Tarif Lepas Status WNI Naik Jadi Rp5 Juta: Negara Makin Efisien atau Makin Jauh dari Rakyat?

Esai Analisis

TERASREPUBLIK.COM – Kenaikan tarif permohonan pelepasan status WNI dari Rp1 juta menjadi Rp5 juta pada 1 Agustus 2026 tidak bisa dibaca sekadar sebagai penyesuaian administrasi biasa. Pemerintah, melalui Kementerian Hukum, membungkus kebijakan ini dengan narasi peningkatan layanan, transformasi digital, dan pembaruan tarif PNBP yang disebut sudah hampir 10 tahun tidak berubah. Namun, di balik bahasa teknokratis itu, ada pertanyaan yang lebih mendasar: apakah negara sedang memperbaiki layanan, atau justru sedang menjadikan akses kewarganegaraan sebagai komoditas yang makin mahal?

Alasan yang dipakai pemerintah tampak rapi, tetapi justru karena terlalu rapi ia mengundang kecurigaan. Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengatakan penyesuaian tarif dilakukan untuk peningkatan layanan dan pemeliharaan alat demi optimasi layanan digital, sementara jumlah pemohon yang melepas status WNI disebut hanya sekitar 200–300 orang. Artinya, pemerintah seolah ingin mengatakan bahwa kebijakan ini tidak berdampak besar karena menyasar kelompok kecil yang dianggap mampu. Di titik ini, negara tampak menguji logika paling pragmatis: kalau yang terdampak sedikit, maka kenaikan boleh diloloskan tanpa banyak perdebatan.

Masalahnya, ukuran sebuah kebijakan publik tidak semata-mata ditentukan oleh banyak atau sedikitnya orang yang terdampak. Kebijakan kewarganegaraan menyangkut identitas, hak, status hukum, dan relasi seseorang dengan negara. Saat negara menaikkan tarif untuk melepaskan status kewarganegaraan, ia tidak sedang mengatur jasa loket biasa, melainkan mematok harga atas sebuah keputusan hidup yang sangat serius. Jika negara terlalu mudah melihat kewarganegaraan sebagai urusan biaya layanan, maka ada risiko yang lebih besar: kewarganegaraan direduksi menjadi transaksi administratif, bukan ikatan konstitusional.

Yang juga patut dikritik adalah cara pemerintah menempatkan transformasi digital sebagai justifikasi moral atas kenaikan tarif. Digitalisasi pelayanan publik memang penting, tetapi digitalisasi seharusnya menurunkan hambatan, mempercepat proses, dan memperluas akses. Ketika digitalisasi dipakai sebagai alasan untuk menaikkan tarif, maknanya bergeser: efisiensi tidak lagi diposisikan sebagai manfaat publik, melainkan sebagai biaya tambahan yang dibebankan kepada pemohon. Ini membuat retorika modernisasi terdengar seperti pembenaran atas logika pungutan yang terus naik.

Lebih jauh, argumen bahwa tarif ini tidak memberatkan karena pemohonnya mampu secara finansial justru problematik. Pemerintah tidak boleh membangun kebijakan berdasarkan asumsi kelas sosial yang begitu simplistis. Tidak semua orang yang mengurus pelepasan kewarganegaraan berada pada posisi ekonomi yang nyaman, dan tidak semua alasan pengajuan lahir dari kemewahan, melainkan dari perubahan hidup, perkawinan, pekerjaan, atau kepentingan hukum lintas negara. Ketika negara mengasumsikan semua pemohon adalah orang kaya, negara sedang menutup mata terhadap keragaman motif dan kondisi sosial warga.

