Oleh: Boas Sababang

Yogyakarta, 3 Juni 2026

I. Fatamorgana Medali Busan dan Kenyataan Telanjang Pulau Kera

Pada pekan terakhir Mei 2026, ruang-ruang redaksi media nasional dan akun media sosial lembaga negara dipenuhi oleh histeria perayaan yang seragam. Wajah delapan pelajar Indonesia dipajang dengan takarir penuh puja-puji. Mereka baru saja pulang dari Busan, Korea Selatan, membawa pulang dua medali emas dan rentetan medali perak dari ajang bergengsi Asian Physics Olympiad (APhO) 2026. Di atas kertas, Indonesia menempati peringkat kelima se-Asia—sebuah pencapaian fantastis yang berhasil melampaui raksasa teknologi dan pendidikan dunia seperti Jepang, Singapura, dan Taiwan. Para pejabat kementerian berebut panggung, mengklaim bahwa prestasi ini adalah bukti sahih bahwa sistem pendidikan nasional berada di jalur yang benar menuju “Indonesia Emas.”

Namun, di saat yang hampir bersamaan, mari kita geser lensa kamera dari kilauan lampu aula Busan ke arah selatan Nusantara, tepatnya ke sebuah titik sekecil debu di peta bernama Pulau Kera, Nusa Tenggara Timur. Pulau kecil yang dihuni komunitas Bajo ini hanya berjarak 30 menit perjalanan perahu dari pesisir Kota Kupang yang riuh. Di sana, tidak ada proyektor digital, tidak ada laboratorium fisika canggih, bahkan tidak ada atap bangunan yang utuh. Jurnalis senior Ahmad Arif merekam potret yang menggetarkan nurani: anak-anak sekolah menengah pertama di pulau tersebut terpaksa belajar di bawah pohon, beralaskan pasir pantai yang berdebu. Mereka harus menunggu giliran murid sekolah dasar selesai menggunakan satu-satunya ruangan semipermanen yang ada sebelum mereka bisa duduk mendengarkan pelajaran.

[Histeria Birokrasi di Jakarta] ──> Merayakan 8 Anak Emas di Olimpiade Busan
                                              │
                                              ▼ (Kontras Struktural)
[Realitas Pahit di Lapangan]    ──> Puluhan Juta Anak Terlantar (Contoh: Pulau Kera)

Dua potret ini bukanlah kebetulan yang terpisah, melainkan dua sisi dari satu mata uang yang sama bernama ketimpangan sistemik pendidikan Indonesia. Sisi pertama adalah etalase kosmetik yang didandani negara melalui segelintir anak jenius yang beruntung mendapatkan fasilitas terbaik. Sisi kedua adalah realitas telanjang dari mayoritas anak-anak republik yang dibiarkan bertarung nyawa tanpa fasilitas minimum.

Ketika elite merayakan kemenangan atas Jepang di Busan, mereka menutup mata terhadap fakta bahwa fondasi kognitif anak-anak kita secara nasional sedang mengalami pembusukan massal. Prestasi olimpiade membuktikan satu hal: Indonesia tidak pernah kekurangan anak pintar. Bakat biologis manusia lahir secara acak di mana saja—di apartemen mewah Jakarta maupun di gubuk nelayan Pulau Kera. Namun, yang tidak ada di mana saja adalah kesempatan yang setara. Negara telah gagal dalam tugas konstitusional paling mendasarnya: memastikan bahwa kecerdasan kolektif bangsa tidak mati sebelum ia sempat mekar.

II. Tragedi Nasional TKA 2026: Membaca Rapor Merah Kognitif Generasi Baru

Untuk membuktikan bahwa medali olimpiade hanyalah fatamorgana di atas padang pasir kebodohan struktural, publik hanya perlu membaca data resmi yang dirilis oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada awal Juni 2026. Hasil Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang diikuti oleh 98 persen siswa SD dan SMP di seluruh penjuru Indonesia menyodorkan angka-angka yang memuakkan bagi siapa saja yang masih memiliki akal sehat.

