Buku dan Logika “Kemewahannya”: Mengapa Berpikir Kritis Menjadi Barang Langka di Republik Citra

Ketika sebuah bangsa memperlakukan buku sebagai barang mewah (luxury), sebenarnya bangsa itu sedang menggeser pengetahuan dari hak publik menjadi hak istimewa (privilege). Dampak terjauhnya sangat mengerikan: berpikir kritis bertransformasi menjadi komoditas elitis yang hanya bisa diakses oleh segelintir kelas sosial.

Thank you for reading this post, don't forget to subscribe!

Kita sering kali terheran-heran, bahkan meratapi, mengapa panggung ruang publik kita belakangan ini terasa begitu dangkal. Demokrasi prosedural yang kita agungkan seolah kehabisan substansi; masyarakat begitu rentan diadu domba oleh letupan isu-isu artifisial, ruang diskusi digital dipenuhi caci maki tanpa argumentasi, dan kritik terhadap kekuasaan kehilangan kedalaman metodologisnya. Kita menghadapi surplus amarah tetapi defisit nalar. Kegelisahan kolektif ini mencapai puncaknya ketika Harian Kompas meluncurkan liputan investigasi utama bertajuk “Pembajakan Buku Bunuh Intelektualisme Indonesia”. Laporan tersebut bukan sekadar angka kerugian ekonomi, melainkan potret buram sebuah republik yang sedang mengalami pembusukan infrastruktur berpikir dari dalam.

Banyak pengamat, aparat penegak hukum, dan pelaku industri yang melihat fenomena pembajakan murni sebagai persoalan pelanggaran hukum dagang dan kerugian finansial. Sudut pandang itu tentu tidak salah, namun sangat permukaan. Jika kita bersedia menyelam lebih dalam ke akar sosiologisnya, maraknya pembajakan buku adalah alarm keras, sebuah sinyal darurat (SOS) tentang tidak sehatnya tata kelola dan akses rakyat terhadap mata air pengetahuan. Pembajakan adalah respons menyimpang—namun tak terhindarkan—dari sebuah pasar yang gagal menyediakan gizi intelektual yang terjangkau bagi warganya.

Anatomi Pasar Buku dan Ilusi Digitalisasi

Hukum kausalitasnya sangat benderang: pembajakan lahir subur karena harga buku-buku bermutu terlampau mahal jika diukur dari daya beli riil ekonomi khalayak umum. Ketika harga sebuah buku berbobot setara dengan upah buruh harian selama beberapa hari, maka terjadi seleksi alam yang tidak adil. Rakyat kecil dipaksa keluar dari sirkuit pengetahuan. Dampak sistemik dari anomali ini menyasar ke segala arah dalam ekosistem literasi kita. Penulis-penulis berbakat tidak dapat hidup layak dari royalti yang minim, penerbit-penerbit independen dan idealis berguguran satu demi satu karena kalah modal, dan toko-toko buku fisik di berbagai daerah terpaksa gulung tikar.

Ketika benteng-benteng pengetahuan fisik ini tumbang, ruang kosong di dalam kepala publik tidak lantas dibiarkan kosong. Ruang sadar manusia segera diokupasi oleh struktur baru: algoritma media sosial yang serba cepat, fragmentaris, visual, dan cenderung dangkal. Kita tidak boleh keliru menembak sasaran. Masalah utamanya bukanlah eksistensi platform seperti TikTok, Instagram, atau kecanggihan teknologi gawai yang kini digenggam oleh hampir setiap jemari manusia Nusantara. Teknologi hanyalah wadah kosong.

Tragedi kebudayaan yang sesungguhnya terjadi ketika bangsa ini secara struktural kehilangan rasa ingin tahu yang mendalam (curiosity) dan tradisi membaca yang reflektif. Kita berganti dari peradaban teks yang menuntut konsentrasi menjadi peradaban skrol yang memuja sensasi. Dan distorsi ini mengkristal karena negara terlalu sibuk memposisikan diri sebagai “juri” yang hobi menyensor dan mengawasi, namun belum cukup hadir sebagai “fasilitator” yang menyediakan karpet merah bagi sirkulasi gagasan bebas.

“Negara semestinya tidak bertindak sebagai penentu tunggal tentang mana pengetahuan yang berhak hidup dan mana yang harus mati. Tugas suci negara bukan mengurung pikiran warga negara, melainkan memastikan seluruh rakyat memiliki akses setara terhadap pengetahuan yang berkualitas.”