Kenaikan ini juga harus dibaca bersama paket kenaikan tarif kewarganegaraan lainnya. CNBC Indonesia melaporkan bahwa tarif naturalisasi bagi WNA naik dari Rp50 juta menjadi Rp75 juta, biaya permohonan menjadi WNI melalui perkawinan naik dari Rp15 juta menjadi Rp25 juta, sementara permohonan kehilangan kewarganegaraan Indonesia naik dari Rp500 ribu menjadi Rp3,5 juta. Pola yang muncul jelas: negara sedang menata ulang biaya akses kewarganegaraan ke arah yang lebih mahal di hampir semua jalur. Ini bukan sekadar revisi angka, melainkan sinyal politik bahwa status kewarganegaraan semakin ditempatkan dalam kerangka fiskal.

Di sinilah kritik paling tajam perlu diajukan: mengapa pembaruan layanan publik hampir selalu dimulai dari kenaikan tarif, bukan dari audit efisiensi, transparansi anggaran, dan evaluasi kualitas layanan? Jika layanan digital memang ingin ditingkatkan, pemerintah semestinya terlebih dahulu menjelaskan komponen biaya apa yang membuat tarif harus naik lima kali lipat. Tanpa rincian itu, publik wajar curiga bahwa kata “peningkatan layanan” hanyalah label lunak untuk menutupi kenaikan beban administrasi. Transparansi semacam ini krusial, terutama ketika

Kebijakan ini juga memperlihatkan kecenderungan lama birokrasi Indonesia: ketika ingin terlihat reformis, negara sering mengambil jalan paling mudah, yaitu menaikkan tarif dan menyebutnya penyesuaian. Padahal, reformasi layanan publik tidak identik dengan tarif yang lebih mahal. Reformasi seharusnya terlihat dari proses yang lebih cepat, standar layanan yang jelas, pengawasan yang ketat, dan kepastian hukum yang mudah diakses. Jika yang berubah hanya angka biaya, sementara pengalaman warga tetap rumit dan lamban, maka yang terjadi bukan reformasi, melainkan kosmetika birokrasi.

Ada pula dimensi simbolik yang tidak boleh diabaikan. Pelepasan status WNI bukan hanya soal administrasi, melainkan keputusan yang memutus ikatan formal dengan negara. Ketika biaya untuk melakukan itu naik tajam, negara mengirim pesan bahwa urusan kewarganegaraan adalah urusan yang semakin eksklusif, mahal, dan jauh dari jangkauan publik biasa. Dalam jangka panjang, pesan seperti ini berbahaya karena memperkuat jarak emosional antara warga dan negara. Negara tampil bukan sebagai pelayan publik, tetapi sebagai penyedia layanan berbayar yang bertindak layaknya korporasi.

Opini Tajam

Kebijakan ini menunjukkan satu hal yang sering disembunyikan oleh bahasa birokrasi: negara kerap lebih cepat mengukur efisiensi daripada keadilan. Saat tarif naik, pemerintah mengajukan dalih pembaruan, digitalisasi, dan pelayanan yang lebih baik. Tetapi bagi publik, yang terasa justru sederhana: biaya hidup administratif makin mahal, sementara mutu layanan belum tentu berubah setara. Itu sebabnya kebijakan ini layak dikritik bukan karena menolak pembaruan, melainkan karena menolak pembaruan yang dibungkus tanpa pertanggungjawaban yang memadai.

Jika pemerintah memang serius membangun layanan yang lebih baik, ia seharusnya menunjukkan bukti konkret bahwa tarif baru akan menghasilkan sistem yang lebih cepat, lebih transparan, dan lebih mudah diakses. Tanpa indikator itu, publik hanya disuguhi janji abstrak. Dan ketika janji abstrak dipakai untuk menjustifikasi kenaikan biaya, negara sedang meminta rakyat menerima beban tanpa jaminan manfaat yang jelas.

Pada akhirnya, yang dipertaruhkan bukan sekadar Rp5 juta. Yang dipertaruhkan adalah prinsip bahwa pelayanan kewarganegaraan harus dikelola dengan keadilan, akuntabilitas, dan rasa proporsional. Negara boleh memperbarui tarif, tetapi tidak boleh kehilangan akal sehat dalam membedakan antara biaya layanan yang wajar dan pungutan yang terasa sebagai jarak baru antara warga dan negara.