Rata-rata Nilai TKA Nasional 2026:
┌──────────────────────────────────────┐
│ Matematika SD  : 42.41               │
├──────────────────────────────────────┤
│ Matematika SMP : 40.34               │
└──────────────────────────────────────┘
*Hanya 9,67% siswa SMP masuk kategori "Baik"

Angka rata-rata Matematika siswa SMP yang berada di level 40,34 adalah sebuah proklamasi kegagalan massal. Ini bukan sekadar angka di atas kertas raport; ini adalah indikator bahwa mayoritas anak Indonesia tidak memiliki kemampuan logika dasar, gagal memahami konsep numerasi paling sederhana, dan lumpuh dalam pemecahan masalah (problem-solving). Hanya 9,67 persen siswa tingkat SMP yang masuk dalam kategori “Baik”. Sisanya? Mereka adalah korban dari kurikulum yang mandul dan distribusi fasilitas yang diskriminatif.

Hasil TKA 2026 ini mengonfirmasi temuan berbagai studi internasional seperti Programme for International Student Assessment (PISA) dan TIMSS yang selama dua dekade terakhir konsisten menempatkan Indonesia di papan bawah, berkerumun dengan negara-negara miskin yang didera perang saudara. Negara-negara maju yang kita kalahkan dalam olimpiade fisika di Busan—seperti Jepang dan Singapura—justru memperlakukan pendidikan dengan cara yang terbalik. Mereka tidak peduli apakah delapan anak mereka kalah di olimpiade, karena mereka sibuk memastikan bahwa sekolah di pelosok desa terjauh memiliki kualitas guru, laboratorium, dan perpustakaan yang 100 persen setara dengan sekolah di pusat ibu kota. Prestasi nasional mereka diukur dari seberapa tinggi nilai anak terlemah di sekolah paling terpencil, bukan dari seberapa hebat anak emas di sekolah unggulan.

III. Sekolah Garuda dan Kebangkitan Neo-RSBI: Melegalkan Kasta di Ruang Kelas

Bukannya belajar dari kesalahan masa lalu dan mengalokasikan anggaran untuk membenahi sekolah-sekolah yang nyaris roboh seperti SDN Mulyasari di Gunung Sindur yang plafonnya jebol dan kusennya keropos, pemerintah saat ini justru melakukan langkah mundur yang berbahaya: memperluas proyek Sekolah Garuda.

Kebijakan ini mengulang mentah-mentah logika cacat era Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional (RSBI) yang dulu sempat diglorifikasi sebelum akhirnya dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada tahun 2013. Logika Sekolah Garuda didasarkan pada premis elitis: untuk bersaing di tingkat global, negara harus mengonsentrasikan sumber daya, anggaran terbaik, dan fasilitas termewah pada segelintir sekolah yang dicap “unggul” guna mencetak talenta-talenta kelas atas.

Dampak buruk dari pelegalan kasta pendidikan ini dapat diurai dalam matriks berikut:

Kebijakan Sekolah Garuda adalah bentuk pengkhianatan terhadap filosofi ekonomi-politik Amartya Sen. Sen mengingatkan bahwa pembangunan sejati tidak diukur dari seberapa tinggi pertumbuhan produk domestik bruto atau seberapa banyak medali emas yang dipajang di lemari kaca Istana, melainkan dari perluasan kapasitas riil setiap manusia (human capabilities) untuk mengembangkan potensi hidupnya.