Sebuah adagium pedagogi klasik menyatakan dengan sangat anggun: “Guru terbaik bukan guru yang memaksa semua muridnya setuju dengan pemikirannya. Guru terbaik adalah guru yang berhasil membuat muridnya mampu berpikir sendiri.” Kalimat filosofis inilah yang menjadi fondasi dasar dari praktik literasi yang sejati. Literasi bukanlah urusan mekanis mengeja huruf atau menghafal teks; literasi adalah proses emansipatoris untuk membangun struktur pengetahuan secara mandiri, yang pada gilirannya melahirkan subjek manusia yang merdeka.

Semangat Politis Revisi UU Perbukuan

Di sinilah kita harus meletakkan urgensi dan arti penting dari langkah progresif melakukan revisi terhadap Undang-Undang Sistem Perbukuan Nasional. Kita harus menegaskan sejak awal bahwa revisi undang-undang ini bukanlah sekadar urusan teknis-birokratis, merombak tata administrasi perizinan, atau membenahi regulasi asosiasi industri perbukuan. Jauh melampaui sekat-sekat legalistik tersebut, perjuangan merevisi UU Perbukuan adalah pertempuran ideologis mengenai arah masa depan bangsa: apakah pengetahuan akan dikembalikan ke khitahnya sebagai hak publik (public goods) yang seutuhnya, ataukah ia dibiarkan langgeng sebagai hak istimewa (privilege) milik segelintir kelas borjuasi kota.

Atas nama amanat suci konstitusi yang tertuang dalam Pembukaan UUD 1945—yakni mencerdaskan kehidupan bangsa—maka negara tidak punya pilihan lain kecuali melakukan intervensi radikal. Intervensi tersebut harus dirumuskan ke dalam lima agenda konkret yang wajib diakomodasi dalam undang-undang perbukuannya yang baru:

1. Radikalisme Subsidi Pengetahuan: Negara harus berani menggeser paradigma subsidinya. Subsidi tidak boleh hanya dihabiskan untuk sektor komoditas fisik seperti ketahanan pangan atau bahan bakar minyak. Pengetahuan sebagai bahan bakar akal budi manusia harus mendapatkan alokasi subsidi yang melimpah dari APBN. Bangsa ini tidak akan pernah besar jika hanya fisiknya yang kenyang, sementara jiwanya mengalami malanutrisi makna, ilmu, dan imajinasi.
2. Dekomodifikasi Buku dari Logika Pasar Bebas: Buku tidak boleh diperlakukan sama seperti komoditas pasar biasa layaknya sabun atau pakaian. Jika sirkulasi buku sepenuhnya diserahkan pada hukum besi pasar (supply and demand), maka ekosistem kita hanya akan memproduksi buku-buku populer yang instan dan laku keras. Sementara karya-karya filsafat yang mendalam, analisis sosial-ekonomi yang radikal, hingga karya sastra klasik yang adiluhung akan mati perlahan karena ongkos produksinya dianggap tidak ekonomis.
3. Rekonstruksi Ekosistem Total (Hulu ke Hilir): Intervensi regulasi harus menyentuh seluruh rantai produksi. Pertama, negara harus menetapkan subsidi harga kertas untuk menurunkan biaya produksi mendasar. Kedua, komponen pajak buku, termasuk pajak penulis dan bahan baku, harus ditekan serendah mungkin, idealnya menyentuh angka nol persen. Ketiga, negara harus memotong biaya logistik pengiriman buku yang selama ini mencekik antarpulau. Keempat, hak cipta penulis harus dilindungi secara totalitas melalui penegakan hukum anti-pembajakan yang tanpa pandang bulu, sekaligus memberikan insentif konkret bagi eksistensi penerbit-penerbit skala kecil dan independen (indi) yang menjadi garda depan pemikiran alternatif.
4. Keadilan Geografis dan Sosial Distribusi Pengetahuan: Kita harus menghentikan diskriminasi ruang. Anak-anak yang tumbuh di kawasan elit Menteng di pusat Jakarta dan anak-anak yang menatap ombak di pulau terluar seperti Kepulauan Mentawai, Papua, atau Miagas harus memiliki hak konstitusional yang presisi sama dalam mengakses buku-buku bermutu tinggi. Keistimewaan intelektual harus diubah menjadi hak milik semua orang, bukan monopoli geografis masyarakat urban.
5. Pelembagaan Kebudayaan Berpikir: Negara harus membangun ekosistem di mana berpikir tidak lagi dipandang sebagai aktivitas akademis yang kaku, melainkan sebuah tradisi kebudayaan yang hidup di tengah keseharian masyarakat. Literasi tidak boleh lagi direduksi menjadi sekadar angka statistik di atas kertas laporan kementerian. Republik ini sudah surplus manusia yang sekadar bisa mengeja aksara, tetapi kita sangat kelaparan warga negara yang mampu membaca realitas sosiologis di sekitarnya.

