bersifat simbolik. Ia sering melemah melalui praktik yang tampak kecil dan teknis. Pendekatan kepada mahasiswa, pengaturan titik aksi, tawaran dana, dan komunikasi informal bisa tampak seperti bagian dari manajemen kerumunan. Namun bila dilihat secara sistemik, praktik semacam itu dapat merusak rasa percaya terhadap netralitas negara.

Dalam banyak kasus, publik tidak menuntut negara untuk bekerja tanpa ruang negosiasi. Tetapi publik berhak menuntut agar negosiasi itu tidak dilakukan dengan cara yang merendahkan prinsip transparansi. Ketika batas itu kabur, maka yang terganggu bukan hanya kasus tertentu, melainkan kualitas demokrasi itu sendiri.

Titik uji bagi institusi

Kasus UBK akan menjadi ujian bagi dua institusi sekaligus. Bagi UBK, ini adalah ujian integritas internal: seberapa kuat kampus menjaga proses investigasi agar tidak sekadar menjadi respons emosional, melainkan temuan yang terukur. Bagi kepolisian, ini adalah ujian akuntabilitas: apakah mereka mampu menjawab dugaan dengan data dan penjelasan yang bisa diverifikasi.

Dalam situasi seperti ini, publik seharusnya tidak dipaksa memilih antara percaya pada kampus atau percaya pada kepolisian. Yang dibutuhkan adalah proses yang membuka fakta seterang mungkin. Jika memang tidak ada pelanggaran, maka institusi kepolisian seharusnya justru punya kepentingan untuk membuktikannya secara meyakinkan. Jika memang ada yang keliru, maka pengakuan dan koreksi jauh lebih bernilai daripada membiarkan masalah menggantung.

Karena itu, kasus ini tidak layak disederhanakan menjadi isu hitam-putih. Ia menyangkut pertemuan antara pengamanan aksi, relasi aparat dengan mahasiswa, dan persepsi publik atas netralitas negara. Di era keterbukaan seperti sekarang, persepsi itu hampir sama pentingnya dengan fakta material. Sekali ruang abu-abu terbentuk, kepercayaan publik akan sulit dipulihkan.

Penutup

Pada akhirnya, perkara UBK mengajarkan satu hal: demokrasi tidak hanya diukur dari ada tidaknya pemilu atau kebebasan berbicara, tetapi juga dari bagaimana negara memperlakukan warga yang hendak menyampaikan pendapat. Demonstrasi mahasiswa adalah bagian dari denyut sehat demokrasi. Karena itu, setiap upaya yang mengaburkan batas antara pengamanan dan pengaruh harus dijawab dengan serius.

Jika temuan investigasi UBK benar, maka yang dipersoalkan bukan lagi sekadar nominal uang atau perpindahan lokasi aksi. Yang dipertaruhkan adalah legitimasi tindakan aparat di ruang publik. Dan jika bantahan kepolisian yang benar, maka publik juga berhak menuntut penjelasan yang lebih rinci agar keraguan tidak berubah menjadi prasangka permanen.

Kasus ini pada akhirnya menjadi pengingat bahwa negara yang kuat bukan negara yang paling keras membantah, melainkan negara yang paling mampu menjelaskan tindakannya secara terbuka. Dalam urusan kebebasan sipil, transparansi bukan pilihan tambahan. Ia adalah syarat dasar agar kekuasaan tetap dipercaya.