Ketika negara menarik guru-guru terbaik dan fasilitas tercanggih ke dalam kluster Sekolah Garuda, negara secara sadar sedang melakukan pemiskinan kognitif struktural terhadap anak-anak di luar kluster tersebut. Sekolah-sekolah yang paling tertinggal, yang dihuni oleh anak-anak miskin dengan stimulasi gizi rendah, justru merupakan pihak yang paling membutuhkan kehadiran guru terbaik dan fasilitas terlengkap. Menaruh guru berkinerja rendah di daerah tertinggal dan menumpuk guru berkinerja tinggi di sekolah unggulan adalah kejahatan sosiologis yang melegalkan reproduksi kemiskinan antargenerasi.

IV. Krisis Integritas: Ketika Pendidikan Menghamba pada Prestise dan Hasil Instan

Kerusakan pendidikan di Indonesia tidak hanya berhenti pada dimensi fisik dan infrastruktur, melainkan telah merangsek jauh ke dalam wilayah yang paling sakral: integritas moral. Laporan mengenai pelaksanaan TKA 2026 menjadi parade kebusukan moral yang mengerikan. Ujian nasional yang seharusnya menjadi alat ukur diagnostik yang jujur, justru diwarnai oleh kebocoran soal yang masif, praktik jual beli kunci jawaban oleh oknum pendidik, penggunaan gawai ilegal di dalam ruang ujian, hingga fenomena absurd di mana siswa melakukan siaran langsung (live streaming) di media sosial saat mengerjakan soal-soal ujian.

Krisis moral ini bukan anomali lokal, melainkan cerminan dari rusaknya etos akademik di tingkat tertinggi. Pada saat yang hampir bersamaan, komunitas ilmiah internasional dikejutkan oleh dugaan manipulasi riset, pemalsuan data, dan plagiarisme karya ilmiah oleh oknum akademisi dan peneliti asal Indonesia dalam sebuah konferensi internasional di Kopenhagen, Denmark. Ketika elite akademis di universitas berani memalsukan riset demi gelar dan insentif finansial, maka jangan heran jika anak-anak SMP di ruang ujian menganggap menyontek sebagai sebuah kewajaran hidup.

[Pendidikan Berorientasi Prestise/Kosmetik]
                     │
                     ▼
[Proses Belajar Diabaikan & Angka Diberhalakan]
                     │
                     ▼
[Lahir Budaya Curang Massal: Kebocoran TKA & Plagiarisme Internasional]

Hubungan antara ketimpangan struktural dan krisis integritas ini bersifat kausalitas. Ketika negara membangun sistem pendidikan yang menempatkan “prestise fisik” (seperti label Sekolah Garuda atau jumlah medali) di atas pemerataan kualitas, dan menghargai hasil akhir (angka kuantitatif) di atas proses penalaran, maka ekosistem tersebut sedang menyuburkan budaya kecurangan.

Kepala sekolah menghalalkan segala cara agar nilai rata-rata sekolahnya tinggi demi menghindari penurunan akreditasi; dinas pendidikan daerah membiarkan kebocoran soal agar posisi daerahnya tidak melorot dalam peringkat nasional; dan orang tua menyuap demi memasukkan anaknya ke dalam kasta Sekolah Garuda. Kita sedang mendidik generasi baru bukan untuk menjadi pemikir yang jujur, melainkan menjadi manipulator yang lihai.

V. Dongeng Bahasa Perancis Prabowo di Tengah Lantai Tanah yang Keropos

Di tengah tumpukan masalah yang memerlukan penanganan darurat ini—nilai matematika yang hancur, sekolah yang rusak di Gunung Sindur, dan anak-anak yang terlantar di Pulau Kera—pemerintah pusat justru memamerkan disorientasi kebijakan yang sangat absurd. Saat melakukan kunjungan diplomasi ke Paris baru-baru ini, Presiden Prabowo Subianto secara sepihak melontarkan gagasan megah: keinginan agar Bahasa Perancis diajarkan di seluruh jenjang pendidikan di Indonesia, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

[Kebutuhan Riil Bangsa]            ──> Literasi Dasar, Perbaikan Gedung, Gaji Guru Honorer
                                                  ▲
                                                  │ (Tabrakan Logika)
[Agenda Impulsif Istana]          ──> Kewajiban Kurikulum Bahasa Perancis