Infrastruktur Intelektual dan Masa Depan Republik

Bangsa yang besar dan bermartabat tidak akan pernah bisa dibangun hanya dengan mengandalkan deretan gedung pencakar langit yang membelah awan atau angka-angka pertumbuhan ekonomi dari hilirisasi industri fisik semata. Kemegahan material itu rapuh jika tidak ditopang oleh tiang pancang kemampuan berpikir rakyatnya. Kemampuan berpikir kritis hanya akan lahir dari rahim tradisi membaca yang kokoh, kebiasaan berdiskursus yang sehat, dan penghormatan yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan.

Jika kita membiarkan harga buku terus melambung tak terjangkau, jika kita mendiamkan penerbit-penerbit kecil mati kesepian, jika kita membiarkan hidup para penulis terus didera kerapuhan ekonomi, dan jika kita membiarkan toko-toko buku independen terus bertumbangan menjadi gerai komoditas lain, maka sesungguhnya yang sedang hancur di depan mata kita bukan sekadar industri perbukuan nasional. Yang sedang runtuh berkeping-keping adalah infrastruktur intelektual dari Republik Indonesia itu sendiri.

Di sinilah letak distorsi kemewahan buku yang sangat ironis. Bangsa yang membiarkan buku menjadi barang mewah di etalase, secara sadar sedang mengutuk kemampuan berpikir kritis warganya menjadi “barang langka” di dunia nyata. Jika barang mewah seperti buku ini diperlakukan seperti emas atau berlian—dimurnikan, dicari, dan diidamkan oleh semua kalangan karena nilainya yang luhur—maka itu akan menjadi anomali yang indah. Sayangnya, buku dan ilmu pengetahuan tidak memiliki karakter psikologis seperti itu dalam sosiologi masyarakat kita. Semakin mahal harga sebuah buku, semakin dijauhi dan dilupakan ia oleh massa rakyat.

Ketika buku dijauhi, tingkat literasi riil melorot ke titik nadir. Efek dominonya berlanjut: ketimpangan struktural akan terus terpelihara, demokrasi kita hanya akan menjadi nama tanpa nyawa dan kata-kata kosong di podium pemilu, retorika kesejahteraan ekonomi hanya akan membuai dalam kampanye, hingga akhirnya rakyat kita tidak akan pernah bertransformasi menjadi “warga negara” dalam arti yang substantif. Warga negara bukanlah sekadar angka dalam daftar pemilih tetap, melainkan entitas berdaulat yang memiliki kesadaran kritis akan hak dan kewajibannya untuk merawat jalannya republik agar tumbuh semakin matang dan dewasa.

Kita harus menegaskan kembali: Republik Indonesia tidak sekadar membutuhkan populasi rakyat yang terbebas dari buta aksara. Kita membutuhkan warga negara yang merdeka, yang mampu membaca kenyataan di balik banjir informasi digital. Di era post-truth, di mana informasi meluap tanpa batas dan distorsi merajalela, kemampuan literasi dasar saja sudah usang. Kita membutuhkan kedalaman atas suatu pengetahuan (literasi mendalam). Media sosial memang melatih kita untuk bereaksi dengan sangat cepat, namun hanya bukulah yang mampu melatih kita untuk berhenti sejenak, merenung, memahami kompleksitas, dan mendalami substansi kehidupan.

Pada akhirnya, arti penting dari sebuah buku bukan sekadar posisinya sebagai jendela dunia untuk melihat keluar. Jauh lebih esensial dari itu, buku adalah instrumen kebudayaan yang melatih dan membangun arsitektur mental manusia. Melalui lembaran-lembarannya, manusia dididik untuk memiliki kesabaran berpikir, terlatih untuk tidak tergesa-gesa mengambil kesimpulan, mampu mengurai benang kusut kompleksitas masalah, hingga akhirnya mampu menumbuhkan empati yang mendalam terhadap sesama manusia. Merawat buku adalah merawat kemanusiaan dan masa depan republik kita.