Menguasai bahasa asing adalah hal yang baik dan tidak ada satu orang pun yang menentangnya. Namun, setiap kebijakan publik yang waras harus selalu berbicara tentang skala prioritas dan keterbatasan sumber daya. Mengajukan bahasa Perancis sebagai menu wajib baru dalam kurikulum nasional di saat kemampuan literasi bahasa ibu dan matematika dasar mayoritas siswa berada di titik nadir adalah sebuah lelucon birokrasi yang tidak lucu.

Bagaimana bisa seorang kepala negara membayangkan anak-anak di pelosok Flores atau Pulau Kera fasih melafalkan aksen bahasa Eropa, sementara untuk membaca buku teks berbahasa Indonesia saja mereka masih mengeja akibat keterbatasan bahan bacaan? Kebijakan ini memperlihatkan gejala “megalomania kurikulum”—kecenderungan memaksakan ide-ide kosmetik yang dipetik dari meja diplomasi internasional tanpa pernah mau tahu apakah sekolah-sekolah di tingkat tapak memiliki listrik untuk menyalakan pemutar audio pembelajaran bahasa tersebut. Ini adalah dongeng elitis yang dipaksakan kepada rakyat yang sedang kelaparan akan keadilan infrastruktur.

VI. Reorientasi Radikal: Menggugat Peran Negara dalam Menjamin Hak Kesempatan

Persoalan terbesar pendidikan di Indonesia hari ini sesungguhnya bukan karena gen kita inferior atau kita kekurangan anak pintar. Kita telah membuktikannya berulang kali di panggung dunia: anak-anak kita mampu meraih medali emas fisika, memenangi kejuaraan sains internasional di Bangkok, dan menembus universitas kelas dunia jika mereka diberikan modal kapital dan lingkungan belajar yang mendukung. Persoalan hakikinya adalah: negara telah melakukan kelalaian konstitusional dengan membiarkan bakat-bakat tersebut mati karena faktor kemiskinan.

Pemerintah harus segera menghentikan syahwat politik memelihara “sekolah etalase” seperti Sekolah Garuda. Anggaran fungsi pendidikan yang mencapai 20 persen dari APBN harus ditarik dari proyek-proyek mercusuar dan dialokasikan secara radikal melalui skema afirmatif penuh untuk membenahi sekolah-sekolah di wilayah pinggiran, daerah 3T, dan komunitas marginal seperti di Pulau Kera.

VII. Kesimpulan: Menagih Utang Konstitusi untuk Anak-Anak Pulau Kera

Kita tidak boleh membiarkan air mata para guru di pelosok dan tatapan kosong anak-anak yang belajar di bawah pohon menjadi pemandangan harian yang dinormalisasi. Setiap medali emas yang dirayakan di Jakarta di atas penderitaan anak-anak Pulau Kera adalah sebuah ironi moral yang memuakkan. Pendidikan bukan tentang mencetak segelintir “manusia super” yang bisa dipamerkan dalam upacara kenegaraan, melainkan tentang mengangkat derajat hidup seluruh anak bangsa tanpa terkecuali.

Selama negara masih terjebak dalam logika kasta, mendewakan hasil instan, dan mengabaikan integritas proses, maka selama itu pula pendidikan kita akan terus melahirkan ketimpangan yang berdarah. Di bawah pohon di Pulau Kera, di atas pasir pantai yang panas, ada calon-calon ilmuwan besar, dokter handal, dan peraih medali olimpiade masa depan yang sedang menatap langit dengan penuh tanya: kapan negara akan hadir membawakan mereka sebuah ruang kelas yang layak dan guru yang dihargai kemanusiaannya? Utang konstitusi itu harus segera dibayar, sekarang juga, sebelum satu generasi lagi layu dan mati dalam kegelapan struktural.